Penulis: Idat Mustari

Idat Mustari
Oleh Idat Mustari**
Tak ada kejahatan
yang tidak meresahkan masyarakat, termasuk kasus begal yang terjadi di ibu kota
Jakarta dan kota lainnya. Begitu meresahkannya masyarakat, sehingga
sering membuat takut orang ketika ingin berpergian sendiri diwaktu malam
hari.
Pelaku begal dalam
melancarkan kejahatanya sangat begitu tega dengan korbannya dan tidak
segan mengancam korban dengan senjata tajam maupun senjata api yang
dibawanya. Banyak orang yang menderita karena begal. Bukan saja ada yang
hanya kehilangan hartanya atau kendaraan motornya tetapi juga luka tubuh hingga
kehilangan nyawanya.
Hukuman penjara
hingga hukuman mati seperti terdapat di 479 KUHP baru, tak membuat berkurangnya
aksi begal.Bahkan dalam beberapa waktu belakangan, terutama di sekitar ibu kota
Jakarta. Rentetan kejadian ini marak diberitakan oleh media massa. Bahkan muncul tagline khusus
yang menggambarkan fenomena ini: 'Jakarta darurat begal.'
Polisi pun
merespon cepat. Polda Metro Jaya mendirikan unit tersendiri bernama Tim Pemburu
Begal, disusul wacana instruksi agar begal ditembak di tempat. Begitupun
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, "Tidak ada toleransi terhadap
pelaku pembegalan. Saya sudah perintahkan pelaku begal untuk ditembak di
tempat," ucapnya, pertengahan Mei 2026.
Namun Pendekatan
aparat dalam menanggulangi begal memantik tanggapan yang beragam. Ada yang
mendukung ketegasan Aparat Kepolisian Untuk menindak begal dengan tembak di
tempat, seperti Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tetapi ada juga yang
tidak setuju seperti Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menolak
pemberlakuan tembak di tempat kepada tersangka pembegalan. Alasannya:
bertentangan dengan prinsip HAM serta negara hukum.
Atas pernyataan
Menteri HAM, Natalius Pigai, media sosial langsung riuh. Ia dibuli, dicibir,
dianggap tidak peka terhadap rasa aman publik. Pengacara Kondang Hotman Paris
pun melayangkan kritik menohok kepada Menteri HAM Natalius Pigai. Hotman secara
terang-terangan mempertanyakan kelayakan Pigai sebagai menteri setelah sang
pejabat menolak keras wacana tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan
jalanan tersebut. Hotman menilai Pigai terlalu fokus pada perlindungan pelaku
begal, sementara hak masyarakat untuk hidup aman justru terabaikan.
“Begal itu
melanggar hak asasi. Kalau memang bisa dilumpuhkan tanpa mati ya lebih bagus.
Tapi kalau tidak bisa, mau tidak mau ditembak terukur,” ujar Hotman dalam video
yang dikutip Sabtu (23/5/2026).
Dalam Islam
kejahatan begal termasuk kemungkaran yang besar, termasuk katagori Fasad-un Fi
l ardl (kerusakan di muka bumi). Jika kita merujuk pada Ayat AlQuran surat
Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi,” Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat
kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
Menurut Alm Cak
Nur (Nurchalish Madjid), ayat ini membenarkan kita membunuh orang, kalau orang
tersebut mempunyai dosa atau kejahatan membunuh orang lain atau membikin
kerusakan di bumi. Oleh karena itu dalam hukum Islam qathi-u ‘l-thariq, begal
atau perampok di jalan sebetulnya dihukum pancung.
Bagi pak polisi
yang muslim semoga ayat ini menjadi pematik untuk semakin tegas dalam
memberantas begal. Harus lebih takut sama Allah ketimbang sama orang atas nama
HAM. Dengan demikian, tentu saja harapannya adalah masyarakat merasa aman
dari rasa ketakutan kejahatan begal.
Wallahu’alam
*Pemehati Sosial
dan Keagamaan