Menerima Buku, Menolak Amnesia. Mengapa Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, akhirnya harus diterima

Oleh Ade Munajat

Ada ucapan yang lama mengendap, seperti kabut yang tidak segera turun dari lereng. Suatu ketika, dalam kedudukan sebagai pembimbing, Profesor Susanto Zuhdi berkata pelan bahwa sejarawan itu ibarat pendaki. Ia masuk hutan belantara fakta, peristiwa, dan tafsir. Di kaki gunung ia hanya sanggup bercerita tentang rerumputan yang basah dan semak yang masih segan pada matahari. Naik sedikit, punggung gunung mulai berbicara: pohon-pohon besar, satwa yang bersembunyi, napas hutan yang berlapis-lapis. Tiba di puncak, cerita itu berganti warna. Bukan semak lagi, bukan batang rindang. Yang tertinggal hanya wujud gunung yang indah dipandang mata, jauh, utuh, seolah-olah tidak pernah menyimpan jurang. Lalu, apabila ia turun dan menoleh dari dekat maupun dari jauh, ia menambah sesuatu yang lebih sunyi daripada pemandangan: wise. Kearifan tentang bagaimana gunung itu dipandang.

Ucapan guru kepada murid itu kini berdiri di ambang sebuah buku yang lahir di tengah ribut. Judulnya Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Ia digagas negara, disusun ratusan sejarawan, ditolak sebagian nurani publik, ditunda, dirapikan tampilannya, lalu pada 31 Agustus 2026 lima jilid pertamanya benar-benar sampai ke tangan orang banyak lewat laman pustakabudaya.id (Antara, 2026a; Janati & Ramadhan, 2026). Esai ini tidak hendak membela habis-habisan, dan tidak hendak menghukum. Ia hanya menimbang, dengan napas yang lebih longgar, mengapa buku itu pada akhirnya perlu kita terima: bukan sebagai kitab suci bangsa, melainkan sebagai satu laporan pendakian yang sudah meninggalkan jejak di lereng zaman kita.

Hasrat lama di kalender baru

Di Indonesia, hampir setiap zaman yang merasa cukup berkuasa ingin merapikan lagi memori kolektif. Orde Baru meninggalkan Sejarah Nasional Indonesia. Satu generasi kemudian datang Indonesia dalam Arus Sejarah, yang berhenti di gerbang Reformasi dan tidak sempat menuliskan Reformasi itu sendiri (Aditya & Prabowo, 2025). Lalu, pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hasrat itu kembali memakai seragam kementerian. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menempatkan penulisan ulang sebagai pekerjaan kebangsaan (Aditya & Prabowo, 2025; CNN Indonesia, 2025).

Alasan resminya terdengar masuk akal, dan sebagiannya memang begitu. Indonesia dianggap terlalu lama tidak menulis sejarah nasional secara utuh. Temuan arkeologi baru belum sempat masuk ringkasan. Sudut pandang kolonial masih merayap di bawah sadar buku lama. Sejarah di sekolah sering jadi hafalan tanggal, bukan alat memahami akar soal hari ini (Radio Republik Indonesia, 2026). Dari situ lahir rancangan sepuluh jilid utama plus jilid faktaneka, disusun kronologis-tematik, dengan janji Indonesia-sentris dan pendekatan yang merangkul banyak ilmu.

Tapi gagasan jarang netral hanya karena kalimatnya indah. Kalender politik ikut duduk di meja. Mula-mula hendak jadi “kado” 17 Agustus 2025, lalu mundur ke November, lalu Desember, lalu berbulan-bulan lagi hanya untuk suntingan, foto, dan tata letak (The Jakarta Post/Asia News Network, 2025; Antara, 2026b). Ilmu sejarah memang ruang yang longgar, tidak seperti fisika yang mengusir orang tanpa rumus. Siapa saja bisa masuk. Justru karena itu, niat negara menulis “highlight perjalanan bangsa” perlu dibaca utuh: ada yang merawat memori, ada yang sedang menata pemandangan.

Di dapur penulisan, suhu mulai naik

Penulisan dimulai sekitar Januari 2025. Kementerian bilang posisinya hanya fasilitator. Isi, metode, dan cerita diserahkan kepada tim: 123 penulis dari 34 kampus dan 11 lembaga di luar kampus, dengan editor umum yang disebut antara lain Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiyono, dan Jajat Burhanuddin. Lima jilid pertama saja dilaporkan nyaris lima ribu halaman (CNBC Indonesia, 2026). Fadli berulang kali menegaskan: yang menulis adalah sejarawan, “bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM” (Wiryono & Ramadhan, 2025b).

Kalimat itu terdengar seperti pagar yang menjaga ilmu. Padahal pagar itu dari semula sudah bolong. Yang mengucapkannya adalah menteri. Dananya dari negara. Murid akademik ikut merancang rumah bagi gurunya. Independensi tidak otomatis mati karena fakta itu. Hanya saja, bukti independensinya jadi lebih wajib ditunjukkan.

Keberatan yang paling jernih justru datang dari dapur, bukan dari spanduk. Arkeolog Harry Truman Simanjuntak mundur. Ia tidak betah dengan tempo yang memampatkan kerja satu dekade ke dalam kalender bulan. Ia keberatan outline sepuluh jilid sudah jadi sebelum ahli bidang duduk bersama. Ia juga menolak ganti istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”, yang menurutnya merusak nama ilmu arkeologi itu sendiri (Anshory, 2025; Chaterine & Prabowo, 2025; Amnesty International Indonesia, 2025). Itu soal cara kerja, bukan sekadar selera politik.

Di sisi yang lebih etis, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia menolak label “sejarah resmi”. Usman Hamid mengingatkan bahwa negara yang menulis ulang masa lalu dengan klaim resmi mudah menutup tafsir yang ramai, dan mudah menyingkirkan tragedi yang tidak nyaman bagi kekuasaan (Amnesty International Indonesia, 2025; Yaputra, 2025). Suciwati dan kawan-kawan hak asasi manusia membaca “nada positif”, keinginan menonjolkan capaian tiap zaman, sebagai pintu menuju penghalusan luka (UCA News, 2025). Asvi Warman Adam menunjuk zona rawan di jilid-jilid belakang, terutama cerita pembangunan dan stabilitas Orde Baru. Sejarah, katanya, bukan monumen tunggal yang dipahat satu proyek anggaran (Suara.com, 2025; Amnesty International Indonesia, 2025).

Pemerintah menjawab dengan lagu yang hampir sama dari bulan ke bulan: polemik wajar dalam demokrasi; buku tidak sempurna; kritik silakan, karya tandingan bahkan ditunggu (Aditya & Prabowo, 2025; Yaputra, 2025). Soft launching 14 Desember 2025 berlangsung di tengah curiga: naskah belum selesai, dan penolak belum sempat membacanya (The Jakarta Post/Asia News Network, 2025). Yang kemudian terjadi justru mengiyakan kerendahan hati yang terlambat. Teks saja tidak cukup. Suntingan, hak foto, tata letak, dan pengalihmediaan memakan waktu delapan bulan lagi.

Lima jilid yang akhirnya bisa dipegang

Pada 31 Agustus 2026, lima jilid pertama diluncurkan dan dibuka untuk dibaca serta diunduh di pustakabudaya.id. Orang diminta buat akun, meminjam hingga tiga puluh hari, lalu membaca di peramban ber-watermark atau menyimpan PDF (Antara, 2026a; Janati & Ramadhan, 2026). Secara kasar, lima jilid itu masih di lereng yang relatif teduh: akar peradaban, jejaring global, perjumpaan dengan India, Tiongkok, Persia, dan Barat. Bagian yang paling diperebutkan, Orde Baru dan Reformasi hingga 2024, masih menunggu di tikungan.

Fakta kecil ini mengubah status ribut. Selama naskah tersimpan di laci tim, kritik hidup sebagai duga dan bocoran. Setelah lima jilid ada di depan mata, kritik bisa pindah ke halaman. Itu bukan kemenangan negara. Itu syarat paling sederhana dari ilmu yang terbuka: ada benda yang bisa diuji.

Mengapa buku ini, pada akhirnya, perlu diterima

Menerima, di sini, bukan berarti mengangguk pada setiap kalimat. Bukan pula menyerahkan kelas kepada satu kanal kementerian. Menerima artinya menolak dua kutub yang sama-sama menyempitkan: pemuja naskah negara, dan penolak yang seolah-olah sejarah berhenti kalau negara yang memfasilitasi.

Sebab sejarah memang ruang terbuka. Ia tidak disusun dari rumus yang mengusir orang awam. Siapa saja bisa masuk, sejarawan terlatih, saksi, menteri, korban, guru desa, lalu bercerita dari sudut yang berbeda sampai isinya bercampur. Menolak buku hanya karena ada stempel kementerian justru menyangkal keterbukaan yang sama, yang kita bela ketika menolak tafsir tunggal. Yang perlu ditolak bukan kehadiran naskah. Yang perlu ditolak adalah klaim bahwa naskah itu satu-satunya gunung yang boleh dipandang.

Sebab generasi penafsir membutuhkan benda yang bisa disentuh. Tanpa naskah, kritik hanya berputar di udara. SNI Orde Baru bisa dikritik habis-habisan justru karena ia ada dan diajarkan. Indonesia dalam Arus Sejarah bisa ditimbang kekurangannya justru karena ia tercetak. Lima jilid 2026, dengan segala cacat prosesnya, masuk nasib yang sama. Menerimanya agar catatan kaki punya dinding: Truman tentang istilah, Asvi tentang plot Orde Baru, Suciwati tentang luka yang hendak dilicinkan, AKSI tentang tafsir resmi.

Sebab janji keilmuan di hulu tidak otomatis batal oleh kabut di hilir. Kerja arkeologi, jejaring Nusantara di Samudra Hindia, dan ikhtiar keluar dari sudut pandang kolonial tetap pekerjaan yang sah. Membuang seluruh pendakian hanya karena puncaknya berkabut adalah malas berpikir yang menyamar sebagai ketegasan moral.

Dan sebab penerimaan yang waras selalu bersyarat. Buku ini cukup jadi salah satu rujukan, bukan satu-satunya. Guru menaruh di sampingnya kesaksian korban, laporan Komnas HAM, sejarah lokal, dan tulisan sejarawan di luar tim. Lima jilid sisanya jangan diluncurkan sebagai pesta penutup; biarkan diuji dulu sebelum masuk kelas. Lepaskan kata “sejarah resmi”; lebih jujur kalau disebut sintesis yang difasilitasi negara. Portal pustakabudaya.id tetap dibuka, tetapi catatan revisi dan karya tandingan perlu sama mudahnya diakses. Sejarawan, di dalam maupun di luar pagar, tetap boleh menjadi pengkritik, bukan hanya tukang pemberi stempel sah.

Penerimaan bersyarat itulah rupa yang lebih dewasa. Polemik disimpan sebagai catatan ingatan, bukan dendam yang menolak membaca. Setiap generasi adalah penafsir. Kewajiban menulis kembali sejarah bangsa menurut jiwa zamannya tidak bisa dijalankan dari tangan kosong.

Turun dari puncak

Kita kembali ke ucapan pembimbing. Sejarawan adalah pendaki. Lima jilid yang baru terbit hanyalah laporan dari sebagian lereng: semak yang hendak dinamai ulang, hutan jejaring global, dan dari kejauhan siluet puncak yang ingin kelihatan indah. Negara barangkali ingin kita berhenti di atas, memotret “dinamika kebangsaan dalam arus global”, lalu pulang dengan poster. Profesor Zuhdi, jika analoginya dipegang sampai habis, justru melarang berhenti di situ. Kearifan bukan pemandangan dari puncak. Kearifan adalah ketika pendaki keluar dari puncak, menoleh dari dekat dan dari jauh, lalu bercerita tentang bagaimana gunung itu dipandang oleh siapa, dari ketinggian mana, dengan kabut apa.

Menerima buku ini, dengan demikian, hanyalah menerima bahwa pendakian sudah terjadi. Jejaknya tidak hilang hanya karena kita menolak melihat. Menolak lupa berarti membawa serta semak yang tidak masuk foto, lembah 1965 dan 1998 yang mudah diliputi awan “nada positif”, anak-anak sungai yang tidak masuk kanal arus utama. Generasi ini wajib menulis lagi. Bukan karena buku baru itu tidak ada, melainkan justru karena ia ada: sebagai satu laporan ketinggian, bukan sebagai gunung itu sendiri.

Di kaki, kita merawat fakta. Di punggung, kita menyusun relasi. Di puncak, kita berani membuat sintesis. Setelah turun, kita menambah wise. Tanpa tangga terakhir itu, sepuluh jilid hanyalah plang pemandangan. Dengan tangga itu, buku yang kita terima hari ini menjadi batu pijakan, bukan batu nisan, bagi penulisan sejarah bangsa yang akan datang.

Alhamdulillah.

Daftar Pustaka

Aditya, N. R., & Prabowo, D. (2025, 14 Desember). Fadli Zon luncurkan buku Sejarah Indonesia, meski sebelumnya menuai pro-kontra. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/12/14/16375811/fadli-zon-luncurkan-buku-sejarah-indonesia-meski-sebelumnya-menuai-pro

Amnesty International Indonesia. (2025, 19 Mei). AKSI: Tolak proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/aksi-tolak-proyek-penulisan-sejarah-resmi-indonesia/05/2025/

Anshory, W. W. (2025, 19 Juni). Kisruh buku baru sejarah nasional Indonesia: Ini 5 kejanggalan yang bikin arkeolog mundur. Kompas.com. https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/19/071500088/kisruh-buku-baru-sejarah-nasional-indonesia--ini-5-kejanggalan-yang

Antara. (2026a, 31 Agustus). Cara mengakses lima jilid buku Sejarah Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/5719613/cara-mengakses-lima-jilid-buku-sejarah-indonesia

Antara. (2026b, 31 Agustus). Kemenbud luncurkan 5 jilid buku sejarah Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/5718995/kemenbud-luncurkan-5-jilid-buku-sejarah-indonesia

Chaterine, R. N., & Prabowo, D. (2025, 20 Juni). Polemik ganti istilah “prasejarah” hingga glorifikasi bikin arkeolog mundur dari tim penulisan sejarah ulang. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/20/07553451/polemik-ganti-istilah-prasejarah-hingga-glorifikasi-bikin-arkeolog-mundur

CNBC Indonesia. (2026, 31 Agustus). Pemerintah rilis buku Sejarah Indonesia, tebalnya nyaris 5.000 halaman. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260831154016-4-763710/pemerintah-rilis-buku-sejarah-indonesia-tebalnya-nyaris-5000-halaman

CNN Indonesia. (2025, 15 Desember). Fadli Zon luncurkan buku Sejarah Indonesia versi terbaru, ada 10 jilid. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251215075709-20-1306758/fadli-zon-luncurkan-buku-sejarah-indonesia-versi-terbaru-ada-10-jilid

Janati, F., & Ramadhan, A. (2026, 31 Agustus). Fadli Zon luncurkan lima jilid buku pertama Sejarah Indonesia. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/08/31/15141371/fadli-zon-luncurkan-lima-jilid-buku-pertama-sejarah-indonesia

Luxiana, K. M. (2025, 14 Desember). Menbud Fadli Zon launching buku Sejarah Indonesia versi terbaru. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-8259732/menbud-fadli-zon-launching-buku-sejarah-indonesia-versi-terbaru

Radio Republik Indonesia. (2026, 31 Agustus). Menbud Fadli Zon dorong sejarah Indonesia lebih Indonesia-sentris. https://rri.co.id/nasional/2696305/menbud-fadli-zon-dorong-sejarah-indonesia-lebih-indonesia-sentris

Suara.com. (2025, 1 Juli). Kritik proyek Menbud tulis ulang sejarah, Asvi Warman Adam: Terlalu membesar-besarkan jasa Soeharto. https://www.suara.com/news/2025/07/01/151817/kritik-proyek-menbud-tulis-ulang-sejarah-asvi-warman-adam-terlalu-membesar-besarkan-jasa-soeharto

The Jakarta Post/Asia News Network. (2025). Secrecy shrouds Indonesian government’s history book launch. https://asianews.network/secrecy-shrouds-indonesian-governments-history-book-launch/

UCA News. (2025, 16 Desember). Indonesia’s new history book criticized for whitewashing Suharto. https://www.ucanews.com/news/indonesias-new-history-book-criticized-for-whitewashing-suharto/111339

Wiryono, S., & Ramadhan, A. (2025a, 24 Juni). Fadli Zon sebut arkeolog Harry Truman memang bukan anggota tim penulisan ulang sejarah. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/24/13204341/fadli-zon-sebut-arkeolog-harry-truman-memang-bukan-anggota-tim-penulisan

Wiryono, S., & Ramadhan, A. (2025b, 26 Juni). Fadli Zon tegaskan penulisan ulang sejarah dilakukan tim: Bukan politikus atau aktivis. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/26/10455981/fadli-zon-tegaskan-penulisan-ulang-sejarah-dilakukan-tim-bukan-politikus

Yaputra, H. (2025, 14 Desember). Culture minister launches Indonesian history book amid controversy. Tempo.co. https://en.tempo.co/read/2073396/culture-minister-launches-indonesian-history-book-amid-controversy