MENGAJAR BAHASA SUNDA: JIHAD SEPANJANG MASA

Oleh Ari Andriansyah

(Ketua MGMP Bahasa Sunda SMA Provinsi Jawa Barat)

Permasalahan mengenai mata pelajaran Bahasa Daerah, mungkin tidak akan ada ujungnya. Padahal sebenarnya hanya satu solusinya: Bahasa Daerah harus tercantum (eksplisit) dalam Kurikulum Nasional. Posisinya bisa berada dalam mata pelajaran mulok pilihan khas daerah.

Adapun Bahasa Daerah yang diajarkan di sekolah formal adalah Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, Bahasa Bali, Bahasa Lampung, Bahasa Minang, Bahasa Bugis Makassar, dan Bahasa Madura. Selama ini Bahasa Daerah hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketika terjadi permasalahan, anehnya pemerintahan daerah pun seakan tidak peduli. Akhirnya saling lempar dengan pemerintah pusat.

Khusus Bahasa Sunda, jika Pemerintah Jabar konsisten menjalankan amanat sebagaimana tercantum dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomer 14 Taun 2014 tentang “Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomer 5 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah”, dan Peraturan Gubernur Jabar Nomer 69 Taun 2013 tentang “Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, niscaya mapel Bahasa Sunda akan baik-baik saja.

Kadang iri dengan perkembangan Bahasa Bali yang benar-benar difasilitasi oleh pemerintahnya. Bahkan mengadakan tim khusus penyuluh Bahasa Bali dengan biaya yang memadai. Tentu saja tugasnya selain penyuluh, tapi juga melalukan inventarisir kebudayaan ke masyarakat.

Seingat penulis, pada tahun 2019, Pemerintah Prov, Bali menunjuk tim ahli yang terdiri dari akademisi dan praktisi kebudyaan untuk ‘belajar’ pada Bahasa Sunda dengan melalukan studi banding. Baik dalam pemeliharaan Bahasa, sastera, dan aksara, maupun pelaksanaan pembelajaran di sekolah formal. Mirisnya, justru Bahasa Sunda yang dijadikan barometer, nasibnya seperti ini.

Permasalahan

Bagi mapel Bahasa Sunda, pelbagai permasalahan bukan hal yang baru. Pada tahun 1977, mapel Bahasa Sunda pernah akan dihilangkan dalam kurikulum. Tentu saja memancing gejolak yang besar dari semua kalangan pada waktu itu.

Tahun 2013, ketika perubahan kurikulum. Lagi-lagi mapel Bahasa Daerah (termasuk Bahasa Sunda) hampir saja dihilangkan. Entah atas dasar apa, tapi menghilangkan mapel Bahasa Daerah, sama saja dengan menghilangkan gurunya. Namun dengan perhatian banyak pihak, do’a, usaha, dan unjuk rasa ke Gedung DPR, hal itu bisa digagalkan.

Lalu tahun 2017, lembaga yang secara khusus menaungi mapel dan guru bahasa Daerah, yaitu Balai Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah (BPBKD) tiba-tiba dibubarkan. Pembubaran sangat berdampak pada kegiatan dan kepentingan guru bahasa daerah. Meski program-program BPBKD telah dialihkan (dititipkan) pada bidang PSMA (Pendidikan Sekolah Menengah Atas) dan PSMK (Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan) Disdik Jabar, namun peran dan fungsi khusus BPBKD belum tergantikan.

Belum lagi permasalahan tentang kode mapel Bahasa Sunda dalam sertifikasi guru taun 2015 yang tidak terakomodir. Ketika itu ampir satu tahun guru-guru Bahasa Sunda tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Dengan perjuangan KKG SD, MGMP SMP, dan MGMP SMA/SMK, akhirnya kode mapel Bahasa Sunda bisa diselesaikan, dengan adanya kodeu baru yaitu 748. Dan yang paling miris, ketika mapel lain sudah ada legalitas “Kurikulum 2013 Edisi Revisi Tahun 2017”, Kurikulum Bahasa Sunda sampai sekarang beluh disahkan oleh Pemerintah Jabar.

Permasalahan lain adalah soal pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG) Bahasa Sunda. Tahun 2017, ketika program dan sistem sertifikasi guru beralih dari Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) menjadi PPG yang dilaksanakan tahun 2018 untuk semua mata pelajaran, sampai pada tahun 2020 PPG untuk guru bahasa Sunda belum ada. Baru tahun ini pelaksanaan PPG untuk bahasa Sunda bisa terealisasikan, meskipun masih ada pembatasan terkait kuota.

Persoalan PPPK

Namun di antara persoalan yang telah disebutkan, berita yang paling duka adalah ketika formasi PPPK untuk guru bahasa daerah (bukan hanya bahasa Sunda, tapi juga bahasa Jawa, Bali, Lampung, dll) tidak terakomodir.

Padahal dalam peraturan perekrutan PPPK guru disebutkan, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK. Namun bagaimana dengan yang tidak terakomodir? Memang persoalan ini masih menjadi isu (meski dapat diindikasikan dalam SIMPKB, guru bahasa daerah tidak bisa mengikuti materi PPPK yang disediakan Kemendikbud), lantaran secara keabsahan belum ada pengumuman soal formasi. Tapi jika isu ini benar-benar terjadi, saya rasa apa yang menjadi sarat untuk mengikuti PPPK tahun ini harus ada penambahan frasa, kecuali guru honorer Bahasa Daerah!

Sedangkan menurut berita Harian Kompas (11/03/2021), Nadiem Makarim menegaskan bahwa meskipun anggaran PPPK ditanggung APBN dan sosialisai ke tiap daerah sudah dilaksanakan, Pemda takut program PPPK akan menjadi beban APBD. Butuh waktu untuk meyakinkan Pemerintah Daerah.

Beberapa waktu yang lalu penulis yang mewakili MGMP Bahasa Sunda SMA Prov. Jabar, menghadiri audiensi antara Pekumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia (PPBDI) dengan Disdik Jabar, membahas mengenai nasib mapel Bahasa Sunda. Dalam audiensi tersebut dibahas tentang PPPK untuk guru Bahasa Sunda yang tidak ada formasinya. Tapi jawaban dari pihak Disdik belum ada kepastian.

Audiensi pun berlanjut pada tanggal 5 Maret 2021, antara PPBDI, MGMP SMA Bahasa Sunda Prov. Jabar, dengan pihak GTK Disdik Jabar. Menurut keterangan GTK Disdik Jabar, tidak ada formasi untuk PPPK guru Bahasa Sunda karena tidak ada form ajuan dari pemerintak pusat (Kemendikbud)—terlebih kode jabatan guru Bahasa Sunda tidak ada dalam form ajuan tersebut. Sementara GTK hanya mengisi kode jabatan mapel yang sudah ada. Karena kebutuhan guru di Jabar kurang, GTK berjanji akan mengirim ajuan baru untuk formasi PPPK, termasuk mapel Bahasa Sunda.

Dengan kata lain titik permasalahan ada di pusat. Tapi belakangan penulis mendapat info yang dapat dipercaya bahwa menurut keterangan Ditjen GTK, pemerintah pusat akan fasilitasi sesuai formasi yang diajukan Pemerintah Daerah. Jadi, siapa yang salah? Pemerintah pusat yang tidak memberi slot untuk guru Bahasa Daerah atau Pemerintah Daerah yang tidak mengajukan?

Diskusi menyoal PPPK berlanjut di Teras Rajiman 6. Diskusi yang diinisiasi langsung oleh Disdik Jabar ini di antaranya membahas soal Perekrutan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wacana PPPK sendiri sebetulnya sudah muncul di tahun 2020. Setelah sebelumnya Mentri Pendidikan, Nadim Makarim, mewacanakan langsung soal perekrutan 1 juta formasi untuk guru.

Menurut data pada acara diskusi di Teras Rajiman 6, di Jawa Barat ada 6.299 formasi yang tidak terakomodir, karena tidak sinkronnya kode. Dari data tersebut sebanyak 683 formasi untuk Muatan Lokal Bahasa Daerah tidak terakomodir.

Bergulirnya wacana tersebut tak lepas dari kondisi nyata akan kurangnya guru PNS secara nasional. Mengingat banyaknya guru PNS yang purna bakti. Kita ambil conto di Jawa Barat. Menurut data yang disampaikan langsung pada diskusi tersebut, data excisting guru SMA, SMK, dan SLB, pertahun 2020 adalah 47.351 orang, di mana untuk jumlah guru PNS hanya 19.000 atau hanya 40,7% sisanya Non-PNS.

Melihat kondisi di atas, maka perekrutan guru mendesak dilakukan. Memang untuk tahun ini hilangnya formasi PNS untuk guru di Kemendikbud sedikit terobati oleh adanya PPPK. Apalagi formasi guru yang dijanjikan oleh kemendikbud sebanyak 1 juta. Angka yang fantastis! Kita bisa membayangkan dalam tahun-tahun ke depan ada penambahan guru sebanyak 1 juta—meskipun guru kontrak, yang lima tahun setelahnya bisa saja tidak diperpanjang.

Formasi 1 juta pegawai kontrak untuk guru menjadi berkah tersendiri, terutama bagi guru-guru yang sudah lama mengabdi. Ada kesempatan sama, terutama soal gajih dan tunjangan kerja. Semacam eforia setelah lama tak juara, banyak guru yang bersuka cita. Namun ada juga yang khawatir, bahkan berduka. Kekhawatiran tersebut muncul lantaran tidak terakomodirnya formasi untuk mata pelajaran tertentu. Entah mengapa mata pelajaran Bahasa Daerah menjadi salah satunya.

Di tengah pandemi dan program vaksinasi, seharusnya guru Bahasa Sunda fokus dalam mengajar dan menjaga imun seperti guru yang lain. Tidak memikirkan nasibnya yang tidak menentu. Nasib guru Bahasa Daerah yang selalu ‘didiskriminasi”. Begitu pula dengan guru Bahasa Sunda, yang selalu berjihad sepanjang masa; menjaga dan memelihara Bahasa Ibunya (titinggal karuhun), sekaligus memperjuangkan hak hidupnya.