Mengamankan Masa Depan: Pilar Stabilitas dan Akselerasi Ekonomi Menghadapi Kenaikan Emas dan Pelemahan Rupiah

Penulis: Fitri Irmawanti, S.Pd., M.Pd.

Apa yang sedang kita hadapi adalah situasi di mana Rupiah menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan, sementara harga emas melonjak tajam. Emas, yang diukur dalam Dolar AS, akan otomatis menjadi lebih mahal dalam denominasi Rupiah saat Rupiah melemah. Bagi investor domestik, ini berarti harga beli emas meroket, bahkan jika harga emas global (dalam Dolar) bergerak datar atau hanya naik tipis. Pelemahan Rupiah ini dipicu oleh berbagai sentimen global, seperti kebijakan suku bunga acuan di negara maju yang memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari Indonesia, membuat aset berdenominasi Dolar menjadi lebih menarik.

Kenaikan harga emas, terutama emas perhiasan, juga dilaporkan menjadi salah satu penyumbang inflasi domestik. Meskipun emas sering dianggap sebagai safe haven (aset aman) saat krisis, kenaikan harga yang tajam akibat depresiasi Rupiah justru mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan dan memengaruhi stabilitas harga.

Pelemahan mata uang mencerminkan adanya kerentanan pada sektor eksternal dan moneter domestik. Ini dapat mengikis kepercayaan investor dan konsumen. Kenaikan harga emas dan barang impor lainnya (terutama bahan baku yang dibeli dengan Dolar) akan memicu inflasi biaya (cost-push inflation), yang pada akhirnya akan menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Agar akselerasi ekonomi yaitu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan dapat berjalan, diperlukan fondasi stabilitas ekonomi yang kuat. Tanpa stabilitas harga dan nilai tukar yang terjaga, upaya akselerasi akan terhambat oleh ketidakpastian dan risiko investasi. Oleh karena itu, sinergi antara menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi adalah dua pilar yang saling bergantung.

Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah (melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) adalah aktor utama yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong akselerasi. BI berperan dalam stabilitas moneter, terutama nilai tukar dan inflasi, sedangkan Pemerintah fokus pada kebijakan fiskal dan sektor riil (misalnya, mendorong investasi dan hilirisasi).

Masyarakat Luas dan Pelaku Usaha (UMKM hingga Korporasi Besar) adalah pihak yang terdampak secara langsung. Masyarakat merasakan penurunan daya beli, sementara pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya produksi (akibat impor bahan baku yang mahal) dan ketidakpastian perencanaan bisnis.

Pemerintah dan BI senantiasa merespons dinamika ini, namun respons kebijakan harus bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek BI melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan menjaga likuiditas. Kebijakan suku bunga acuan (BI Rate) juga digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menarik kembali modal asing.

Dalam jangka panjang desain kebijakan ekonomi makro Indonesia diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu fokus pada penguatan ketahanan eksternal dan domestik, memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, menjaga inflasi pada sasaran, dan mengelola risiko sistemik di sektor keuangan, melakukan efisiensi anggaran negara, menjaga utang pada batas aman, dan menciptakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang kredibel, fokus pada peningkatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, devisa ekspor, dan mengurangi ketergantungan impor, mendorong digitalisasi UMKM dan sektor keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan inklusi dan menyederhanakan birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang menarik untuk mencapai target investasi yang ambisius.

Fokus penguatan dan akselerasi tidak hanya terpusat di Jakarta, melainkan harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan fokus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan (hilirisasi), pariwisata, dan ekonomi digital. Penguatan dilakukan pada pasar keuangan domestik agar tidak terlalu bergantung pada aliran modal portofolio asing. Peran pasar uang syariah dan pengembangan instrumen keuangan hijau juga menjadi fokus.

Memastikan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan sinergi kebijakan fiskal dan daerah.

Pencapaian stabilitas dan akselerasi ini membutuhkan langkah-langkah konkret dan sinergi yang kuat yaitu meningkatkan kemandirian fiskal dan moneter dengan mengurangi impor bahan baku yang tidak perlu, mencari sumber pembiayaan non-utang, dan menjaga cadangan devisa yang kuat. Mendorong produktivitas UMKM melalui korporatisasi dan pemanfaatan teknologi digital, UMKM didorong untuk meningkatkan skala ekonomi, akses pasar, dan kapasitas SDM. Memperkuat ketahanan nilai tukar, BI perlu secara konsisten mengintervensi pasar dan mengeluarkan instrumen yang menarik inflow modal jangka panjang. Reformasi sektor keuangan juga harus diarahkan untuk mendukung kemudahan pembiayaan bagi dunia usaha. Mewujudkan ekonomi hijau dengan mengintegrasikan kebijakan hijau dalam proses pembangunan untuk menarik investasi berkelanjutan (ESG) dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih tahan guncangan.

Kesimpulan dan Harapan untuk Stabilitas Ekonomi Masyarakat

Kelemahan Rupiah terhadap kenaikan emas adalah gejala dari kerentanan ekonomi yang harus diatasi dengan kebijakan yang terencana dan terpadu. Pilar Stabilitas menyediakan pondasi yang aman, sementara Pilar Akselerasi memastikan pertumbuhan terjadi di atas fondasi tersebut.

Harapan ke depan untuk stabilitas ekonomi masyarakat adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berarti daya beli terjaga, inflasi terkendali, dan lapangan kerja tercipta secara merata, memastikan masyarakat memiliki pendapatan riil yang meningkat. Ketahanan finansial individu dengan pasar keuangan yang lebih dalam dan inklusif, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan instrumen investasi (selain hanya emas) untuk melindungi kekayaannya dari inflasi. Dengan kemandirian nasional yaitu indonesia tidak lagi mudah tergoyahkan oleh sentimen global karena telah memiliki sektor manufaktur dan sumber devisa yang kuat dari hasil hilirisasi.

Melalui sinergi yang kokoh antara Pemerintah dan otoritas moneter, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha, Indonesia dapat menjadikan tantangan melemahnya Rupiah sebagai momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju negara maju dan sejahtera.