MENGAPA BEGITU CEPAT BERUBAH? (Peraturan yang membuat resah)

Oleh Neneng Fitri Ekasari, M.Pd

(Kepala SLB Cahaya Gemilang Pertiwi Kab. Cianjur/Pengurus Pusat FGLSN/Pengurus Satgas GLS SLB Provinsi Jawa Barat/Ketua Satgas GLS SLB Kab. Cianjur/ Lintang Samudera Edukasi/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 saya mendapat informasi bahwa SLB Cahaya Gemilang Pertiwi direncanakan sebagai salah satu sekolah yang harus melakukan persiapan pembelajaran tatap muka langsung. Saya tidak melakukan reaksi apapun saat itu, saya hanya berpikir dan berusaha mencari informasi tentang daerah/kecamatan di kabupaten Cianjur yang termasuk  ZONA HIJAU melalui internet dan berkomunikasi dengan Gugus Tugas Covid 19 setempat (Kecamatan Haurwangi). Ada 16 kecamatan yang termasuk daerah ZONA HIJAU di Kabupaten Cianjur, dan ternyata lokasi sekolah kami berada pada daerah ZONA KUNING. Sepengetahuan saya bahwa salah satu syarat mutlak pembelajaran tatap muka langsung adalah daerah ZONA HIJAU, itu pun dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Akhirnya saya pun berdiskusi dengan Pengawas PLB Kab. Cianjur dan selanjutnya hasil diskusi kami, Beliau sampaikan kepada Kacadisdikwil VI. Alhamdulillaah, hasilnya semua SLB masih melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak H. Dedi Supandi, S.STP, M.Si dalam IG Disdik Jabar (7/8/2020) terkait rencana pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Beliau menyatakan bahwa sekolah yang diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung adalah sekolah yang berada pada ZONA HIJAU dan fasilitas sekolah pun harus memenuhi standar protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka pun hanya diperuntukkan bagi mata pelajaran yang sulit dilaksanakan secara daring, seperti: matematika, fisika, kimia, dan ilmu eksakta lainnya. Dan yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Pernyataan Kadisdik tersebut menghilangkan kekhawatiran saya tentang rencana pembelajaran tatap muka bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah kami yang notabene didominasi oleh peserta didik dengan hambatan inteketual/terbelakang mental.

Peserta didik dengan hambatan intelektual biasanya diiringi dengan kondisi fisik yang lemah pula, mereka sangat rentan, ringkih terhadap penyakit. Selain itu tidak mudah untuk menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana melakukan protokol kesehatan yang benar, seperti jaga jarak (social distancing) dan lain-lain. Oleh sebab itu saya sangat mengkhawatirkan rencana tersebut.

Belum genap semua pemikiran saya tentang kekhawatiran yang baru saja hilang (mereda), pada tanggal yang sama 7/8/2020  muncul  informasi dari laman http://gtk.kemdikbud.go.id yang memberikan dua kebijakan baru dalam masa pandemic COVID 19 yaitu kurikulum darurat (kondisi khusus) dan perluasan pembelajaran tatap muka untuk ZONA KUNING. Sekolah yang berada di ZONA KUNING diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka langsung bagi pendidikan dasar dan menengah (SD,SMP, SMA, SMK,dan SLB). Selanjutnya paling cepat dua bulan ke depan disusul oleh PAUD untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi negative dan isyu dari PJJ.

Kebijakan pusat tersebut tentunya kontradiktif dengan kebijakan di daerah, ironis sekali, dan sangat membingungkan. Menurut hemat saya, meskipun kebijakan tersebut diiringi dengan berbagai persyaratan yang “ketat”, hal itu akan memberikan peluang-peluang kelonggaran bagi munculnya pelanggaran-pelanggaran layanan pendidikan di sekolah semasa pandemic COVID 19. Di sisi lain pemerintah terus menginformasikan melalui Gugus Tugas COVID 19 tentang bahayanya COVID 19 dan masih tingginya tingkat paparan yang ditimbulkan. Lalu mengapa membuat kebijakan bersayap?

Mengutip pernyataan dari Prof. Cecep Darmawan (Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI) dalam wawancaranya dengan PR FM, bahwa perlunya evaluasi kebijakan dan konsistensi terhadap kebijakan yang dilakukan. Jika PJJ memiliki berbagai kelemahan, mengapa tidak dicarikan solusi tentang kelemahan tersebut? Menuntaskan permasalahan yang ada dan bukannya membuka permasalahan baru dengan diperluasnya tatap muka pada daerah ZONA KUNING.

Saya sepakat dengan pernyataan Beliau, mengapa kita tidak belajar dari pengalaman negara-negara lain? Mereka saja yang memiliki standar kesehatan lebih baik masih terpapar dengan COVID 19 pada saat dibukanya pembelajaran tatap muka. Mengapa kita seolah-olah melakukan uji coba kemanusiaan dengan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan guru dan peserta didik di sekolah?

Saya sangat berharap adanya ketegasan pemerintah dalam penanganan COVID 19 khususnya dalam layanan pendidikan di sekolah.

Cianjur, 08 Agustus 2020