MENGAPA GAJI GURU HONORER DIBANDINGKAN DENGAN GAJI SOPIR MBG?

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Beberapa waktu terakhir, linimasa media sosial dan ruang-ruang diskusi publik ramai oleh perbandingan yang terasa menyentak nurani: gaji guru honorer yang hanya ratusan ribu rupiah per bulan dibanding-bandingkan dengan gaji sopir Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa mencapai jutaan rupiah. Angka-angka itu dipertentangkan seolah ingin menunjukkan jurang yang menganga. Ibarat bumi dan langit. Guru honorer, lulusan S-1 yang telah mengabdi selama belasan tahun, menerima upah tak layak. Sementara sopir MBG, dengan syarat pendidikan jauh lebih rendah, memperoleh penghasilan setara UMR. Perbandingan ini memantik emosi, perdebatan, dan tak jarang, nyinyiran.

Namun, pertanyaan paling penting bukanlah siapa yang lebih pantas digaji tinggi, melainkan mengapa perbandingan ini muncul dan terus bergema?

Sebagian orang dengan mudah menuduh guru honorer iri kepada sopir MBG. Tuduhan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya miskin empati. Guru dan sopir MBG sama-sama pekerja, sama-sama tulang punggung keluarga, dan sama-sama berhak hidup layak. Tidak ada yang keliru dari upah sopir MBG yang manusiawi. Hal yang menjadi soal adalah ketika negara terlihat lebih sigap dan tegas dalam menganggarkan kesejahteraan pekerjaan baru, sementara persoalan lama bernama guru honorer terus dibiarkan berlarut-larut.

Mengapa yang dibandingkan adalah sopir MBG, bukan profesi lain? Jawabannya sederhana dan kontekstual. MBG hadir di sekolah. Setiap hari, kendaraan pengantar makanan bergizi wara-wiri di halaman sekolah. Guru honorer melihatnya langsung. Mereka menyaksikan negara hadir dengan sistem, anggaran, dan skema upah yang relatif jelas bagi para petugas MBG. Bahkan sejak awal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan. Di saat yang sama, guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun masih harus berjuang untuk sekadar menerima upah yang layak. Di sinilah rasa keadilan diuji.

Guru kerap dielu-elukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, agen perubahan, dan aktor utama pencerdasan bangsa. Dalam pidato dan slogan, peran guru ditempatkan begitu mulia dan strategis. Namun, dalam praktik, banyak guru honorer hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Upah yang diterima bahkan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi menjamin masa depan. Ada guru yang harus mengajar sambil memikirkan uang sekolah anaknya, biaya berobat keluarga, atau cicilan utang yang menumpuk. Di titik ini, pujian tanpa kesejahteraan terasa hampa.

Ironisnya, di satu sisi negara begitu serius memperhatikan gizi fisik murid. Sebuah langkah yang tentu patut diapresiasi. Namun di sisi lain, gizi “otak” yang diberikan guru setiap hari seolah dianggap cukup dibayar dengan pengabdian dan kesabaran. Padahal, bagaimana mungkin kualitas pembelajaran dapat optimal jika guru sendiri bergulat dengan kecemasan ekonomi dan tekanan mental? Kesejahteraan guru bukan semata urusan kantong, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, martabat, dan profesionalisme.

Tak sedikit suara nyinyir yang menanggapi keluhan guru honorer dengan logika yang tampak benar, tetapi sesungguhnya salah dan gagal memahami persoalan utamanya. Misalnya, “Siapa suruh jadi guru honorer?” atau “Kalau tidak sanggup jadi guru honorer, ya mengundurkan diri saja,” adalah kalimat-kalimat yang sering dilontarkan. Bahkan ada yang dengan ringan berkata, “Daftar saja jadi sopir MBG.” Logika semacam ini gagal memahami realitas sosial dan kemanusiaan. Mengeluh atas ketidakadilan bukan berarti menyesali pilihan hidup. Itu adalah ekspresi wajar dari manusia yang ingin hidup lebih layak.

Ibarat seorang perempuan yang mengeluh sakit saat melahirkan, apakah keluhan itu berarti ia menyesal dilahirkan sebagai perempuan? Tentu tidak. Keluhan adalah cara manusia menyuarakan rasa sakit agar mendapat perhatian dan solusi, bukan untuk meniadakan peran atau identitas dirinya.

Kita tidak menutup mata  bahwa pemerintah memang telah berupaya memperbaiki kondisi guru honorer. Program sertifikasi, kebijakan pengangkatan ASN PPPK penuh waktu, hingga skema PPPK paruh waktu sebagai solusi transisi patut diapresiasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang belum tersentuh kebijakan tersebut. Bahkan, rencana penghapusan status guru honorer mulai 2026 di sekolah negeri justru menimbulkan kecemasan baru jika tidak disertai solusi yang benar-benar adil dan manusiawi.

Persoalan guru honorer bukan sekadar masalah administratif, tetapi persoalan moral dan keberpihakan. Jika negara mampu mengalokasikan anggaran layak untuk kebijakan MBG sejak awal, mengapa masalah klasik guru honorer yang telah berlangsung bertahun-tahun masih belum tuntas? Pertanyaan inilah yang sesungguhnya hendak disampaikan melalui narasi perbandingan gaji tersebut.

Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan insentif sebesar Rp50.000–100.000 per hari penugasan memang membantu dan dicairkan setiap sepuluh hari bisa kepada guru yang mengelola MBG, terutama guru honorer agar lebih semangat bekerja sekaligus membantu kesejahteraannya bisa menjadi langkah kecil yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan utama, yaitu upah dasar guru yang layak.

Pada akhirnya, esensi dari polemik ini bukanlah soal iri dari guru honorer kepada sopir MBG. Ini adalah soal keadilan dan kemanusiaan. Biarlah setiap pekerjaan dihargai secara layak sesuai sistemnya masing-masing, tanpa harus saling dibandingkan secara antagonistik. Guru honorer dan sopir MBG tidak perlu diadu dan tidak perlu disbanding-bandingkan. Hal yang dibutuhkan adalah negara yang hadir secara adil, konsisten, dan manusiawi.

Negara yang tidak hanya pandai memuji, tetapi juga mampu menyejahterakan guru honorer. Sebab, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya soal memberi makan tubuh anak-anak, tetapi juga memastikan mereka dididik oleh guru yang hidupnya bermartabat dan sejahtera.