MENGAPA HARUS PLT?

MENGAPA HARUS PLT?

Oleh H. Nanang, S.H.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut

Pagi itu, lonceng sekolah berbunyi seperti biasa. Anak-anak berlarian memasuki kelas, guru berdiri  di  depan  papan  tulis dengan semangat yang tak pernah ingin  padam. Di  ruang kepala sekolah, kursi itu tidak kosong ada yang duduk di sana, menandatangani berkas, menerima tamu, menghadiri rapat. Namun ada satu hal yang tidak terlihat, tetapi terasa kuat: Ia bukan kepala sekolah definitif. Ia adalah Plt Pelaksana Tugas.

Dan yang lebih menggelisahkan, status itu bukan lagi hitungan hari atau minggu. Di sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Garut, ia telah berlangsung berbulan-bulan, bahkan melewati satu tahun ajaran. Fenomena ini bukan satu-dua kasus, tetapi mulai menjadi pola. Di tingkat yang lebih luas, pada jenjang SMA/SMK di Jawa Barat, kondisi serupa juga tampak pada jabatan strategis seperti Kepala Kantor  Cabang Dinas (KCD),  yang dalam beberapa waktu  diisi  oleh  Plt,  bahkan  dengan praktik rangkap jabatan dan jarak geografis yang tidak dekat.

Pertanyaan pun mengemuka, bukan lagi sekadar administratif, melainkan menyentuh substansi tata kelola: Mengapa harus Plt? Mengapa berlangsung lama? Dan apa dampaknya bagi pendidikan kita?

Secara konseptual dan regulatif, Plt adalah solusi yang sah. Negara tidak pernah  membiarkan kekosongan  jabatan  menghentikan  pelayanan  publik.  Dalam  kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin kesinambungan. Tidak boleh ada kekosongan yang menyebabkan layanan berhenti. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  memastikan  bahwa  jabatan  harus  tetap  dijalankan,  meskipun  terjadi  kekosongan, melalui mekanisme yang sah. Lebih teknis lagi, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2021 mengatur bahwa Plt bersifat sementara dengan kewenangan terbatas, serta tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis tertentu.

Dari sini jelas, Plt adalah jembatan, bukan tujuan. Ia hadir untuk menjawab situasi darurat, menjaga agar roda organisasi tetap berputar sambil menunggu lahirnya keputusan definitif yang matang.

Namun, persoalan muncul ketika yang sementara itu menjadi terlalu lama. Di Garut, fenomena kepala sekolah berstatus Plt dalam jangka panjang mulai berdampak pada dinamika sekolah. Program berjalan, tetapi tidak berkembang optimal. Inovasi tertahan, keputusan strategis tertunda, dan arah kebijakan sering kali tidak tegas. Dewan Pendidikan bahkan pernah memberi sinyal bahwa kondisi ini merupakan “lampu kuning” bagi tata kelola pendidikan daerah. Artinya, sekolah-sekolah kita tidak berhenti, tetapi juga tidak benar-benar bergerak maju.

Pada level Jawa Barat, dampaknya bahkan lebih luas. KCD sebagai representasi pemerintah provinsi dalam pembinaan SMA/SMK memegang peran strategis. Ketika jabatan ini diisi oleh Plt dalam waktu lama terlebih jika merangkap jabatan dan berada jauh dari wilayah tugas maka kepemimpinan menjadi tidak utuh. Kehadiran tidak maksimal, koordinasi melemah, dan keputusan sering kali bersifat administratif, bukan substantif. Dalam konteks pendidikan, ini bukan sekadar persoalan jabatan, tetapi menyangkut kualitas layanan kepada ribuan siswa dan guru.

Fenomena rangkap jabatan oleh Plt sering kali dianggap sebagai solusi praktis. Namun jika ditelaah  lebih dalam, ini justru menunjukkan kompromi terhadap kualitas kepemimpinan. Satu jabatan saja membutuhkan energi, fokus, dan kehadiran penuh. Ketika satu orang memimpin dua tempat, apalagi dengan jarak yang jauh, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan pembagian perhatian yang tidak utuh. Pada akhirnya, tidak ada satu pun lembaga yang benar-benar dipimpin secara optimal.

Dampaknya menjalar hingga ke ruang kelas. Sekolah kehilangan arah strategis karena Plt cenderung berhati-hati dan menghindari keputusan besar. Guru kehilangan kepastian karena kebijakan sering berubah dan tidak memiliki pijakan jangka panjang. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat karena keputusan harus menunggu atau ditunda. Budaya organisasi pun ikut terdampak; disiplin melemah, koordinasi longgar, dan wibawa kepemimpinan tidak terbentuk secara kuat. Semua ini berawal dari satu hal: ketidakpastian kepemimpinan yang terlalu lama dibiarkan.

Lalu mengapa kondisi ini bisa terjadi? Sebagian menjawab karena proses birokrasi yang panjang, sebagian lain menyebut faktor kehati-hatian, keterbatasan kandidat, hingga pertimbangan politis. Namun jika direnungkan lebih dalam, ada satu akar masalah yang sering luput disadari: ketakutan dalam mengambil keputusan definitif. Padahal dalam kepemimpinan, menunda keputusan terlalu lama sama berbahayanya dengan mengambil keputusan yang salah.

Padahal regulasi sudah jelas. Plt itu sementara. Kewenangannya terbatas. Ia tidak didesain untuk memimpin dalam jangka panjang. Artinya, persoalan yang kita hadapi hari ini bukan terletak pada aturan, tetapi pada implementasi dan keberanian menjalankan aturan tersebut secara konsisten.

Karena itu, solusi tidak bisa lagi bersifat parsial. Harus ada langkah tegas dan sistematis. Pertama, percepatan penetapan kepala sekolah definitif melalui mekanisme yang transparan dan berbasis merit. Kedua, pembatasan masa jabatan Plt secara jelas agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Ketiga,  penghentian  praktik rangkap  jabatan  yang tidak rasional, terutama jika mengorbankan kualitas kepemimpinan. Keempat, penguatan sistem kaderisasi agar calon pemimpin tersedia setiap saat, bukan dicari ketika terjadi kekosongan. Dan kelima, penguatan pengawasan oleh Dewan Pendidikan dan masyarakat agar tata kelola tetap berada di jalur yang benar.

Pada akhirnya, kita harus kembali pada satu kesadaran mendasar: sekolah bukan sekadar institusi administratif. Ia adalah tempat lahirnya masa depan, ruang tumbuhnya karakter, dan fondasi peradaban.  Semua itu  membutuhkan  kepemimpinan  yang  hadir  secara  utuh,  bukan  setengah, bukan sementara, dan bukan sekadar formalitas.

Plt memang penting. Ia adalah solusi dalam kondisi darurat. Tetapi ketika darurat itu berlangsung terlalu lama, maka ia berubah menjadi masalah. Ia tidak lagi menjaga stabilitas, tetapi justru menciptakan stagnasi.

Plt adalah jembatan. Tetapi jembatan tidak pernah dibangun untuk ditinggali.

Jika kita ingin pendidikan di Garut dan Jawa Barat benar-benar melompat maju, maka satu langkah yang tidak bisa ditunda adalah mengakhiri kepemimpinan yang terlalu lama bersifat sementara. Karena pada akhirnya, masa depan anak-anak kita tidak boleh dipimpin oleh satu kata yang rapuh: “sementara.”