MENGAPA MUTU LITERASI DAN NUMERASI TIDAK KUNJUNG MENINGKAT? SEBUAH CATATAN KRITIS

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Selama lebih dari satu dekade, penguatan literasi dan numerasi menjadi salah satu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Berbagai kebijakan telah diluncurkan, mulai dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, hingga Tes Kemampuan Akademik (TKA). Beragam pelatihan guru, penyediaan pojok baca, sudut literasi, dan kampanye membaca pun telah dilakukan di banyak sekolah. Namun, pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama adalah: mengapa mutu literasi dan numerasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan?

Hasil berbagai asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Nilai TKA Tahun 2025 jenjang SMA, misalnya, menunjukkan rata-rata Matematika hanya mencapai 36,10, Bahasa Inggris 24,93, dan Bahasa Indonesia 55,38. Pada Tahun 2026, rata-rata TKA Matematika jenjang SD berada pada angka 42,41 dan SMP 30,34. Sementara itu, Bahasa Indonesia mencapai rata-rata 60,14 untuk SD dan 60,83 untuk SMP. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Padahal, setiap satuan pendidikan saat ini telah memiliki Rapor Pendidikan yang menyajikan berbagai indikator capaian, termasuk literasi dan numerasi. Kehadiran Rapor Pendidikan seharusnya menjadi dasar refleksi bagi sekolah untuk menyusun program peningkatan mutu berbasis data. Sayangnya, dalam banyak kasus, data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pijakan dalam merancang perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan.

Salah satu persoalan mendasar adalah gerakan literasi yang masih sering berhenti pada tataran simbolik. Tidak sedikit sekolah yang merasa telah melaksanakan gerakan literasi hanya karena memiliki pojok baca, sudut baca, majalah dinding, atau program membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Padahal, literasi bukan sekadar menghadirkan buku di ruang kelas atau menyediakan fasilitas membaca. Literasi adalah proses membangun kemampuan memahami, mengolah, merefleksikan, dan menggunakan informasi untuk memecahkan persoalan kehidupan.

Kegiatan membaca 15 menit pun sering kali berhenti pada aktivitas membaca semata. Setelah buku ditutup, kegiatan selesai tanpa ada ruang bagi peserta didik untuk menceritakan kembali isi bacaan, menyampaikan pendapat, mengaitkan dengan pengalaman hidup, ataupun menuliskan refleksi. Akibatnya, membaca menjadi rutinitas administratif, bukan pengalaman belajar yang bermakna. Kebiasaan membaca memang penting, tetapi kebiasaan berpikir kritis terhadap bacaan jauh lebih penting.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya komitmen bersama dalam membangun budaya literasi dan numerasi. Di banyak sekolah, literasi masih dianggap sebagai tanggung jawab guru Bahasa Indonesia atau petugas perpustakaan. Numerasi pun dipersepsikan hanya menjadi urusan guru Matematika. Pandangan seperti ini jelas keliru. Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang harus diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran dan menjadi budaya seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru semua mata pelajaran, tenaga kependidikan, peserta didik, bahkan komite sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun ekosistem literasi.

Keteladanan juga menjadi faktor yang sering terlupakan. Sulit mengajak peserta didik gemar membaca apabila mereka jarang melihat kepala sekolah maupun guru membaca buku, berdiskusi tentang bacaan, atau menunjukkan semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Budaya literasi tumbuh bukan hanya melalui program, melainkan melalui contoh nyata yang hadir setiap hari di lingkungan sekolah.

Ketersediaan bahan bacaan juga masih menjadi persoalan. Banyak sekolah berharap minat baca peserta didik meningkat, tetapi koleksi perpustakaannya tidak pernah diperbarui. Anggaran sekolah sering kali lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik daripada pengadaan buku yang berkualitas dan sesuai dengan usia, kebutuhan, serta minat peserta didik. Tidak mengherankan apabila perpustakaan menjadi ruang yang sepi karena peserta didik tidak menemukan bacaan yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka.

Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah juga belum sepenuhnya optimal. Tidak sedikit kegiatan literasi yang diwarnai seremoni, pidato, dan slogan yang menggugah semangat, tetapi kurang diikuti dengan kebijakan nyata seperti revitalisasi perpustakaan, pengadaan bahan bacaan, pendampingan sekolah, peningkatan kompetensi guru dan pustakawan, maupun pemberian apresiasi kepada sekolah yang berhasil membangun budaya literasi. Padahal, keberhasilan sebuah gerakan tidak diukur dari banyaknya acara yang diselenggarakan, melainkan dari perubahan nyata yang terjadi di ruang-ruang kelas.

Hasil monitoring, evaluasi, dan refleksi pun sering berakhir sebagai dokumen yang tersimpan di rak atau komputer. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan belum secara konsisten ditindaklanjuti menjadi program perbaikan yang terukur. Siklus peningkatan mutu berbasis data akhirnya terputus di tengah jalan.

Selain itu, masih banyak guru yang memerlukan penguatan kompetensi dalam menerapkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan literasi dan numerasi. Pembelajaran yang mendorong peserta didik membaca berbagai jenis teks, menganalisis informasi, menginterpretasikan data, memecahkan masalah kontekstual, serta mengomunikasikan hasil pemikirannya belum menjadi praktik yang merata di semua sekolah. Padahal, peningkatan literasi dan numerasi sesungguhnya terjadi di dalam proses pembelajaran, bukan di luar kelas.

Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu literasi dan numerasi memerlukan perubahan paradigma. Gerakan literasi tidak boleh lagi dipahami sebagai program tambahan, tetapi harus menjadi jantung pembelajaran. Seluruh program sekolah perlu disusun berdasarkan analisis Rapor Pendidikan dan hasil TKA sehingga benar-benar menjawab kebutuhan nyata peserta didik. Kepala sekolah bersama pengawas perlu memperkuat pendampingan akademik agar guru memperoleh umpan balik dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna.

Pemerintah daerah juga perlu hadir lebih nyata melalui pendampingan berkelanjutan, pelatihan yang relevan, revitalisasi perpustakaan, serta penyediaan sumber bacaan yang berkualitas. Kemitraan dengan komite sekolah, orang tua, komunitas literasi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai lembaga lain perlu diperkuat agar gerakan literasi menjadi gerakan sosial yang hidup, bukan sekadar program birokrasi.

Pada akhirnya, keberhasilan literasi dan numerasi tidak lahir dari banyaknya slogan, spanduk, atau seremoni. Keberhasilan itu lahir dari komitmen, keteladanan, konsistensi, dan pembelajaran yang berkualitas. Jika kita sungguh-sungguh ingin meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, maka literasi dan numerasi harus menjadi budaya yang hidup dalam setiap ruang kelas, setiap perpustakaan, setiap rumah, dan setiap kebijakan pendidikan.

Sudah saatnya kita berhenti merasa puas karena telah melaksanakan program. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program benar-benar menghasilkan perubahan pada cara guru mengajar, cara peserta didik belajar, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil belajar mereka. Sebab, ukuran keberhasilan gerakan literasi dan numerasi bukanlah banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan sejauh mana gerakan tersebut mampu melahirkan generasi yang gemar belajar, berpikir kritis, bernalar logis, serta siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.