Mengapa Program Indonesia Pintar Tidak Cair?

Oleh Iwan Kartiwa

(Kepala SMAN Situraja kab. Sumedang)

Beberapa waktu yang lalu di sekolah kami, Wakasek Kesiswaan menyampaikan kabar bahwa ada orang tua siswa yang mempertanyakan kenapa anaknya saat ini tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). Wakasek Kesiswaan sudah memberikan jawaban yang cukup jelas, bahwa sekolah tidak mengetahui persis dan sekolah hanya berperan mengusulkan sejumlah daftar calon penerima. Soal eksekusi, siapa saja yang akan menerimanya bukan wilayah atau kewenangan sekolah dalam menentukannya. Namun, dalam kesempatan berbeda orang tua tersebut seolah masih penasaran. Kepenasaran tersebut didasari oleh catatan sebelumnya, bahwa anaknya pada jenjang sebelumnya, SD sampai dengan SMP, masih memperolehnya, kenapa saat menginjak SMA tidak lagu menerimanya.

Tulisan ini hanya ingin menjelaskan seputar keberadaan PIP, sehingga diharapkan dapat dipahami semua pihak agar tidak lagi menimpahkan semuanya kepada pihak sekolah. Secara payung hukum PIP diatur dalam Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang PIP dan PersesJen Kemdikbud No. 20 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas PersesJen Kemdikbud No. 3 tahun 2020 mengenai petunjuk pelaksannan PIP Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk kriteria penerima terdapat 2 kelompok peserta didik yang berhak menerimanya. Kedua kriteria kelompok itu adalah: 1). Peserta didik pemegang KIP berdasarkan hasil pendataan DTKS dengan Dapodik. 2). Peserta didik dengan pertimbangan khusus seperti 1. berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan, 2). Berpotensi putus sekolah dan baru Kembali bersekolah, rawan drop out, 3). Terkena dampak bencana alam, 4). Korban musibah di daerah konflik, 5). Berkebutuhan khusus (disabilitas), 6). Orang tuanya berstatus narapidana di Lembaga pemasyarakatan, 7) peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan.

Seorang peserta didik akan mendapatkan PIP apabila nama dan identitasnya tercantum dalam surat penetapan penerima PIP. Dalam menetapkan calon penerima PIP Dikdasmen, akan terdapat 2 (dua) jenis Surat Keputusan (SK) yang diterima, yaitu (1) SK Nominasi Penerima PIP. Calon penerima PIP baru yang belum melakukan aktivasi /pembukaan rekening SimPel dan (2) SK Pemberian PIP. Calon penerima PIP yang telah memiliki dan telah mengaktiviasi rekening SimPel. Untuk aktivasinya terdapat dua cara sebagai berikut: aktivasi rekening SImPel langsung oleh peserta didik atau aktivasi rekening SImPel oleh Kuasa Peserta Didik. Sementara itu untuk penarikan Dana PIP Dikdasmen dapat dilakukan dengan menggunakan: 1). Buku SimPel dengan menggunakan buku SimPel dilakukan dengan cara: a). penarikan dana PIP Dikdasmen dengan menggunakan buku SimPel oleh peserta didik langsung, b). penarikan dana PIP Dikdasmen dengan menggunakan buku SimPel oleh kuasa peserta didik. 2). KIP ATM

Dana PIP Dikdasmen tidak serta merta diterima, akan tetap dapat dibatalkan. Hal pembatalan dapat terjadi apabila: meninggal dunia, putus sekolah/tidak melanjutkan Pendidikan, tidak diketahui keberadaannya, menolak menerima KIP, tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagaimana penerima PIP Dikdasmen dan/atau tercatat sebagai data ganda penerima KIP (hanya salah satu yang dibatalkan).

Dalam perjalanan program PIP ini dapat diamati adalah 2 (dua) persoalan atau kendala yang sering muncul. Keduanya itu melingkupi pertama persoalan/kendala yang bersifat umum dan kedua hal khusus yaitu soal penyebab tidak cairnya PIP. Pertama, permasalahan umum. Berdasarkan slide paparan yang diterbitkan KemendikbudRistek Inspektorat Jenderal mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 teridentifikasi adanya permasalah-permasalah/kendala yang bersifat umum. Permasalahan tersebut meliputi: 1). Disdik tidak melaksanakan tugas tanggungjawabanya sesuai Permendikbud 10/2021, 2). Satuan Pendidikan tidak melaksanakan tugas tanggungjawabanya sesuai Permendikbud 10/2021, 3). Disdik terlambat mengusulkan calon penerima PIP melalui aplikasi SIPINTAR, 4). Pencairan PIP secara kolektif oleh sekolah tidak dilengkapi data dukung seperti SPTJM, surat kuasa dan kelengkapan lainnya, 5). Pencairan PIP secara kolektif oleh sekolah tidak disampaikan dana PIP ke siswa penerima PIP, 6). Terdapat penerima PIP yang tercantum dalam SK merupakan siswa tidak aktif (meninggal/pindah/drop out), 7). Terdapat penerima PIP yang tidak memenuhi kriteria (tidak layak PIP), 8). Terdapat Jumlah dana PIP yang tidak diterima sesuai dengan PersesJen No. 20/2021, 9). Terdapat potongan dana PIP dari sekolah atau bank, 10). Progress aktivasi dan pencairan dana PIP di Bank sangat rendah, 11). Dalam pengambilan/pencairan dana PIP di Bank mengalami kesulitan, dan 12). Pemanfaatan dana PIP tidak sesuai peruntukan kegiatan belajar.

Kedua, hal khusus yaitu soal penyebab tidak cairnya PIP. Mengutip https://umsu.ac.id/berita/ disebutkan ada sejumlah hal yang menyebabkan PIP tidak cair. Setidaknya ada 10 (sepuluh) hal yang menjadi penyebabkannya, yaitu Pertama, Tidak Ada Usulan Lanjutan dari Sekolah. PIP tidak akan cair jika sekolah tidak mengusulkan lanjutan untuk penerima. Meskipun siswa telah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka perlu melaporkan keikutsertaan mereka kembali melalui pihak sekolah.

Kedua, Ketidakvalidan NISN. Pada saat mengajukan PIP, siswa harus memastikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang mereka daftarkan valid sesuai data resmi di https://nisn.data.kemdikbud.go.id. Ketiga, NIK Tidak Valid Dukcapil DTKS. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid menimbulkan masalah. Solusinya adalah melakukan verifikasi NIK secara mandiri atau melalui bantuan operator sekolah. Melakukan verifikasi NIK mandiri: Cari data NISN. Verifikasi Data Identitas Siswa. Masukkan NPSN, Tanggal Lahir, dan NIK Peserta Didik. Lakukan pencarian data. Masukkan NIK Orang Tua/Wali. Validasi data dan ajukan perbaikan. Pengembalian Dana PIP kepada Negara.

Keempat, Pengembalian dana PIP terjadi ketika ada pengurangan dana (cut-off) karena pencairan terlalu lama, mengakibatkan pengembalian otomatis kepada negara. Kelima, Siswa Tidak Terdaftar sebagai Penerima PIP

Penerima PIP harus tetap terdaftar dan memenuhi syarat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin. Keenam, Tidak Memenuhi Persyaratan Dokumen sebagai Penerima PIP. Peserta didik harus menyertakan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi penerima PIP. Ketujuh, Tidak Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP diperlukan sebagai identifikasi untuk menerima PIP. Kedelapan, Bukan dari Keluarga Miskin/Rentan Miskin dengan Pertimbangan Khusus. Kriteria khusus harus dipenuhi untuk memastikan keluarga membutuhkan bantuan.

Kesembilan, Tidak Melakukan Aktivasi Rekening Penerima PIP. Aktivasi rekening diperlukan untuk pencairan dana PIP. Kesepuluh, Tidak Mengambil Dana Bantuan PIP sesuai Batas Waktu. Penerima harus mengambil dana sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kesimpulannya apabila sekolah sudah mendaftar nama sejumlah peserta didik untuk mendapatkan program PIP kemudian tidak mendapatkannya, maka jawabnya adalah dipastikan terkendala atau ada permasalah dari kesembilan fator penyebab lainnya dari tidak carinya PIP sebagaimana disebutkan diatas tadi. Jadi memang tidak menjamin seorang peserta didik yang sudah menerima program serupa di jenjang Pendidikan sebelumnya akan mendapatkan Kembali pada jenjang selanjutnya.

Wallahu A'lam Bishawab; artinya hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.