Penulis: Rakhmi Ifada, S.Ag., M.Pd.I

Rakhmi Ifada, S.Ag., M.Pd.I
Oleh Rakhmi Ifada, S.Ag., M.Pd.I
(Guru SMAN 1 Cugombong Bogor)
Sejak tahun 2019 Ujian Sekolah Berstandar Nasional telah
dihapus. Penentu kelulusan peserta didik dikembalikan kepada pihak sekolah
melalui penyelenggaraan ujian sekolah. Ujian sekolah itu dilaksanakan di satuan
pendidikan masing-masing dengan standar kompetensi lulusan yang telah
ditentukan sekolah dan jadwal ujian yang terencana dan tersusun dengan baik.
Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bab XVI pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan dalam
rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian, sekolah memiliki kemerdekaan untuk
menilai kompetensi peserta didik. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk
tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti
portofolio, penugasan dan bentuk
penilaian yang lain ujian praktik.
Sedangkan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Pendidikan Nasional, pasal 48 ayat 1, 2 dan 3 bahwa pertama, evaluasi sistem
pendidikan oleh pemerintah daerah, dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar dan menengah.
Yang kedua, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah
daerah yang merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program
pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah evaluasi sistem
pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan
daerah.
Bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah itu adalah ujian sekolah yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing di daerah tersebut.
Di dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian
Nasional, pasal-pasal mengenai ujian nasional sudah tidak berlaku dan tidak
digunakan lagi. Akan tetapi kita masih memberlakukan pasal-pasal mengenai ujian
sekolah, diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan penilaian hasil
belajar sebgai salah satu penentu kelulusan oleh satuan pendidikan/sekolah
masing-masing.
Peserta ujian sekolah adalah peserta didik pada jenjang
akhir kelas 6, kelas 9, kelas 12 dan persyaratannya mereka telah berada pada
tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan. Selain
itu juga harus memiliki laporan-laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh
program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.
Hal ini ditujukan untuk kelulusan bagi peserta didik.
Yaitu peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan apabila
menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau
perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan.
Untuk kelulusan peserta didik itu sendiri ditetapkan oleh
satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Ada kewajiban bagi satuan
pendidikan dalam ujian sekolah ini yang tertuang dalam Permendikbud No. 43 Tahun 2019, yaitu menyampaikan nilai
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan nilai rapor kepada
kementerian melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Jadi kesimpulannya dalam melakukan penyempurnaan
pengaturan mengenai evaluasi, memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi
terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem pendidikan.
Yang kedua, sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi terhadap hasil belajar
peserta didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Ketiga, peran pemerintah
pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan
untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil
evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dengan Ujian sekolah mandiri dilakukan di setiap satuan
pendidikan masing-masing, guru lebih leluasa menilai peserta didik sesuai
kompetensi masing-masing. Karena guru lebih paham dan paling tahu penguasaan
kompetensi peserta didik masing-masing yang diajarnya.
Penguasaan kompetensi ujian sekolah tahun 2022 sekarang
ini menggunakan materi esensial yang disederhanakan di masa pandemi. Peserta
didik tahun pelajaran 2021/2022 hanya beberapa bulan pembelajaran luring,
karena dua tahun sebelumnya hampir dipastikan pembelajaran daring dari rumah
masing-masing. Ujian sekolah SMA di Kabupaten Bogor tahun ini benar-benar
menyesuaikan situasi dan kondisi, misalnya Ujian sekolah hanya 90 menit dengan
33 soal mata pelajaran umum, dan 23 soal untuk mata pelajaran sains dan
ekonomi.
Dengan adanya ujian sekolah sebagai penentu kelulusan,
diharapkan juga para peserta didik menjadi bisa menghargai pentingnya waktu dan
belajar sungguh-sungguh.
"Mengapa? Karena mereka tetap harus mempersiapkan
diri. Peserta didik diharapkan dapat menggunakan waktunya
untuk belajar dan terus meningkatkan kompetensi dirinya.
Pacu anak-anak untuk terus membaca dan memahami apa arti
belajar yang sesungguhnya, agar kelak dia menjadi seseorang yang siap
menghadapi tantangan serta memiliki daya analisa yang kuat.
Tidak mengurangi semangat anak-anak belajar giat, dengan
harapan semuanya lulus sesuai dengan cita-cita dan keinginan melanjutkan ke
jenjang berikutnya,memilih kuliah ataupun memilih bekerja.
Selamat Ujian anak-anakku, belajar giat dan berdoa semoga
Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Aamiin.
Bogor, 21 Maret 2022