Mengapresiasi Naskah Akademik Rancangan UU SISDIKNAS

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Dewan Pembina PGRI)

Membaca naskah akademik RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL tentu harus cermat. Saya hanya lebih fokus pada BAB II dan BAB V terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terutama entitas pendidik (guru). Mengapa? Karena Saya adalah guru dan pengurus organisasi guru.

Sehebat apa pun naskah akademik tentu akan ada kritik dan masukan. Termasuk Rancangan Akademik Naskah UU SISDIKNAS. Bahkan bukankah kitab suci pun manusia kritik? Apalagi naskah akademik rancangan UU SISDIKNAS. Sekali lagi sejumlah kitab suci pun manusia kritik. Terutama antarbeda agama. Itulah manusia.

Bila sejumlah orang mengkritik naskah akademik rancangan UU SISDIKNAS, maka Saya mencoba memberi apresiasi dan dugaan positif terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  Khusus bab Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terutama dalam BAB II hal 193, hal 194 dan BAB V hal 253 dan hal 254.

Di halaman 193 dijelaskan bahwa “Saat ini profesi guru tidak memiliki satu organisasi profesi, sehingga tidak ada kode etik tunggal yang berlaku bagi semua guru”. Pernyataan ini sangatlah faktual. Ada puluhan organisasi profesi guru yang mengaku entitas profesi guru. Tidak ada satu pun yang diakui pemerintah.

Semua yang mengaku organisasi profesi guru, mulai dari yang tertua sampai yang terbaru tidak diakui pemerintah sebagai organisasi profesi guru. Semuanya lebih berwajah ormas dibanding onprof. Walau pun organisasi profesi guru pun memang faktanya adalah organisasi masyarakat. Masyarakat yang mengaku entitas guru.

Pada halaman 194 dijelaskan “Pada praktiknya, saat ini terdapat lebih dari satu organisasi profesi guru di Indonesia. Masing-masing organisasi profesi guru ini memiliki kode etiknya sendiri yang berbeda satu sama lain. Hal ini menimbulkan kebingungan pada tingkat implementasi”. Narasi ini pun faktual, kode etik mana yang mau dipakai?

Profesi dokter, akuntan public, dan profesi lain tentu satu kode etik. Guru? Banyak kode etik sebanyak nama organisasi profesi guru? Bahkan bisa juga ada organisasi yang mengaku organisasi profesi guru tapi di dalamnya “gado-gado” yakni ada guru, non guru, dan tak nyambung dengan guru. Beda dunia.

Di halaman 253 dikatakan “Guru mengembangkan karier sebagai pendidik atau pemimpin dalam sektor pendidikan (kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas pendidikan). Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru sesuai pilihan masing-masing guru”.

Guru dapat jadi kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas Pendidikan. Sebuah motivasi dan ajakan berkarier yang sangat baik. Guru pun diwajibkan masuk organisasi profesi guru. Jadi bila ada guru tidak masuk organisasi profesi guru berbenturan dengan rancangan UU SISDIKNAS dan UUGD No. 14 Tahun 2005.

Halaman 254 dijelaskan “Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru”. Amanah rancangan UU SISDIKNAS ini mengajak semua guru Indonesia mengurus organisasi profesi guru. Tentu jangan diurus oleh non guru.

Halaman 254 menjelaskan terkait dosen. Dituliskan “Dosen wajib mematuhi kode etik dosen yang menjunjung prinsip profesionalitas, integritas, dan moralitas. Kode etik dosen ditetapkan oleh perguruan tinggi”. Artinya “kode etik dosen dan guru tidak sama”. Artinya pula guru dan dosen bukan entitas yang kode etiknya sama.

Termasuk dalam UURI No. 14 Tahun 2005 guru dan dosen memang tak sama. Kalau sama pasti nama undang-undangnya adalah UURI Guru atau Dosen, bukan Undang-undang Guru dan Dosen. Bahkan bukankah tidak ada guru yang mendapatkan tunjangan guru besar? Rancangan UU SISDIKNAS menjelaskan dosen dan guru tak sama.

Ketidaksamaan ini akan dan harus berimplikasi pada pendirian dan kepengurusan organisasi profesi guru dan dosen beda. Kode etik beda, organisasi profesinya pun beda. Misal onprof guru dan onprof dosen tentu tak sama. Bahkan asosiasi guru dan kepala sekolah saja beda. Artinya dosen tak usah mengurus organisasi guru.

Beda dengan guru, lebih tahu diri. Tidak ada guru SD, SMP atau SMK/SMK sederajat yang menjadi ketua atau pengurus entitas dosen. Tidak ada. Lain halnya dengan dosen banyak yang mengurus organisasi guru. Tapi di organisasi profesi dosennya tidak terlibat. Realitas anomali yang unik.

Saya mengapresiasi rancangan UU SISDIKNAS dari sudut pendidik dan tenaga kependidikan. Rancangan UU SISDIKNAS ini Saya anggap sebuah transformasi dimensi pendidikan yang berniat reformatif. Sekali lagi semua naskah akademik pasti ada kekurangannya. Bahkan kitab suci pun manusia kritik. Apalagi terkait subjektivitas tertentu.