Mengembangkan Kompetensi Kepala Sekolah yang Berasal dari Guru Penggerak

Oleh Budi Suhardiman

Salah satu syarat calon kepala sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yaitu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Dengan demikian rekrutmen calon kepala sekolah saat ini harus melalui guru penggerak. Kebijakan itu menimbulkan banyak kekhawatiran dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Kekhawatiran pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia terkait dengan pengangkatan kepala sekolah sekolah dari guru penggerak (GP) antara lain masih muda belum memiliki pengalaman manajerial, belum matang dalam memimpin sekolah, kematangan emosi masih kurang, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi kekhawatiran itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tidak tinggal diam tetapi terus berupaya untuk mengatasinya. Ada juga pemerintah daerah yang sudah mengambil inisiatif sendiri mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dari GP. Sebenarnya kepala sekolah yang dari GP bisa saja melakukan pelatihan mandiri di PMM. Namun itu semua dirasakan belum sepenuhnya membantu karena kemampuan kepala sekolah dalam melakukan belajar mandiri berbeda-beda. Ada kepala sekolah yang harus dibimbing pelatih/belum biasa belajar tanpa pelatih (belajar mandiri) dan ada juga kepala sekolah yang sudah biasa belajar tanpa pelatih (belajar mandiri). Selain itu belum semua bahan ajar yang dibutuhkan kepala sekolah ada pada PMM.

Sekurang-kurangnya ada sembilan hal yang harus mendapat perhatian terkait dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang berasal dari GP. Kesembilan itu antara lain (1) manajerial, (2) manajemen konflik, (3) pengelolaan anggaran/keuangan, (4) kematangan emosional, (5) kemampuan komunikasi dan berkolaborasi, (6) kemitraan dengan pemangku kepentingan, (7) kepemimpinan, (8) kewirausahaan, dan (9) keterampilan coaching.

Kemdikbudristek saat ini sedang menyiapkan instrumen untuk menggali kebutuhan belajar bagi kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak (GP). Instrumen dikembangkan dari model kompetensi kepala sekolah berdasarkan Perdirjen GTK Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023. Berdasarkan Perdirjen GTK itu kompetensi kepala sekolah mencakup kepribadian, sosial, dan profesional. Masing-masing kompetensi memiliki indikator dan sub indikator tersendiri. Jumlah indikator semuanya ada 9 dan sub indikator 24.

Langkah awal yang harus dilakukan para kepala sekolah yang berasal dari GP yaitu terlebih dahulu pahami Perdirjen GTK No. 7327/B.B1/HK.03.01/2023 Tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah. Setelah paham Perdirjen GTK itu, kepala sekolah harus mampu merefleksi diri terkait dengan pemahaman kompetensi tersebut. Dari setiap kompetensi, indikator dan sub indikator mana yang sudah atau belum paham dan mampu atau belum mampu melaksanakannya. Kepala sekolah bisa memilih sendiri indikator dan sub indikator mana yang perlu dikuasai dan dipahami beradasarkan pengalaman belajar pada waktu menjadi guru penggerak dan pengalaman menjadi kepala sekolah.

Dalam waktu dekat akan ada instrumen yang harus diisi oleh kepala sekolah yang berasal dari GP. Instrumen itu hanya untuk menggali kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan terkait dengan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Kepala sekolah bisa memilih indikator dan sub indikator mana yang masih perlu belajar. Berdasarkan hasil survei itu akan dipetakan berbagai kebutuhan belajar kemudian dibuatkan modulnya. Setelah modulnya dibuat kemudian akan ada pelatihan yang melibatkan UPT-UPT yang ada di daerah.

Lalu bagaimana dengan kepala sekolah reguler atau kepala sekolah yang bukan berasal dari GP, yang sekarang sedang menjabat?  Tentu saja kompetensi kepala sekolah berdasarkan Perdirjen GTK Nomor 7327 itu harus dipahami juga. Bagi kepala sekolah reguler kompetensi itu sebagai bahan refleksi sejauh mana dalam mengimplementasikannya di lapangan. Apa lagi kalau kita cermati komptensi kepala skeolah yang baru itu mengenal sistem level. Setiap kompetensi memiliki lima level dalam mengimplementasikannya. Level 1 mampu memahami, level 2 mampu menerapkan, level 3 mampu menganalisis, level 4 mampu mengevaluasi, dan level 5 mampu membimbing. Tentu saja setiap level memiliki  bobot kompetensi yang berbeda. Semakin tinggi levelnya maka semakin tinggi tingkat kompetensinya. Kompetensi kepala sekolah itu akan tercermin pada kinerjanya.

Siapa yang pertama merasakan, menyadari, dan mengetahui level-level kompetensi itu? Ya, kepala sekolah itu sendiri. Oleh karena itu penting kiranya setiap kepala sekolah merefleksi diri terkait dengan kompetensi tersebut. Dari hasil refleksi diri itu akan diketahui kepala sekolah yang bersangkutan berada di posisi mana. Yang paling penting dari hasil refleksi yaitu belajar terus untuk meningkatkan kompetensi. Belajar melalui berbagai platform sehingga kompetensi setiap kepala sekolah meningkat dan layanan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik semakin efektif. Selain itu hasil dari refleksi akan menghasilkan berbagai inovasi dalam memimpin sekolah. Semoga!

(Penulis adalah kepala SMPN 6 Garut dan pengembang instrument kebutuhan belajar kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berasal dari GP)