MENGGAGAS UNJUKRASA HUMANIS TANPA ANARKIS

Oleh Hasbullah Fudail

(Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat)

Idealnya momentum hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, layaknya   dirayakan secara suka cita karena usia yang ke-80 tahun paska kemerdekaan bukanlah usia pendek. Perjalanan sejarah bangsa ini jika diibaratkan sebagai seorang manusia, maka umurnya sudah tidak muda lagi, tetapi sudah menuju proses kematangan (mature) dengan berbagai  pengalaman hidup yang telah dilakoninya.

Keberhasilan para pahlawan mengusir penjajah dari bumi Indonesia hendaknya menjadi semangat bagi generasi putra putri bangsa untuk melanjutkan dan mengisi pembangunan  nasional dalam mencapai tujuan Pembangunan bangsa sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harapan suka cita atas hari kemerdekaan 17 Agustus tersebut hanya bertahan sesaat dan sirna  diawali unjuk rasa Sabtu 25 Agustus 2025 oleh para buruh menuntut keadilan dalam pengupahan. Lalu berlanjut oleh Mahasiswa dan mencapai puncak ketika pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal saat unjuk rasa. Inilah menjadi sumbu penyulut pembakar  terjadinya unjukrasa anarkis merata di seluruh Indonesia dikenal dengan Agustus Kelabu.

Dampak terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia paska terjadinya unjukrasa akhir Agustus yang berakhir dengan tindakan anarkis memyebabkan terjadinya berbagai kerusakan mulai dari  fasilitas publik seperti taman, pembakaran: stasiun transjakarta, pos polisi, kendaraan, kantor DPRD dan lainnya. Kerugian material Kelabu Agustus 2025 sungguh tidak sedikit menimbulkan  trauma bagi banyak orang termasuk para pengusaha dan investor.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan total kerugian kerusakan fasilitas umum karena kericuhan demo mencapai Rp 900 miliar - Rp 950 miliar. Kerusakan ini telah dihimpun dari 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan kerusakan yang paling parah, katanya di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).

Kerugian secara inmaterial jelas akan memberi dampak kepercayaan kepada stabilitas keamanan dan investasi di Indonesia akan berkurang. Indeks Saham Gabungan (ISH) sebagai barometer transaksi keuangan global menjadi rontok. Analis pasar modal dari PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, mengatakan, pergerakan ini mencerminkan rapuhnya psikologis pasar terhadap gejolak politik dan keamanan di dalam negeri. Ini terlihat dari perdagangan pada Kamis (28/8/2025) yang sempat terkoreksi hingga level 7.850 atau turun 1,27. Penurunan terjadi setelah sehari sebelumnya IHSG juga ditutup di zona merah. Ini mengindikasikan kekhawatiran investor mulai meningkat dan kehilangan kepercayaan.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani bahwa demo bisa mengubah mood investor sehingga aliran modal tidak masuk ke pasar saham. "Ada juga dampak negatif dari demo yang berpotensi mengubah psikologis investor dan potensi tertahannya arus asing karena ketidakstabilan politik. Dampak ekonomi   berupa  jatuhnya bursa saham  yang menyebabkan   hengkanya  permodalan  keluar negarei secara  cepat, sementara  beberapa  perusahaan tidak lagi  berminat bahkan memindahkan investasinya  ke negara-negara  yang relative lebih  aman  dari berbagai unjuk rasa yang merusaka ( Malaysia, Vietnam, Tailand).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada sekitar 951 massa aksi unjuk rasa pada Senin (25/7/2025) dan Kamis (28/8/2025) yang ditahan oleh polisi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina, merespons gelombang aksi demonstrasi yang masih berlangsung hingga hari ini, Jumat (29/8/2025). "Pada aksi unjuk rasa tertanggal 25 Agustus 2025, pihak kepolisian menangkap 351 orang, dan pada aksi unjuk rasa tertanggal 28 Agustus 2025, pihak kepolisian diduga menangkap 600 orang," kata Putu saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM.

Bisa dibayangkan betapa dampak immaterial terhadap penahanan ini, pasti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara dalam suasana over capasitas akan semakin menjadi beban negara dalam penahanan para peserta demo yang anarkis tersebut. Belum lagi  dampak ekonomi dan psikologis bagi para keluarganya yang ditinggal di rumah (orang tua, istri, anak dan keuarga besarnya).

Jika tidak ada pengaturan berupa Regulasi Perundang-undangan secara menyeluruh atas  mekanisme Unjuk Rasa/Demo, maka bangsa ini tidak akan berajak menuju kedewasaan dalam  berbangsa dan bernegara untuk menangani berbagai unjukrasa. Setiap saat kita akan  diperhadapkan ketika terjadi unjukrasa maka berbagai anarkisme dan kerusakan fasilitas publik  tidak akan pernah berakhir. Demikian salah satu hasil dialog Menteri Hak asasi Manusia Natilius Pigai dengan Kepala Kepolisian Jawa Barat Rudi Setiawan ketika mengunjungi Polda Jawa Barat paska unjuk rasa di Bandung.

Unjuk Rasa Humanis Perlu Regulasi Koprenhesif

Unjukrasa sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi UUD 45. Sebagai bagian dari HAM bisakah unjukrasa dilakukan secara humanis sehingga tidak menimbulkan perbuatan Anarkis (merusak)?

Menurut UUD 1945, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Unjuk rasa adalah salah satu bentuk pelaksanaan hak tersebut, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, untuk menghormati hak orang lain dan menjaga keamanan.

Dengan berkacamata dari kejadian unjukrasa di berbagai daerah di Indonesia pada Agustus Kelabu tersebut, maka sudah sepatutnya dibuat Regulasi berupa kesepakatan bersama merevisi  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi Undang-undang yang lebih Humanis. Unjukrasa/Demo Humanis adalah merujuk pada demonstrasi atau unjukrasa yang dilakukan dengan cara-cara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kedamaian, ketertiban, tidak adanya anarkisme, dan saling menghormati. Ini berarti para peserta demonstrasi menyampaikan pendapat mereka sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum, sementara aparat keamanan juga menangani aksi tersebut dengan pendekatan yang lebih humanis.

Untuk menghadirkan unjukrasa Humanis Tanpa Anarkis, minimal ada 3 Aspek yang perlu mendapat perhatian agar unjukrasa tersebut berlangsung secara Damai tanpa menimbulkan anarkis dengan merusak Fasilitas Publik pengaturannya mencakup:

1.         Aspek Peserta Unjukrasa

Bahwa para peserta unjukrasa harus melakukan koordinasi pemberitahuan minimal H-3 (sebelum unjukrasa dilakukan) kepada instansi yang didemo dan juga aparat keamanan. Para pengunjukrasa identitasnya harus jelas, apakah dengan menggunakan atribut mahasiwa, organisasi masyarakat, organisasi buruh, komunitas dan lainnya. Jika diperlukan ada penanda kecil atau spesipik agar bisa dibedakan dengan provokator.

Hal ini menjadi penting karena pengalaman menunjukkan bahwa setiap terjadi unjukrasa ada kelompok kelompok penumpang gelap yang selalu memanfaatkan kondisi untuk memancing di air keruh. Dengan identitas yang jelas maka potensi penyusup kedalam barisan/kumpulan unjuk rasa bisa diantisipasi.

Peserta unjukrasa juga harus tunduk dan patuh pada pengaturan untuk tidak membawa benda-benda berbahaya yang bisa digunakan untuk merusak (kayu, bambu, besi, senjata tajam dan lainnya). Upaya ini dimaksudakan agar berbagai potensi penggunaan berbagai senjata ataupun perlengkapan lainnya tidak digunakan untuk memprovokasi terjadinya bentrok antara aparat dan peserta unjuk rasa. Selain itu para peserta unjukrasa juga tidak boleh melakukan vandalisme, pengerusakan ataupun penggunaan yel yel anti provokasi kepada aparat keamanan.

2.Aspek Pengaturan Penagamanan oleh Aparat

Ketika unjukrasa akan berlangsung, maka mekanisme pemberitahuan harus mempunyai Standar Operasional (SOP) yang terukur dan transparan. Hal ini penting sebagai jaminan kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya serta berserikat yang dijamin oleh konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Dalam aspek pengaturan harus jelas waktunya, jumlah peserta, koordinator aksi, tempat aksi, tuntutan, atribut yang dipakai (baju, bendera, lencana dan lainnya).

Pengalaman penanganan unjukrasa selalu menunjukkan, bahwa pengamanan aparat dengan  bersenjata mempunyai peluang untuk disalahgunakan senjata yang dimilikinya. Kesiapan mental aparat keamanan berhadapan dengan massa banyak relatif berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga potensi terjadinya konflik antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan sangat besar. Untuk mencegah hal tersebut maka regulasi peniadaan senjata dalam pengamanan unjukrasa     bagi aparat pengamanan (polisi, TNI, Satuan Pengamanan) bisa diwujudkan.

Selain itu para aparat keamanan wajib berseragam sebagai tanda resmi mengeliminir terjadinya konflik antara aparat dengan peserta unjuk rasa. Untuk koordinasi komunikasi juga diperlukan adanya juru bicara dari peserta maupun aparat untuk memudahkan komunikasi dengan koodinator lapangan sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi.

3.         Aspek Penerima Pengunjuk Rasa

Setiap intitusi/perusahaan yang akan dituju berunjuk rasa karena adanya ketidaksesuaian antara   harapan dan realitas menyebabkan timbulnya rasa ketidakpuasan terhadap suatu kelampok/masyarakat. Ketika ada rencana unjukrasa maka kantor atau institusi yang akan dituju berunjukrasa harus ada perwakilan pimpinan untuk menerima peserta unjuk rasa.

Suatu intisusi yang tidak mau menerima peserta unjuk rasa, maka pimpinan kantor/perusahaan tersebut harus diberi sanksi administrasi yang sangat berpengaruh kepada institusi dimaksud. Selain itu pimpinannya harus diberi sanksi demosi atau penurunan pangkat/jabatan.

Untuk menjamin berlangsungnya unjukrasa secara humasnis maka setiap kantor idealnya ada ruang terbuka sebagai tempat berkumpul para peserta unjukrasa. Istansi pemerintah yang  berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) hendaknya memiliki ruang terbuka. Dengan tempat yang jelas ini maka diharapkan peserta bisa terjamin aspirasinya dalam menyampaikan berbagai tuntutannya. Dengan fasilitas ini rakyat juga dapat menyaksikan bahkan memiliki kesempatan bertemu bahkan di saat tidak ada demo, buat taman dialog rutin.

Usulan Menteri Hak Asasi Manusia dimulai agar setiap kantor Dewan Perrwakilan Rakyat DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota agar disiapkan lapangan khusus di lingkungan DPR untuk menampung para peserta unjukrasa menjadi sesuatu yang urgen untuk diwujudkan.

Dengan adanya pengaturan unjukrasa/demo yang lebih humanis, kita berharap agar berbagai kejadian anarkis bisa dicegah sehingga bangsa ini akan semakin maju dalam peradabannya dalam mengelolah kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin.