MENGGUGAT HASIL IURAN (PUNGUTAN) SUMBANGAN DANA PENDIDIKAN DI SMA/SMK/MA NEGERI

Oleh Mansurya Manik

(Pegiat Pendidikan/Ketua Persatuan Orang Tua Peserta Dididk/Portudik)

Menarik dan menggiurkan jika mengkaji perputaran uang di SMA/SMK/MA Negeri. Setiap tahun miliaran rupiah uang yang beredar di satu sekolah. Sumber dananya dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Anggaran Pemerintah, kalau masyarakat umum menyebutnya anggaran pemerintah pusat setiap tahun secara regular sudah dianggarkan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tahun 2021 anggarannya sebesar 1,5 juta rupiah persiswa per tahun. Dananya langsung diterima dan dikelola sekolah. Anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah siswa, mau siswa tersebut dari ekonomi kaya atau miskin dihitung sama besarannya. Belum lagi dana dari pemerintah daerah dan masyarakat, dikalikan jumlah murid dari kelas 10 sampai dengan 12 di satuan pendidikan tersebut, maka ketemulah angka miliaran rupiah.

Untuk membuktikannya minta saja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta  Laporan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (LKAS) di satuan pendidikan SMA/SMK/MA NEGERI maka akan ketahuan berapa miliar angkanya. Namun dipastikan, tidak akan pernah bersedia satuan pendidikan menyerahkan dokumen RKAS dan LKAS. Berbagai alasan dikemukakan  untuk tidak memberikan dokumennya. Padahal dokumen tersebut adalah informasi publik yang dapat diketahui oleh publik yang memintanya.

Tentang pendanaan pendidikan, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan telah jelas dan gamblang apa yang dimaksud dengan dana pendidikan, pendanaaan pendidikan, tanggung jawab pendanaan pendidikan, biaya, tujuan tanggung jawab pendanaan oleh peserta didik/orangtua dan atau wali peserta didik, sumber pendanaan, pungutan dan sumbangan, ketentuan pungutan, semuanya sudah diatur dengan terinci.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan; Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pasal 2; Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: (a). penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; (b).peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan (c). pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Dengan landasan Pasal 2 inilah satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah mengeruk sebesar-besarnya uang dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Padahal untuk mengambil dana dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik harus berlandaskan tujuan dan ketentuan. Celakanya, orang tua peserta didik juga sedikit sekali yang memahami peraturan ini. Jadi saja mereka seperti pesakitan di depan hakim yang akan memvonis ketentuan yang akan dijatuhkan pada mereka. Pasal 48 menyebutkan tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk: a. menutupi kekurangan pendanaan satuan
pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan dari peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik ada dua, yaitu pungutan dan sumbangan.

Sekali lagi ditekankan hanya ada dua ini, pungutan dan sumbangan. Tidak ada dalam nomenklatur ini kalimat iuran, akal bulus satuan pendidikan dan komite sekolah saja menambah kalimat iuran, jadi muncullah istilah baru Iuran Pendanaan Peserta Didik Baru (IPDB). Konon katanya kalimat ini disepakati bersama tim saber pungli, dengan tujuan tidak melanggar peraturan. Bagaimana bisa membuat peraturan dengan melanggar peraturan disebut tidak melanggar peraturan. Sebuah pemikiran tidak logis terkesan yang penting dapat untung. Ketentuan pungutan ada pada pasal 52, pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a). didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; (b). perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; (c). dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; (d). dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; (e). tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; (f). menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; (g). digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; (h).tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; (i). sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; (j). tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; (k). pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; (l). pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan m. sesuai dengan ketentuan peraturanperundang. Pasal 55 (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52. (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh  akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Baca dengan saksama pasal 52 huruf (a), titik poinnya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Dari delapan Standar Nasional Pendidikan, titik tumpunya ada pada Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Ketentuan Umum  pasal 1 ayat (4) menyebutkan Standar kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasal 25 ayat (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan, kriteria Dimensi Sikap ada enam poin. Kriteria Dimensi Pengetahuan ada lima poin dan diklasifikasikan dalam komponen faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Kriteria Dimensi keterampilan ada enam poin. Kriteria-kriteria inilah sebagai acuan bahwa uang dari masyarakat tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena tujuan pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Satu contoh untuk alat uji Standar Kompetensi Lulusan pasal 52 ayat (3) menyebutkan; Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Ayat (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Diujikan pada mata pelajaran Bahasa Inggris, cobakan para peserta didik untuk menuliskan cerita kehidupannya sehari hari dalam Bahasa Inggris. Berapa persen yang mampu menulis dengan konsep Bahasa Inggris yang baik dan benar. Apalagi menulis karya ilmiah dengan Bahasa Inggris yang baik dan benar berapa persen yang mampu? Jika kurang dari tujupuluh persen berarti ada yang tidak beres, sebab uang sudah dipenuhi sedangkan Standar Kompetensi Lulusan tidak terpenuhi. Apalagi jika para siswa disuruh menuliskan hafalan bacaan sholat dalam tulisan hijaiyah dan menterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Sudah dapat diyakini, akan berantakan itu semua. Dengan demikian tujuan dari pendanaan pendidikan tidak tercapai. Terus bagaimana tanggung jawab satuan pendidikan dan komite sekolah? Tetap saja masih menyebut perlu uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Lagu lama yang terus diputar. Setelah pasal 52 huruf (a), tela’ah huruf (e), tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Kalimatnya jelas dan gamblang. Jangan lagi diakal-akali bayar Dana Sumbangan Pendidikan saja, atau bayar lima puluh persen saja. Selanjutnya huruf (h), tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Kalau Kepala sekolah dan komite sekolah tidak mengerti makna yang tercantum pada pasal 52 huruf (h), maka panggil guru bahasa Indonesia ditanyakan apa makna kalimat tersebut. Kalimatnya sudah yang sangat jelas dan gambalang, tidak dikaitkan dengan penilaian hasil belajar peserta didik, dan atau kelulusan peserta didik. Faktanya, lihatlah di sekolah-sekolah Negeri berapa ijazah yang masih tertahan kalau tidak mau disebut ditahan di sekolah. Karena ijazah sebagai bukti kelulusan dikaitkan dengan pungutan  atau sumbangan dana pendidikan. Pasal 52 huruf (k), pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. Poin penting dari Pasal 52 huruf (k) adalah diaudit oleh akuntan publik, akuntan publik mana yang pernah mengaudit itu semua. Pihak sekolah mengatakan bahwa kami sudah diperiksa inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Itu betul kalau uangnya dari anggaran pemerintah, sedangkan yang diaudit adalah uang dari masyarakat. Tanyakan berapa sekolah yang sudah diaudit oleh akuntan publik? Selanjutnya dilaporkan pada Menteri apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52 huruf (k) ini menjadi dasar pungutan, yaitu berdasarkan ketetapan Menteri. Pertanyaannya adakah Ketetapan Menteri tentang Pungutan di satuan pendidikan menengah? Sampai hari ini tidak ada. Karena itu pungutan tidak dapat dilakukan. Karena ketetapan Menteri tentang pungutan tidak ada maka munculah sumbangan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52. Ayat (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Kepala sekolah dan Komite Sekolah menyatakan besaran dana yang dibebankan kepada orang tua peserta didik itu atas hasil kesepakatan, kemudian di mana salahnya? Tidak ada salah tentang kesepakatan besaran dananya. Yang jadi salah itu ketika orangtua peserta didik berhenti menyumbang kemudian oleh pihak sekolah dijadikan hutang orang tua siswa dan harus membuat pernyataan surat keterangan miskin. Hal ini dapat dibuktikan dengan ijazah belum diberikan kepada siswa, dan kalau mau mengambil ijazah tersebut harus menghadap wakil kepala sekolah atau komite sekolah lalu diceramahi dengan segala bentuk ceramah, yang ceramahnya itu ujungnya adalah orangtua siswa disuruh membayar hutang atau membuat surat pernyataan.

Perilaku ini yang menjadi salah karena melanggar pasal 52 kalau dia pungutan, apalagi pasal 55 namanya sumbangan yang tidak mengikat.