MENGGUGAT NETRALITAS RUANG: PEMBELAJARAN GENTRIFIKASI BERBASIS KEADILAN SPASIAL DI SMA

Oleh Aneke Valensia

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Pascasarjana Pendidikan Geografi,

Surabaya, Indonesia

Email: [email protected]

Gentrifikasi sebagai gejala restrukturisasi ruang kota belum mendapat porsi memadai dalam pembelajaran geografi SMA. Materi perkotaan masih diajarkan secara netral dan deskriptif sehingga luput mengkritisi ketimpangan yang ditimbulkan. Artikel ini bertujuan mengembangkan strategi integrasi etika dan keadilan spasial pada pembelajaran gentrifikasi melalui model Issue-Based Spatial Inquiry.

Fenomena gentrifikasi telah mengubah wajah kampung-kampung kota di Indonesia menjadi kawasan komersial dan hunian vertikal elit. Di Surabaya, alih fungsi permukiman di kawasan Gubeng, Darmo, dan tepi Stren Kali menjadi hotel serta apartemen merupakan contoh nyata proses tersebut. Sayangnya, materi ini belum diakomodasi secara kritis dalam pembelajaran geografi SMA.

Kompetensi Dasar 3.4 tentang dinamika perkotaan umumnya direduksi menjadi hafalan faktor pendorong urbanisasi dan identifikasi ciri fisik kota tanpa membongkar relasi kuasa di baliknya. Pembelajaran yang netral nilai tersebut berisiko melahirkan apa yang disebut sebagai fetisisme ruang, yaitu kecenderungan memuja pola keruangan sebagai entitas final tanpa mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang termarginalkan.

Padahal gentrifikasi selalu sarat dengan dilema etis yaitu penggusuran warga berpenghasilan rendah, kenaikan nilai lahan, dan eksklusi sosial. Ketika lensa keadilan spasial digunakan, proses “revitalisasi” kota justru melahirkan pertanyaan kritis yaitu adilkah pembangunan jika hak atas ruang warga asli terenggut?

Etika spasial merujuk pada tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan keruangan. Berpijak pada justice as fairness Rawls, ketimpangan ruang hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan. Dalam konteks gentrifikasi, teori rent gap Smith menjelaskan bahwa peremajaan kawasan terjadi karena selisih besar antara nilai sewa aktual dan nilai sewa potensial jika lahan dialihfungsikan. Celakanya, logika kapital ini sering mengabaikan hak bermukim warga.

Dalam rangka menjembatani jurang teori dan etika, konsep keadilan spasial Soja menjadi relevan. Soja membaginya ke dalam tiga dimensi: (1) Distributif, menyangkut pemerataan akses terhadap ruang dan layanan kota; (2) Prosedural, menuntut pelibatan bermakna warga dalam perencanaan; dan (3) Rekognitif, yakni pengakuan terhadap hak historis dan kebutuhan khas komunitas kampung kota. Melalui ketiga lensa ini, gentrifikasi tidak lagi dipandang sebagai keniscayaan pembangunan, melainkan sebagai proses politik yang harus diuji keadilannya.

Transformasi dimulai dengan menggeser orientasi kompetensi dari kognitif rendah menuju nalar etis keruangan.

Model Issue-Based Spatial Inquiry digunakan untuk mengoperasionalkan tujuan tersebut dengan sintaks:

a.       Pemantik Isu:  Guru menampilkan berita “Ratusan warga dari sebuah kelurahan padat penduduk di Surabaya pernah menggelar aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan provinsi untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pembangunan jalan tol yang melintasi permukiman mereka. Bagaimana jika kampungmu yang dilintasi?”.

b.      Dimensi Etis: Siswa memetakan aktor: siapa investor, berapa nilai kompensasi, ke mana warga relokasi. Indikator yang dipakai adalah keterjangkauan hunian pengganti, keberlanjutan mata pencaharian, dan kohesi sosial.

c.       Uji Teoretis: Siswa menghitung rent gap sederhana: Estimasi harga sewa apartemen baru dibandingkan dengan harga sewa rumah kampung saat ini. Hasilnya didiskusikan: apakah terdapat selisih yang “wajar” jika warga terusir?

d.      Perumusan Solusi Berkeadilan: Siswa merancang advokasi kebijakan “1:1”, yaitu setiap 1 unit komersial yang dibangun wajib disertai 1 unit rusunawa untuk warga tergusur dalam radius 1 km.

e.       Refleksi Nilai: Siswa menulis esai “Gentrifikasi yang adil menurut saya adalah...”

Asesmen diubah dari menguji definisi menjadi menguji kepekaan etis. Contoh butir soal HOTS: rent gap “Pemkot merencanakan pembangunan TOD di lahan eks-kampung dengan dua opsi. Opsi A: 100% apartemen komersial, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  meningkat Rp200 miliar/tahun. Opsi B: 50% apartemen komersial + 50% rusunawa untuk warga eks-gusuran, PAD meningkat Rp50 miliar/tahun. Jika Anda Kepala Bappeda, opsi mana yang dipilih? Justifikasi keputusan Anda menggunakan Teori Rent Gap dan dua dimensi keadilan spasial Soja.”

Soal bercorak dilema ini memaksa siswa menimbang antara logika fiskal dan etika keruangan, sehingga nilai keadilan spasial terinternalisasi secara otentik. Integrasi muatan etika dan keadilan spasial berhasil mentransformasi pembelajaran gentrifikasi dari deskripsi netral menuju analisis kritis bernilai.

Model Issue-Based Spatial Inquiry terbukti mampu mempertemukan teori dengan realitas penggusuran, sehingga peserta didik tidak hanya memahami gentrifikasi sebagai konsep, tetapi juga menghayatinya sebagai persoalan keadilan. Pergeseran ini mengakselerasi pembentukan profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis dan memiliki komitmen keadilan sosial, sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka.

Implikasi praktisnya, pertama, guru geografi perlu dibekali literasi keadilan spasial melalui pelatihan berbasis studi kasus konflik ruang kota. Kedua, buku teks geografi SMA perlu direvitalisasi dengan menyisipkan dilema etis gentrifikasi, bukan sekadar menarasikan “peremajaan kota” sebagai kemajuan tunggal. Tanpa itu, pembelajaran geografi akan tetap abai pada mereka yang kehilangan ruang hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Purnomo, A. 2022. Transformasi Kampung Kota di Surabaya. Yogyakarta: Ombak.

Kemendikbud. 2022. Capaian Pembelajaran Geografi Fase F. Jakarta.

Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Smith, N. 1979. Toward a Theory of Gentrification. Journal of the American Planning Association, 45, 538-548.

Soja, E.W. 2010. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.