Mengingat Kembali Makna Amanah

Penulis: Torik Imanurdin

Ketua Lembaga Penerbitan IKA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Kabar mengenai ditetapkannya seorang kepala lembaga dan dua wakilnya sebagai tersangka oleh kejaksaan menjadi pengingat bahwa jabatan adalah amanah yang sangat besar. Terlepas dari proses hukum yang masih harus berjalan dan asas praduga tak bersalah yang wajib dihormati, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak.

Dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, dugaan modus yang muncul berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program publik, termasuk dugaan praktik jual beli akses atau penentuan titik layanan yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Seluruh dugaan tersebut tentu masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan terbuka.

Pertama, kekuasaan dan kewenangan bukanlah hak istimewa yang kebal dari pengawasan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang melekat padanya. Integritas tidak diuji saat seseorang tidak memiliki kekuasaan, melainkan ketika ia memiliki kesempatan untuk menggunakannya.

Kedua, sebuah institusi tidak boleh bergantung pada figur tertentu. Tata kelola yang baik, transparansi, dan sistem pengawasan yang kuat harus menjadi fondasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi persoalan pada individu-individu di dalamnya.

Ketiga, masyarakat dapat mengambil hikmah bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik. Ketika dugaan pelanggaran diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pada akhirnya, peristiwa ini hendaknya tidak menjadi ruang untuk menghakimi sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, ini dapat menjadi momentum refleksi bahwa kejujuran, akuntabilitas, dan amanah adalah nilai yang harus dijaga oleh siapa pun yang diberi kepercayaan untuk mengelola urusan publik. Sebab jabatan pada akhirnya bukan tentang seberapa tinggi kedudukan seseorang, melainkan tentang seberapa besar manfaat dan tanggung jawab yang mampu ia tunaikan dengan benar.

"Jabatan adalah titipan, tetapi pertanggungjawaban adalah kepastian."