Mengkikis Habis Akar Korupsi di Indonesia

Oleh Muhammad Robithul Atiq

Mengkikis habis akar korupsi di Indonesia bukanlah sekadar slogan pemberantasan untuk kejahatan kerah putih. Di balik maraknya kasus korupsi yang telah terungkap ataupun masih tersembunyi, terdapat persoalan sistemik dalam aspek hukum, birokrasi, dan budaya yang telah mengakar sejak pasca-kemerdekaan. Diperlukan strategi yang jelas untuk membersihkan Indonesia dari korupsi yang telah merugikan negara.

Menghadapi kompleksitas permasalahan korupsi, Indonesia memerlukan pendekatan multi-dimensi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup reformasi sistem, pemberdayaan rakyat, dan transformasi birokrasi. Strategi ini perlu diimplementasikan secara konsisten.

Anatomi Korupsi di Indonesia

Indonesia masih bergulat dengan persoalan korupsi yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Skor Indonesia yang hanya mencapai 38 dari 100, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. (indonesiabaik.id)

Praktik korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 100 kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga alokasi anggaran daerah.

Modus Korupsi yang Semakin Canggih

Para pelaku korupsi tidak lagi menggunakan cara-cara biasa, tetapi telah beralih ke metode yang lebih kompleks. Beberapa modus operandi yang sering ditemukan antara lain:

1.         Penggelembungan anggaran terselubung dalam pos-pos anggaran yang sulit terdeteksi.

2.         Gratifikasi tersamar melalui biaya profesional lainnya.

3.         Suap dengan menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pelacakan. (voi.id)

Dimensi Struktural Korupsi

Sistem Birokrasi yang Rentan

Sistem birokrasi yang rumit dan tidak efisien di Indonesia terus menjadi salah satu faktor utama berkembangnya korupsi. Proses administratif yang panjang dan tidak jelas sering kali menciptakan peluang manipulasi serta penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan semakin memperburuk kondisi ini, memberi ruang bagi pejabat untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Hal ini berujung pada terbentuknya "pasar gelap" dalam layanan publik, di mana masyarakat terpaksa membayar lebih untuk mendapatkan layanan yang seharusnya diberikan secara adil dan efisien. (fnn.co.id)

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal semakin memperburuk situasi. Banyak sektor birokrasi yang tidak mendapat pengawasan cukup, yang akhirnya menumbuhkan resistensi terhadap perubahan. Transparency International mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, banyak sektor publik masih menghadapi masalah besar terkait ketidaktransparanan dalam administrasi dan pengelolaan anggaran. Implementasi sistem digital dan e-government sangat diperlukan untuk mengurangi potensi korupsi, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.

Kultur Birokrasi yang Problematik

Budaya birokrasi yang bermasalah menjadi salah satu penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia. Hal ini ditandai oleh berbagai kebiasaan dan nilai dalam birokrasi, seperti sistem hierarki yang kaku, pembiasaan gratifikasi, serta budaya "ewuh pakewuh," yang menghambat kontrol dan kritik terhadap atasan. (aclc.kpk.go.id)

Ciri-ciri kultur birokrasi yang problematik:

1.         Hierarki yang Kaku

Sistem birokrasi di Indonesia sering kali sangat hierarkis, membuat keputusan sepenuhnya bergantung pada figur otoritas tanpa mempertimbangkan bukti atau masukan yang relevan. Hal ini tidak hanya menghambat transparansi, tetapi juga memadamkan inovasi dan akuntabilitas.

2.         Gratifikasi yang Dianggap Wajar

Praktik pemberian hadiah atau "amplop" menjadi hal yang lumrah dalam banyak urusan administrasi, seperti pengurusan dokumen, promosi jabatan, atau izin tertentu. Kebiasaan ini mengikis profesionalisme dan memperburuk citra pelayanan publik.

3.         Budaya "Ewuh Pakewuh"

"Ewuh pakewuh," yang berarti rasa enggan menegur atau mengkritik atasan demi menjaga hubungan baik, menjadi salah satu hambatan besar dalam pengawasan internal. Akibatnya, pelanggaran, termasuk korupsi, sering kali dibiarkan begitu saja.

4.         Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas

Banyak prosedur administrasi masih dilakukan secara manual tanpa digitalisasi, memberikan celah bagi manipulasi dan korupsi. Sistem pengawasan internal yang lemah semakin memperburuk keadaan. (pip-semarang.ac.id)

Strategi Pemberantasan Korupsi

Untuk memberantas korupsi di Indonesia diperlukan strategi pemberantasan melalui pendekatan hukum pidana (Penal) atau non-pidana (Non-Penal). (kumparan.com)

Strategi Hukum Pidana (Penal)

1.         Penegakan Hukum yang Jelas

Pemerintah harus menegakkan hukum yang jelas dan konsisten tanpa pandang bulu terhadap para pelaku korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui tindakan yang cepat dan adil oleh lembaga penegak hukum (KPK).

2.         Perlindungan untuk Whistleblower (Pelapor)

Untuk mendorong pelaporan kasus korupsi, pemerintah harus memberikan perlindungan penuh kepada pelapor yang memadai.

Strategi Hukum Non-Pidana (Non-Penal)

1.         Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan publik, praktik korupsi dapat ditekan.

2.         Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan menjadi salah satu opsi yang sangat penting untuk mencegah korupsi, melalui integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan lingkungan masyarakat.

3.         Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi meliputi perbaikan sistem, peningkatan profesionalisme, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran Stakeholder

Akan tetapi, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan memerlukan peran aktif dari berbagai stakeholder untuk mempengaruhi masalah sistemik yang memegaruhi banyak aspek kehidupan, (centreforpublicimpact.org)

1.         Pemerintah

1.         Menunjukkan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi.

2.         Mengimplementasikan kebijakan secara konsisten.

3.         Mengalokasikan sumber daya secara memadai.

4.         Meningkatkan koordinasi antar lembaga.

2.         Masyarakat Sipil

1.         Berperan aktif dalam mengawasi kebijakan publik.

2.         Melaporkan dugaan praktik korupsi kepada pihak berwajib.

3.         Mengedukasi masyarakat melalui kampanye anti-korupsi.

4.         Mengadvokasi kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi

Dengan adanya peran pemerintah dan masyarakat sipil, strategi untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia, akan menimbulkan keberhasilan.

Mengkikis habis akar korupsi di Indonesia memerlukan komitmen kuat dan kerja sama dari berbagai pihak. Meski perjalanan masih panjang, dengan strategi yang telah dirumuskan serta implementasi yang konsisten, cita-cita Indonesia bebas korupsi bukanlah hal yang mustahil.

Tentang Penulis:

Muhammad Robithul Atiq lahir di Jakarta pada 20 Oktober 2004. Saat ini, ia adalah mahasiswa Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.