MENGKRITISI CAP INTOLERANSI JAWA BARAT LEWAT KOLABORASI KANWIL KEMENHAM DENGAN FKUB

Jawa Barat beberapa tahun sebelumnya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat pernah di Cap sebagai daerah provinsi dengan tingkat intoleransi yang tinggi di Indonesia serta Provinsi dengan pelanggaran HAM terbesar kedua di Indonesia oleh Komnas HAM. Label ini, meskipun berbasis pada sejumlah insiden masa lalu, berpotensi menyederhanakan kompleksitas sosial dan budaya masyarakatnya. Kenyataannya, Jawa Barat juga merupakan rumah bagi berbagai komunitas keagamaan yang aktif membangun dialog dan kolaborasi lintas iman.

Demikian disampaikan Kakanwil KemenHAM Jawa Barat Hasbullah Fudail saat berdiskusi dengan para pemangku kepentingan tokoh agama dan pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan bersama Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Jawa Barat di Gedung MUI Jawa Barat, Rabu, 11/06/2025.

Pertemuan lintas agama yang digelar Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat adalah contoh nyata bahwa Jawa Barat tidak diam menghadapi isu-isu keberagaman, tetapi justru proaktif dalam membangun harmoni.

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menggelar pertemuan bersama sejumlah tokoh dan organisasi lintas agama pada hari Rabu, dalam upaya mencari solusi damai terkait polemik penggunaan Gedung Serba Guna (GSG) Arcamanik.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, Walubi, perwakilan umat Konghucu, Keuskupan Katolik, serta stakeholder lainnya. Turut hadir Kepala Kanwil KemenHAM Jabar, Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, serta Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat menyampaikan bahwa permasalahan penggunaan GSG Arcamanik yang kini difungsikan sebagai tempat ibadah umat Katolik mendapat perhatian khusus. Ia menjelaskan bahwa GSG tersebut pada awalnya digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk olahraga dan kegiatan umum lainnya, namun mulai mengalami peralihan fungsi terutama sejak masa pandemi COVID-19.

“Kini GSG lebih dominan digunakan untuk kegiatan peribadatan. Ini menjadi perhatian bersama, dan kami ingin mengedepankan penyelesaian damai. Kami juga telah menangani sejumlah kasus besar di wilayah Jabar, seperti RSHS, PHK Hotel Endah Parahyangan, hingga pemukulan wartawan di Subang,” ujar beliau.

Paparan Hukum dan Upaya Mediasi

Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Paul, menjelaskan bahwa secara legal standing, GSG Arcamanik dimiliki oleh Keuskupan Paroki Santo Odelia. Ia menegaskan bahwa jumlah umat Katolik di paroki tersebut sangat besar hingga menjangkau wilayah Rancaekek, dan kapasitas gereja yang ada sudah tidak memadai.

Awalnya, izin penggunaan GSG diberikan untuk kegiatan ibadah, namun seiring waktu intensitas kegiatan bertambah dan menimbulkan keberatan dari sebagian warga sekitar.

“Kita perlu mencari solusi yang adil dan damai. Mari kita duduk bersama,” kata Paul.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Nurjaman, menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam meredam potensi konflik dan kesalahpahaman antarumat beragama.

Dukungan dan Harapan dari FKUB serta Organisasi Keagamaan

FKUB Jawa Barat menyampaikan dukungan atas inisiatif Kanwil KemenHAM dan berharap ada koordinasi kuat antara KemenHAM, FKUB, dan Pemerintah Kota, khususnya Gubernur Jawa Barat. FKUB juga berharap agar ada solusi alternatif berupa penyediaan tempat ibadah baru bagi umat Katolik, seperti yang pernah dilakukan di wilayah Bogor.

“GSG memang bukan diperuntukkan sebagai gereja, namun kami memahami kebutuhan umat Katolik akan tempat ibadah. Pemerintah perlu hadir memberikan solusi,” ujar perwakilan FKUB.

Perwakilan Keuskupan Katolik membenarkan bahwa kegiatan ibadah di GSG berjalan dengan damai, bahkan saat perayaan Paskah. Mereka menyampaikan harapan agar ada kerja sama dan toleransi dari warga sekitar, sembari menunggu solusi jangka panjang, seperti pembangunan gereja baru.

“Kami bersyukur selama ini bisa beribadah dengan aman di GSG. Harapannya ada komunikasi yang baik antara umat dan warga,” ujar perwakilan Keuskupan.

Organisasi lain seperti NU, Walubi, dan perwakilan umat Konghucu juga mendukung penyelesaian damai, dan menekankan bahwa Indonesia yang beragam harus menjaga persatuan melalui dialog dan kolaborasi lintas sektor.

Seruan Penegakan Solusi dan Tindakan Pemerintah

Sejumlah pihak yang hadir menilai pentingnya percepatan solusi agar kasus seperti ini tidak terus berulang. Mereka menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota.

Di akhir pertemuan, Kepala Kanwil KemenHAM Jabar menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat.“Kami siap menyampaikan aspirasi ini. Pak Gubernur tipikal yang suka melihat langsung ke lapangan, dan kami berharap akan ada pertemuan antara Gubernur, KemenHAM, dan FKUB,” ujar beliau.

Ia juga memperlihatkan surat kesepakatan bersama antara pihak Paroki dan warga Arcamanik sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kondusivitas dan mencari solusi bersama. Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi lintas agama dan lembaga dalam rangka menjaga harmoni sosial dan kebebasan beragama. Semua pihak sepakat untuk terus menjalin koordinasi demi terciptanya solusi yang adil, damai, dan berkelanjutan dalam membangun harmoni.