MENGKRITISI RENCANA PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN UU NO 14 TAHUN 2005 TENTANG UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN DALAM RUU CIPTA KERJA

Oleh Cecep Darmawan

(Guru Besar UPI/KACI)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi polemik publik. Tak, terkecuali dengan persoalan pendidikan. Seperti diketahui banyak pihak, RUU Cipta Kerja disusun melalui pendekatan Omnibus Law. Omnibus Law sendiri tidak lain semacam undang-undang induk, undang-undang utama, undang-undang pokok,  atau corner stone yang dapat mencabut, merevisi, mengamandemen, atau mengubah beberapa substansi undang-undang atau pasal-pasal sejumlah undang-undang secara sekaligus agar lebih simple, mudah, dan  sederhana.

RUU Cipta kerja memiliki 11 kluster, 15 BAB,  melingkupi 31 kementerian dan lembaga, dan akan merevisi sekitara 80an undang-undang. Adapun 11 klaster yang itu adalah:

1.  Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan, Perlindungan UMK-M, dan Perkoperasian
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset dan Invoasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Pengenaan Sanksi
9. Pengendalian Lahan
10. Investasi dan Proyek Strategis Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi

 Mungkin sebagian pihak ada yang belum memahami secara detail dan mengkritisi RUU Cipta Kerja ini, khusunya terkait pendidikan.  Pendidikan merupakan bagian dari Klaster Penyederhanaan  Perizinan. Klaster Penyederhanaan  Perizinan sendiri memiliki 18 Sub-Klaster, diantaranya Sektor Pendidikan. Perizinan sektor pendidikan ini, berkenaan dengan 54 pasal dan terkait dengan 6 UU yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pada Pasal 70 RUU Cipta Kerja, ada sujumlah pasal atau ketentuan yang akan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Di bawah ini akan diuraikan beberapa substansi yang berkenaan dengan hal-ikhwal guru.

Pasal 1 UUGD, yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah dalam RUU Cipta Kerja, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Definisi di atas mengalami makna yang terlalu luas bahkan cenderung confused (bingung). Kalau definisi itu, tidak dibatasi pada lembaga pendidikan formal, maka nantinya akan banyak kategori guru, termasuk mereka yang mengajar di lingkup pendidikan nonformal. Rumusan guru seperti ini, akan mengalami perubahan makna secara signifikan.

Ketentuan Pasal 2 UUGD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Coba perhatikan pasal 2 ayat (2) di atas, ada kata sisipan ”dapat” dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Ketentuan ini tidak bersifat imperatif melainkan opsional bahkan bisa menjadi ”pasal karet”. Artinya pasal tersebut menjadi multitafsir. Dengan demikian dafat ditafsirkan bahwa sertifikat pendidik bukan prasyarat mutlak, atau bukan satu-satunya bukti formal untuk menyatakan bahwa seorang guru profesional. Artinya ada cara atau prosedur lain di luar sertifikasi, untuk menyatakan guru profesional. Ketentuan ini menjadi ambigu. Di satu sisi mengakui sertifikasi bagi guru namun disisi lain, guru dibolehkan tidak memiliki sertifikat pendidik. Dengan demikian, guru profesional mengalami ketidakjelasan makna secara yuridis.

Ketentuan Pasal 8 UUGD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.

Ketentuan pasal 8 ayat (2) yang menyatakan guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi., tidak perlu memiliki sertifikat pendidik. Padahal akreditasi kelembagaan dengan perolehan sertifikasi pendidik merupakan dua hal yang berbeda. Selain itu, ketentuan ini dinilai diskriminatif dan terlalu serampangan, seolah-olah guru asing dari lulusan luar negeri dijamin lebih unggul daripada guru dalam negeri.  Padahal dalam konteks hukum, hukum itu berlaku sesuai lokusnya dan hukum di Indonesia berlaku yurisdiksi hukum Indonesia. Dengan demikian ketentuan di atas sebaiknya dihapuskan dan guru asing tetap diberlakukan sertififikasi pendidik dari negeri kita.

Pasal 9 UUGD awalnya “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”, tetapi dalam RUU Cipta Kerja  diubah menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Maksud dari RUU Cipta Kerja dalam ketentuan di atas, menggeser materi muatan UUGD ke PP. Apakah dengan menempatkan materi ke dalam PP memiliki kesamaan kualitas substansial dalam UU? ataukah ada pemikiran lain, misalnya kualifikasi akademik bagi guru tidak harus S1 atau D IV ?  Jika itu yang dimaksud, maka guru bisa jadi ke depan tidak perlu sarjana. Dan ini sangar memprihatinkan kta bersama.

Pasal 10 UUGD mencantumkan:

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam usulan RUU Cipta Kerja, seluruh isi pasal 10 ini dihapuskan. Pertanyaannya, apakah kompetensi guru akan berubah menyesuaikan zaman? Ataukah guru tidak perlu 4 kompetensi tersebut melalui pendidikan profesi? Kalau begitu jadinya, kompetensi guru akan seperti apa?  Entahlah.

Pasal 11 UUGD menyatakan:

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pergunia.n tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependi         dikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, semua ketentuan di pasal 11 UUGD dihapuskan. Padahal pengaturan sertifikasi termasuk perguruan tinggi (LPTK) yang melakukan sertifikasi  merupakan hal penting untuk dijadikan materi dalam UUGD.

Pasal 12 UUGD, “Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu”. Pasal ini di RUU Cipta Kerja dihapuskan. Lagi-lagi ini juga persolan sertifikat pendidikan. Nampaknya RUU Cipta Kerja tidak menginginkan sertifikat pendidik sebagai syarat menjadi guru profesional dan diangkat dalam satuan pendidikan tertentu. Jika seperti itu pola pikirnya, maka guru tidak perlu disertifikasi. Lalu, mau memakai sistem apa?

Pada Pasal 35 UUGD dinyatakan:

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 RUU Cipta kerja menghapus pasal 35 ayat (2) ) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Mungkin ini kabat baik bagi guru terkait beban kerja guru. Namun apakah dihapusnya ketentuan tersebut, dijamin tidak keluar ketentuan yang sama tapi diatur melalui peraturan di bawab UU.

Pasal 77 UUGD menyatakan :

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

•        a. Teguran;

•        b. Peringatan tertulis;

•        c. Penundaan pemberian hak guru;

•        d. Penurunan pangkat;

•        e. Pemberhentian dengan hormat; atau

•        f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode elik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Sementara RUU Cipta Kerja, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.

(2) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi administratif.

(3) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan di atas sesungguhnya berkenaan dengan sanksi. Di RUU Cipta Kerja, semua sanksi di pasal 77 hanya mengakomodir sanksi administratif semata. Pasal ini tidak banyak perubahan substantif, melainkan hanya menegaskan sanksi yang bersifat administratif.

Pasal 79 UUGD, menyatakan

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71 dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:

a. Teguran;

b. Peringatan tertulis;

c. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau

d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

 Pasal 79 berubah dalam RUU Cipta kerja sebagai berikut:

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, atau Pasal 75 diberi sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perubahan di atas sesungguhnya sama halnya seperti pasal 77 yang hanya berkenaan dengan sanksi administratif semata. Pasal ini pun tidak banyak perubahan substantif, melainkan hanya menegaskan sanksi yang bersifat administratif.

Mencermati dan mengkaji substandi pengaturan tentang hal-ikhwal guru di atas, nampaknya pemerintah dan DPR harus hati-hati merumuskan RUU Cipta Kerja sektor Pendidikan ini. Perlu ditinjau ulang RUU Cipta Kerja sektor Pendidikan agar tidak merugikan profesi guru,  yang pada akhrinya akan mengakibatkan menurunnya kualitas pedidikan di negeri kita.  Alih-alih menopang kehidupan rakyat yang sejahtera dan cerdas, nyatanya rumusan pendidikan dalam RUU Cipta Kerja malah akan mengerdilkan pendidikan kita sendiri. ***