Mengoptimalkan Ekosistem Sekolah Penggerak

Oleh Dr. Budi Suhardiman, M.Pd.

Pada awal-awal pelaksanaan program sekolah penggerak (PSP) banyak kepala sekolah yang masih merasa bingung mengimplementasikannya. Namun dengan semangat belajar yang tinggi dan dukungan dari semua pihak akhirnya segala kebingungan itu secara bertahap bisa ditanggulangi dan sudah mulai memahami esensi dari PSP tersebut. 

Kini PSP sudah memasuki tahun kedua. Tentu saja pada tahun kedua ini ekosistem sekolah penggerak harus berfungsi dengan baik. Komponen-komponennya harus terus ditingkatkan peranannya.

Sekolah pengerak merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen. Komponen-komponen itu merupakan sebuah sistem yang satu sama lain saling mempengaruhi dan melengkapi untuk mencapai tujuan sekolah penggerak yaitu mewujudkan profil pelajar pancasila. Jika salah satu komponen terganggu atau tidak melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik, maka tujuan bersama itu akan sulit tercapai. Kalaupun tercapai akan lambat tercapainya.

Komponen-komponen ekosistem sekolah penggerak yaitu (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, (3) kepala sekolah, (3) guru, (4) tenaga administrasi sekolah (TAS), (5) siswa, (6) orang tua, dan (7) komite sekolah. Semua komponen ini harus bersinergi sehingga transformasi sekolah sebagai basis transformasi pendidikan nasional akan segera terwujud. Pada akhirnya profil pelajar pancasila benar-benar bisa terealisasikan.

Pemerintah pusat harus konsisten dan berkesinambungan dalam membina PSP dari mulai rekrutmen sampai evaluasi sehingga berdampak pada transformasi pendidikan terutama peningkatan mutu.  Selain itu regulasi yang dibuat terkait dengan PSP harus terus disosialisakan sehingga tidak menimbulkan beragam pemahaman dari pemerintah daerah dan sekolah. Regulasi itu harus konsisten dilaksanakan jangan ada perubahan regulasi di tengah-tengah PSP sedang berjalan. Misalnya terkait dengan rotasi mutasi kepala sekolah. Pemahaman awal di lapangan mutasi atau rotasi itu tidak boleh dilakukan baik ke sesama sekolah penggerak maupun ke sekolah reguler. Kesimpangsiuran informasi ini menimbulkan kebingungan pemerintah daerah. Tiba-tiba dalam perkembangan selanjutnya dibolehkan dengan berbagai alasan atau catatan. Hal ini akibat tidak konsistennya melaksanakan regulasi dan sosialisasi yang minim. Padahal kepala sekolah PSP sudah ada kontrak selama 3 tahun untuk menjalankan program yang setiap tahun progressnya dievaluasi. Bagaimana bisa melihat progressnya dengan baik kalau kepala sekolahnya di tengah jalan diganti. Bukankah selama tiga tahun itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang pertama? Kepala sekolah yang dikontrak sleama 3 tahun?

Pemerintah daerah harus terus membina dan mengintervensi sekolah penggerak agar transformasi pendidikan di sekolah dengan cepat terwujud. Jangan menunggu juklak juknis dari pusat, tetapi harus banyak melakukan inovasi dan bergerak cepat sehingga merdeka belajar di setiap sekolah penggerak bisa terlaksana dengan baik. Regulasi dari pusat harus sejalan atau sinkron dengan kebijakan daerah. Bahkan pemerintah daerah harus berinisiatif menciptakan sekolah-sekolah penggerak baru walaupun tidak melalui seleksi secara nasional. Yang paling penting esensinya sekolah itu sudah melaksanakan prinsip-prinsip sekolah penggerak dan harus terus dibina. Langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengahasilkan sekolah penggerak versi pemerintah daerah yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di sekolah. Kemudian mendorong sekolah itu agar terus melakukan transformasi sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya dengan sekolah penggerak yang sudah ada.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus terus meningkatkan kompetensinya sehingga PSP bisa berjalan ecara efektif. Kemampuan kepala sekolah dalam mefasilitasi guru agar membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan merdeka mengajar, merdeka belajar, projek profil pelajar Pancasila, dan melakukan asessmen harus terus ditingkatkan. Jadilah kepala sekolah pembelajar sepanjang hayat melalui berbagai platform pelatihan.

Guru harus didorong oleh kepala sekolah agar mau belajar. Guru harus difasiltasi dan didorong agar mau memanfaatkan platform merdeka mengajar (PMM) sebagai salah satu media untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan layanan pembelajaran kepada para siswa.

Tenaga administrasi sekolah (TAS) perannya sangat penting dalam mendukung keterlaksanaan PSP. Langkah pertama yang harus dilakukan kepala sekolah dalam mengoptimalkan peran TAS yaitu dengan memberikan pemahaman tentang hakikat PSP sehingga TAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menyesuaikan. Selain itu TAS akan merasa bertanggung jawab keterlaksanaan PSP dari aspek adminstrasi.

Semua kebijakan PSP harus berpihak kepada siswa. Dari mulai yang sifatnya regulai sampai guru mengajar di kelas harus berpihak kepada siswa. Siswa harus dimulyakan karena sasaran utama PSP adalah siswa. Setiap siswa di kelas dengan beragam potensi, karakter, dan keunikan lainnya harus dilayani. Tidak boleh seorang siswa pun yang merasa tidak dilayani. Guru harus melayani beragam potensi yang dimilik siswa. Dengan demikian setiap siswa akan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Biarkan secara merdeka siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentu saja hal ini dengan bimbingan guru. 

PSP merupakan program kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Ada komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk MoU ditandatangi oleh Mendikbudristek atas nama pemerintah pusat dan Bupati. Komitmen-komitmen itu di antaranya pemerintah daerah bersedia melanjutkan pendanaan PSP apabila pemerintah pusat sudah tidak lagi memberi suntikan dana. Pemerintah daerah bersedia tidak merotasi kepala sekolah penggerak selama kontrak 3 tahun. Tentu saja komitmen ini harus dilaksanakan secara konsisten karena menyangkut nasib sekolah penggerak di masa yang akan datang. Menyangkut mutu pendidikan di daerah. Nasibnya jangan habis program habislah segala-galanya. 

Peran orang tua sangat penting dalam ikut serta berpartisipasi mewujudkan transformasi pendidikan di sekolah. Komunikasi antara sekolah dan orang tua merupakan kata kunci untuk meningkatkan peran orang tua dalam PSP. Sekolah secara inten mengkomunikasikan semua program yang ada di sekolah kepada orang tua. Bahkan orang tua diajak berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan sekolah. Orang tua juga sesekali harus ikut menyaksikan putra-putrinya belajar di kelas.  Hal ini penting untuk mendekatkan orang tua dengan sekolah dan yang paling penting orang tua juga memiliki peran membimbing dan mengarahkan putra-putrinya di rumah. Dengan demikian ada kesamaan perhatian antara orang tua dan pihak sekolah. Semua yang dilakukan sekolah dan orang tua harus berpihak kepada siswa.

Komite sekolah sebagai mitra sekolah dalam mewujudkan transformasi pendidikan di sekolah. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), lembaga pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), mediator (mediator agency) harus benar-benar dilaksanakan. Namun dengan tetap saling mengahargai peran masing-masing antara kepala sekolah dengan komite sekolah. Perannya harus terus dimaksmalkan dengan cara (1) didorong untuk meningkatkan sumberdaya manusia atau pengurus komite sehingga pahan akan tugas dan fungsinya; (2) didorong untuk menata organisasi komite sekolah sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) dilibatkan dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah, (4) didorong untuk menggali dana tambahan dari alumni, dunia usaha dan industri, dan lembaga lain yang peduli pendidikan, (5) dilibatkan dalam pelatihan pemangku kepentingan terkait PSP, dan (6) didorong berpartisipasi aktif dalam sosialisasi projek profil pelajar Pancasila.

(Penulis adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, bertugas di SMPN 6 Garut, dan Ketua AKSI Cabang Kabupaten Garut)