Menguji Esensi "Sekolah Maung": Antara Ambisi Global dan Realitas Keadilan Pendidikan

Oleh: Sandi Lesmana Jaya (Penggiat Literasi di Kota Bandung/Wartawan Medikom)

Peluncuran program Sekolah Maung (Sekolah Manusia Unggul) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung memicu gelombang diskusi baru di ruang publik. Di satu sisi, langkah menyuntikkan kurikulum internasional (seperti Cambridge) ke sekolah negeri adalah ikhtiar berani untuk mencetak generasi muda Jawa Barat yang mampu bersaing di panggung global. Namun, jika kita membedah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang baru saja berjalan, ada noda-noda evaluasi yang tidak boleh diabaikan. Kebijakan ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah kita sedang memajukan pendidikan secara merata, atau justru sedang merawat elitisme baru?

Kritik paling instan dan kasatmata tentu saja berada pada wilayah teknis. Sungguh ironis ketika sebuah program yang mengusung nama "Manusia Unggul" justru diawali dengan sistem IT yang kedodoran dan carut-marut. Pemandangan para orang tua murid yang harus mendatangi SMAN 5 Bandung akibat data pendaftaran yang "hilang" atau glitch pada aplikasi daring menunjukkan kurangnya mitigasi risiko digital yang matang.

Ketidaksiapan ini makin telanjang ketika Dinas Pendidikan terpaksa mengundurkan jadwal pendaftaran dan proses verifikasi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Penundaan ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa Disdik dan infrastruktur sistem yang mereka agungkan sebenarnya belum siap memikul beban program sebesar ini. Lebih fatal lagi, di tengah karut-marut sistem tersebut, muncul polemik mengenai nilai rapor calon siswa yang mendadak berubah atau bergeser di sistem. Ketidakkonsistenan data ini jelas mencederai aspek transparansi dan memicu mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap validitas seleksi.

Pada era di mana teknologi seharusnya mempermudah birokrasi, karpet merah digital untuk calon siswa unggul ini justru berlubang di sana-sini. Kesiapan infrastruktur yang matang seharusnya menjadi harga mati sebelum sebuah program provinsi dilempar ke pasar publik.

Di luar urusan server yang tumbang dan manipulasi angka digital, riak terbesar justru berada pada tataran filosofis keadilan sosial. Dengan dihapuskannya jalur zonasi pada SPMB Sekolah Maung ini, SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung kini menjelma menjadi menara gading yang eksklusif. Anak-anak yang tinggal di sekitar Jalan Belitung dan sekitarnya kehilangan hak geografis untuk mengakses sekolah terdekat dari rumah mereka. Seleksi yang murni mengandalkan nilai rapor dan bobot sertifikat tingkat provinsi ini memaksa anak-anak lulusan SMP bertarung dalam kompetisi terbuka yang “brutal”.

Kondisi ini diperparah oleh banyaknya pendaftar dari luar daerah yang bebas merangsek masuk tanpa pembatasan kuota wilayah yang jelas. Keluhan dari para orang tua murid lokal pun bermunculan. Mereka mempertanyakan urgensi kehadiran Sekolah Maung di tiap-tiap daerah jika pada akhirnya calon siswa dari kabupaten/kota lain bisa "seenaknya" mendaftar ke wilayah lain secara bebas. Logikanya, untuk apa pemerintah repot-repot mendesain Sekolah Maung di berbagai titik daerah jika proteksi untuk talenta lokal diabaikan dan dibiarkan tergerus oleh serbuan pendaftar lintas wilayah? Harusnya ada pembatasan ketat atau kuota proporsional bagi pendaftar luar daerah agar esensi pemerataan tetap terjaga.

Kebijakan ini seolah memutar jarum jam kembali ke masa lalu, menghidupkan kembali roh RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang dulu sempat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai diskriminatif. Kita kembali terjebak pada dikotomi usang tentang "sekolah favorit" dan "sekolah buangan".

Selain itu, sistem pembobotan prestasi non-akademik yang menetapkan standar tinggi—minimal tingkat provinsi—juga menyimpan bom waktu. Kebijakan ini rentan memicu sirkulasi "jual-beli" atau manipulasi piagam kejuaraan demi meloloskan anak ke kuota yang sangat terbatas. Alih-alih melahirkan manusia unggul yang jujur, sistem yang terlalu kompetitif tanpa pengawasan ketat justru berisiko menyuburkan pragmatisme yang menghalalkan segala cara.

Kita tentu tidak menolak kemajuan. Kita bangga jika anak-anak Bandung bisa melahap kurikulum Cambridge dan fasih berbicara di forum internasional. Namun, tugas utama negara melalui dinas pendidikan adalah memastikan keadilan sosial (equity), bukan sekadar mengejar efisiensi akademik (excellence) bagi segelintir kelompok yang sudah beruntung sejak lahir.

Sekolah Maung tidak boleh sekadar menjadi kosmetik politik untuk pamer prestasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera mengevaluasi total SPMB ini. Jika tahun depan program ini dilanjutkan, kuota afirmasi untuk warga lokal harus dikembalikan, pembatasan ketat pendaftar antar-kabupaten/kota harus diterapkan, transparansi sertifikat serta validitas data nilai harus diperketat, dan yang paling penting: konsep "Manusia Unggul" ini harus direplikasi ke seluruh pelosok daerah, bukan hanya dimonopoli oleh sekolah-sekolah di pusat kota. Jangan sampai "Maung" yang digadang-gadang menjadi simbol kekuatan ini justru menerkam hak-hak pendidikan masyarakat kecil.