Penulis: Tatang Sunendar

Tatang Sunendar
Oleh Tatang Sunendar
Penyusunan e-kinerja
yang sedang dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah terdiri 1). Praktik
Kinerja/Praktik Pembelajaran 2.) Pengembangan Kompetensi 3.) Tugas Tambahan 4.)
Perilaku Kinerja, selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh kepala sekolah maupun
pengawas atau penjabat yang ditunjuk. Adapun payung hukum penilaian kinerja
merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Guru dan Kepala sekolah termasuk Pegawai
Ngeri Sipil ada yang Non Pegawai negeri sipil, maka untuk Non PNS e-kinerja
tidak diwajibkan melainkan diajurkan saja.
Menurut PP Nomor 30
ini, Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS
yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan
prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e.
transparan,
Penilaian kinerja
PNS pada PP 30/2019 sebagaimana dimaksud
dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian: 1).70%
(tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga puluh persen) untuk
penilaian Perilaku Kerja; atau 2) .60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP,
dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian perilaku jika menggunakan pola
penilaian 360 atau melibatkan stakeholder contohhnya kepala sekolah melibatkan guru dan komponen lainnya, namun untuk e SKP guru dan kepala
sekolah nampaknya nya menggunakan pola 70 % dan 30 %
Masih Menurut PP
ini, penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat
sebagai berikut: Sangat Baik, apabila PNS jika memiliki: 1) nilai dengan angka
110 (seratus sepuluh) – 120 (seratus dua puluh); serta 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara; Predikat Baik,
apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) – angka 120
(seratus dua puluh); c. Predikat Cukup,
apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) <- angka 90
(sembilan puluh); d predikat kurang Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan
angka 50 (lima puluh) – angka 70 (tujuh puluh); dan predikat Sangat Kurang,
apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).
PP ini juga
menyebutkan, distribusi PNS yang mendapatkan predikat penilaian kinerja
sebagaimana dimaksud diatur dengan ketentuan: 1) paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada
klasifikasi status kinerja “di atas ekspektasi”; 2) paling rendah 60% (enam
puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pegawai
dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja “sesuai
ekspektasi”; dan 3) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi
pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja “di
bawah ekspektasi”.
Penetapan rating hasil
kerja pegawai didapat dari pejabat penilai kinerja dengan melihat realisasi progres atau realisasi akhir
beserta data dukung yang relevan untuk setiap rencana hasil kerja. Lalu pejabat
penilai kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai
berserta data dukung yang relevan atas hasil kerja pegawai. Pejabat penilai
kinerja menetapkan rating hasil kerja periodik pegawai dalam kategori di atas
ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi.
Panduan
pengkategorian yang dapat digunakan adalah: (1) Di atas Ekspektasi apabila: a.
Sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil
kerja utama yang di bawah ekspektasi. b. Umpan balik yang diberikan atas hasil
kerja pegawai sebagian besar atau seluruhnya menunjukkan respons positif. (2)
Sesuai Ekspektasi apabila: a. Sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai
ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi. b.
Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian menunjukkan respon
positif. (3) Di bawah Ekspektasi apabila: a. Sebagian besar atau seluruh hasil
kerja dibawah ekspektasi. b. Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja
Pegawai sebagian besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif.
Begitu pula penilaian
e-skp guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala sekolah oleh pengawas
sekolah difokuskan pada praktek kinerja dan perilaku kinerja, untuk penilaian
praktek kinerja dilakukan setelah guru menyusun e-kinerja dari salah satu
indikator maka kepala/pengawas menilai berdasar tiga aspek dari Indikator D2 rapor
Pendidikan yaitu: Upaya Refleksi. Upaya Belajar, Perubahan Praktik. Hal ini diperoleh
berdasarkan siklus yang dimulai fase diskusi
persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi
tindak lanjut. Bagi kepala sekolah hal ini nampaknya bukan hal baru mengingat
siklus ini sama persis dengan proses supervisi yang biasa dilakukan.
Adapun untuk
perilaku kinerja kepala sekolah/pengawas melakukan umpan balik terhadap
implementasi dari BERAKLAK Seperti Berorientasi Pelayanan terdiri dari: 1)
Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat
diandalkan 3) Melakukan perbaikan tiada
henti maka umpan balik berdasarkan bukti dukungnya adalah guru dapat menerapkan aspek perilaku kerja BerAKHLAK
dalam setiap pelaksanaan tugas/pekerjaannya. Harmonis terdiri dari 1)
Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2) Suka menolong orang lain 3)
Membangun lingkungan kerja yang kondusif maka umpan balik berdarkan bukti
dukungnya adalah dapat menerapkan aspek perilaku kerja Value
BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas/pekerjaannya begitu juga untuk
komponen lainnya .sedangkan umpan balik khusus dari pimpinan dilakukan dengan menilai diatas ekspetasi, sesuai ekspetasi dan dibawah
ekspetasi.
Untuk kebutuhan
penilaian e kinetja kepala sekolah/pengawas setidaknya membuat 4 buat kartu kendali yang terdiri dari 1) kartu kendali capaian kinerja, 2) kartiu
kendali pengembangan kompetensi 3) kartu
kendali perilaku kinerja dan 4) kartu
kendali tugas tambahan. Kartu kerdali
capaian pembelajaran berisi tentang rekap guru dalam pemilihan indikator
misalnya berapa orang guru yang memilih Keteraturan
Suasana Kelas,berapa yang memilih Ekspektasi Peserta Didik dll . 2 kartu kendali
pengembangan kompetensi yang berisi
tentang rekap guru yang melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan RHK
maisng masing guru, misal berapa guru yang
melilih pelatihan di PMM dan
kapan waktu pnyelesaiannya , mengirim bahan ajar di PMM dll, 3) kartu kendali perilaku
kinerja yang berisi seberapa banyak guru yang diatas ekspetasi,sesuai eksptasi dan
dibawah ekspetasi dari komponen BERAKHLAK dan yang terakhir kartu kendali pemberian
tugas tambahan yang berisi rekap guru yang diberi tugas sebgai wakasek, wlai
kelas, Pembina OSIS dll.
Berdasasarkan
hasil rekap dari kartu kendali maka kepala sekolah/ pengawas mengolah nilai kinerja dan perilaku kerja serta mempertimbangkan bukti pendukung guru, diolah selanjutnya menghasilkan
predikat sangat baik baik, cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Untuk kebutuhan kenaikan pangkat
maka dikonversi menjadi angka kredit
dengan ketentuan predikat sangat baik
125, baik 100, cukup baik 75, kurang 50, snagat kurang 25 dikalikan dengan koefisen
anagka krediat tahunan seperti ahli pertama 12,5, ahli muda 25 ahli madya 37.5 serta
ahli utama 50. Guru /kepala sekolah yang mempunyai predikat baik berpotensi
untuk naik pangkat tepat waktu atau setara 4 tahun sekali, maka dari itu
hendkanya guru mendapat penilaian e kinerja Baik dan syukur syukur sangat baik
agar jenjang kakier pangkat dan golongannya sesuai dengan yang diharapkan.
Adapun untuk
mencapai nilai predikat minimal baik setidaknya ada 4 hal yang harus
dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah antara lain:Pertama,
pastikan e kinerja disusun dengan baik berdasarkan beban kerja
satu tahun. Karean tujuan e-kinetja adalah melahirkan pegawai yang profesional,
bertanggung jawab, jujur, dan adil serta peduli terhadap guru dan kepala
sekolah .Kedua, bekerja keras untuk
mencapai tujuan kinerja yang ditetapkan dalam SKP. Tercapainya tujuan kerja
tersebut menjadi dasar penilaian prestasi kerja sesuai RHK yang telah disusun Ketiga, fokus pada peningkatan kualitas
kinerja baik kuantitas maupun kualitas. Pastikan perilaku kinerja yang
ditampilkan memiliki kualitas yang baik.perhatikan umpan balik dari pimpinan
dan lakukan perbaikan jika dibawah ekspetasi Keempat, mengevaluasi pencapaian kinerja dan perilaku kinerja
dengan melakukan refleksi terhadap
proses kegiatan yang telah selesai. Hal ini dapat membantu meningkatkan
kualitas kinerja secara keseluruhan. Ini bisa dilakukan dengan melakukan survei
atau menjaring inforamasi dari siswa untuk menjadi bahan perbaikan.
Suatu kebanggaan
bagi guru/kepala sekolah jika capaian kinerja dan perilaku ktrja bisa
diapresiasi oleh tim penilai, namun yang paling utama penilaian capaian kinetja dan penilaian
kinerja itu jika dipresiasi dengan sangat baik oleh siswa baik
selama di PBM dikelas maupun saat interaksi di luar kelas/ oleh karena
itu hendaknya untuk guru.kepala sekolah
untuk meluruskan niat bahwa penyusunan e kinerja bukan semata untuk kenaikan
pangkat namun sejatinya adalah agar
kerja guru/kepala sekolah mengembangkan moda kerja yang cerdas, kerja tuntas,
kerja berkualitas dan kerja yang ikhlas
untuk kemajuan prestasi siswa khususnya
Pendidikan Indonesia umumnya…semoga.