MENILIK POTENSI HINGGA DAMPAK DIBENTUKNYA SOVEREIGN WEALTH UOND (SWF) DI INDONESIA

Oleh Fajri Hana, dkk Tim Edu UIN

(Department Research and Education FORDES UIN Sunan Gunung Djati 2020-2021)

Hampir setahun melanda, pandemi covid-19 telah membuat berbagai sektor kehidupan terganggu bahkan lumpuh, tak terkecuali aktivitas perekonomian yang turut lesu. Secara global, berbagai negara mengalami penurunan perekonomian secara drastis bahkan mengalami resesi, Indonesia adalah salah satunya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 terkontraksi minus 3,49 persen. Kontraksi kuartal III lebih baik ketimbang kuartal II yang minus 5,32 persen. Resesi ekonomi terjadi setelah minusnya pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal. Maka, dengan itu Indonesia resmi telah memasuki jurang resesi.

Pemerintah pun segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia seperti sedia kala. Salah satu langkah yang diambil ialah dengan menggelontorkan biaya penanganan covid-19 sebesar Rp 695,2 Triliun atau sekitar 4,2% dari total APBN sesuai dengan Perpres nomor 72/2020.

Tak sampai di situ, langkah lain yang diambil dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ialah dengan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang kemudian disebut Sovereign Wealth Fund (SWF). Menurut Investopedia, SWF adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik bank sentral negara tersebut, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dana hasil privatisasi, maupun penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam.

Sementara itu, mengutip dari katadata.co.id, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mendefinisikan SWF sebagai kendaraan finansial yang dimiliki negara, yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam. Fungsi SWF adalah untuk stabilisasi ekonomi, terutama meningkatkan investasi dan tabungan masyarakat.

Ada lima jenis atau lima kategori SWF, yakni Dana stabilisasi, Dana tabungan untuk generasi di masa depan, Dana pensiun (pension reserve funds), Dana cadangan investasi, dan Dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis.

Pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat dari Undang-Undang yang cukup kontroversial, yakni Omnibuslaw Cipta Kerja dan secara resmi terbentuk melalui PP No. 74/2020 dengan nama Indonesia Investment Authority (INA). Pembentukan ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan dan tentunya menjadi motor dalam pemulihan ekonomi nasional dari krisis akibat pandemi covid-19.

Lantas bagaimanakah strategi, potensi, hingga dampak yang akan dirasakan oleh perekonomian dengan dibentuknya Indonesia Investment Authority (INA) ini?

Faktor hingga Harapan dibentuknya SWF di Indonesia

Pada awal pembentukan, Indonesia Investment Authority (INA) akan memiliki modal minimal Rp 15 triliun berupa uang tunai. Pemerintah juga dapat menyuntikkan kembali modalnya apabila modalnya berkurang secara signifikan. Hal ini diungkap sebagai suatu terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membuka kesempatan berinvestasi dari luar negeri.

Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar terhadap INA. Beliau menargetkan bahwasanya setelah satu-dua bulan INA telah beroperasi, Lembaga Pengelola Investasi ini harus dapat mengumpulkan dana 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp280,64 triliun.

Sebelum Indonesia, negara-negara belahan dunia lain sudah terlebih dahulu membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Beberapa negara membentuk SWF sebagai upaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Sebut saja Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab dengan total asset yang dimiliki diperkirakan mencapai $ 875 miliar dan portofolio tumbuh 10% per tahunnya.

UEA yang kekayaannya sangat bergantung pada ekspor minyak mentah, UEA menempatkan sebagian cadangan devisanya ke SWF yang berinvestasi pada aset-aset yang terdiversifikasi. Jika terjadi risiko yang menyebabkan harga minyak dunia turun, pendapatan UEA dari hasil investasi yang lain bisa menutup penurunan tersebut.

Di Indonesia, beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah sangat antusias dalam membentuk lembaga baru ini, di antaranya ialah:

1.         Tingginya kebutuhan investasi masa depan

Kita ketahui bahwa pembangunan nasional merupakan program prioritas pemerintah terutama dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah menghitung bahwa kebutuhan pendanaan untuk infrastrukur dari tahun 2020-2024 mencapai Rp. 6.445 Triliun.

Melansir dari kontan.co.id, angka ini merupakan hasil dari perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Tentu dengan kondisi pandemi yang belum kunjung usai, terjadi perubahan struktur anggaran sehingga perlu adanya alternatif pembiayaan lain salah satunya melalui pembentukan SWF

2.         Tingkat investasi asing yang stagnan

Pembangunan nasional yang digadangkan tentunya tidak akan terlepas dari skema investasi baik dari asing maupun lokal. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa realisasi investasi pada 2020 naik sebesar 1,7% dibandingkan periode sebelumnya.

Namun demikian, dikutip dari bisnis.com, hasil positif tersebut menurut Wakil ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W. Kamdani, masih relatif stagnan. Hal ini didasari oleh permasalahan birokrasi perizinan investasi yang terlalu berbelit-belit. Oleh karena itu, melalui UU Ciptaker yang di dalamnya berisi rencana pembentukan SWF adalah sebagai solusi untuk memperlancar iklim investasi di Indonesia.

3.         Rasio utang terhadap PDB meningkat

Berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga November 2020 mencapai sebesar Rp. 5.910,64 Triliun atau 38,13 persen dari PDB. Meskipun masih di bawah batas maksimal yaitu 60 persen, Kemenkeu memprediksi bahwa rasio utang akan terus naik hingga akhir tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan sehingga perlu adanya alternatif pembiayaan selain melalui skema hutang.

4.         Kapasitas pembiayaan BUMN yang terbatas

Salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional ialah melalui BUMN. Namun di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi karena Pandemi menyebabkan kapasitas pembiayaan yang bisa dilakukan BUMN sangat terbatas terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan energi. Adanya SWF pemerintah meyakinkan bahwa pembangunan nasional akan terus berjalan tanpa membebani pendanaan melalui BUMN.

5.         Kebutuhan lapangan kerja

Tujuan dibentuknya SWF di Indonesia diwacanakan untuk meningkatkan investasi. Salah satu alasan investasi sangatlah penting bagi sebuah negara adalah untuk membuka lapangan kerja. Pemerintah menargetkan bahwa setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen, setiap 0,3 persen kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja rata-rata sebesar 0,16 persen yang berarti akan ada 75 ribu tenaga kerja baru yang terserap.

Potensi SWF dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

Pandemi telah menyebabkan pukulan telak bagi perekonomian tanah air. Tidak sedikit pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kebangkrutan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Melansir dari akurat.co, meski telah menggelontorkan sedemikian dana untuk pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, anggaran sebesar itu masih tergolong kecil karena hanya 2,5 persen dari total PDB jika dibandingkan dengan anggaran-anggaran negara lain yang mencapai 10,9 persen PDB seperti yang dilakukan oleh pemerintah.

Tidak dapat dimungkiri, jika hanya mengandalkan dana APBN untuk memberikan dana pemulihan ekonomi nasional, kapasitas pemerintah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, strategi yang disusun dengan membentuk lembaga pengelola investasi (SWF) bertugas untuk meningkatkan produktivitas domestik jangka panjang. Salah satunya dilakukan dengan investasi di infrastruktur fisik.

Selain itu, dengan adanya SWF diharapkan dapat mempermudah iklim investasi di dalam negeri sehingga dana investasi dari asing semakin banyak yang masuk. Meningkatnya total investasi tentu akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja dan mengurangi pengangguran yang sempat mengalami kenaikan akibat pandemi.

Lebih lanjut, beberapa potensi dibentuknya SWF ialah: pertama, dana yang diinvestasikan adalah signifikan untuk memengaruhi pasar keuangan global dan mengambil saham-saham di institusi keuangan global. Selain itu, dana tersebut juga potensial untuk menjadi kelompok penekan dan mendominasi pasar keuangan global.

Kedua, negara-negara memiliki pilihan investasi yang luas. Tidak hanya membeli surat berharga yang diterbitkan oleh negara-negara dengan perekonomian kuat, investasi dapat dilakukan di institusi keuangan, infrastruktur, maupun perusahaan-perusahaan ternama global. Investasi semacam ini membuat Negara semakin strategis secara ekonomi dan politis, hingga berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah.

Berkaca pada Potensi, Risiko tetap Mengiring

Seperti dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, pengelolaan dana melalui SWF ini lebih mengutamakan imbal hasil (return) daripada likuiditas, sehingga cenderung lebih berisiko dibandingkan cadangan devisa tradisional. Beberapa negara yang mengutamakan likuiditas akan membatasi investasi SWF hanya pada instrumen surat utang yang sangat likuid, misalnya surat utang pemerintah.

Melansir dari alinea.id, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, risiko yang akan dihadapi lembaga independen itu diantaranya adalah risiko yang berasal dari tingkat imbal hasil dana investasi dari negara-negara lain atau lembaga internasional lainnya. Sebab, selain berasal dari aset-aset negara, SWF juga diperkenankan untuk mencari pendanaan dari negara lain.

Risiko selanjutnya adalah soal transparansi, bagaimana tata kelola manajemen yang baik, strategi hingga tujuan dari investasi pendanaan. Termasuk pula adalah soal pelaporan.

Bukan tidak mungkin beberapa pendanaan tidak bisa dilaporkan secara rutin, baik faktual maupun annual (tahunan).

Hal itulah yang kemudian dapat menimbulkan risiko lainnya, seperti digunakan untuk kepentingan politik hingga risiko yang lebih tinggi, seperti risiko keuangan. Selain itu, SWF juga dimungkinkan akan memiliki risiko nilai tukar maupun suku bunga. Hal tersebut dapat terjadi karena baik nilai tukar maupun suku bunga bersifat sangat fluktuatif.

Pasalnya SWF memiliki hubungan secara makro yang juga memiliki efek terhadap penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI), defisit transaksi berjalan dan defisit APBN sehingga diperlukan juga langkah-langkah mitigasinya.

SWF dapat menimbulkan efek samping terhadap FDI melalui kanibalisasi, mengingat adanya potensi investor FDI mungkin memiliki investasi di SWF dan berkurangnya porsi investasi di FDI. Terhadap defisit transaksi berjalan, implementasi SWF menyebabkan keluarnya dana dalam bentuk dolar untuk membayarkan deviden ke investor.

SWF juga dapat memengaruhi defisit APBN yang ditargetkan untuk dikurangi secara berkala di tahun mendatang dapat berdampak pada kurangnya potensi dana SWF. Sehingga sangat penting bagi pemerintah tingkatkan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dengan mendorong pendapatan pajak lebih besar di kemudian hari.