Menimbang Gelar Profesor bagi Guru Utama pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Oleh Budi Suhardiman

Perjuangan panjang seorang guru pada pendidikan dasar dan menengah untuk mendapatkan  jabatan fungsional guru utama patut mendapat apresiasi dari pemerintah. Untuk mendapatkan jabatan guru utama tidak mudah tetapi harus melalui proses akademik yang panjang dan melelahkan. Tidak sembarang guru bisa sampai pada jabatan guru utama. Hanya guru yang memiliki kinerja luar biasa dan memiliki karya tulislah yang bisa sampai pada jabatan guru utama. Oleh karena itu sangat wajar jika jabatan guru utama di daerah atau Indonesia masih kurang. Di kabupaten Garut saja misalnya masih bisa dihitung dengan jari.

Guru utama merupakan “barang” langka di daerah. Mestinya karena langka harus memiliki nilai atau bobot tersendiri bagi daerah. Daerah kabupaten/kota dan provinsi, bahkan Indonesia harus mengapresiasi atas dedikasi dan pengorbanan para guru utama, karena tidak semua guru mampu memperolehnya. Melihat begitu pentingnya peran guru utama, secara terang-terangan tim penilai pada saat penulis mengikuti penilaian, menyetarakan guru utama itu dengan pangkat jenderal pada tentara. Menurut tim penilai guru utama layak disebut “guru jenderal.”

Selain apresiasi dalam bentuk penghargaan dan pengakuan, penulis mengusulkan apresiasi dalam bentuk penyebutan gelar profesinya. Jabatan guru utama pada pendidikan dasar dengan profesor pada perguruna tinggi menurut penulis setara. Guru utama itu, profesornya pada pendidikan dasar dan menengah. Namun kenapa jabatan guru utama tidak dicantumkan di depan nama guru yang bersangkutan. Misalnya Guru Utama Pulan. Ini tentu saja tidak lazim. Berbeda dengan profesor pada dosen yang sudah mendapat jabatan fungsional guru besar di perguruan tinggi. Mengapa tidak disebut Guru Besar di depan namanya? Misalnya Guru Besar Pulan tetapi Profesor Pulan.

Menurut penulis daripada pemerintah atau perguruan tinggi memberi gelar profesor honoris causa (HC) kepada seseorang atau tokoh yang tidak jelas rekam jejak akadimiknya lebih baik diberikan kepada para guru utama yang luar biasa. Mereka sepak terjangnya dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa tidak diragukan lagi. Mereka sudah selayaknya diberi gelar profesor secara resmi oleh pemerintah dan berhak mencantumkan di depan namanya.

Namun tentu saja usulan ini harus melalui kajian lebih lanjut. Kajiannya itu bisa dilihat dari aspek regulasi yang sudah ada, sistem kepegawaian, tingkat kesulitan dalam proses pencapaian jabatan guru utama, dampak akademik pada murid dan komunitas guru, kinerja yang ditunjukkan guru utama selama ini, keahlian lain yang dimiliki guru utama tersebut yang bisa disetarakan dengan profesor atau guru besar.

Regulasi yang sudah ada tentang sistem kepegawaian guru harus dikaji ulang sehingga lebih adil dan proporsional dalam memposisikan guru utama. Di dalam regulasi itu posisi guru utama harus dianggap setara dengan guru besar pada perguruan tinggi sehingga layak disebut professor pada pendidikan dasar dan menengah.

Di lihat dari aspek tingkat kesulitan, untuk mendapatkan jabatan guru utama sangat sulit dan kompleks. Angka kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 850. Angka kredit itu diperoleh dari pendidikan, pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu, pengembangan profesi (pengembangan diri, publikasi ilmmiah, karya inovatif), dan unsur penunjang.

Pendidikan yang ditempuh oleh calon guru utama diberi angka kredit sesuai dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya.  Guru wajib melakukan pengembangan diri atau profesi melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, workshop, IHT, dan lain-lain.

Sesuai dengan tugas pokoknya, guru wajib mengajar, mendidikan, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi dan menilai. Semua tugas pokok ini terintegrasi dalam pembelajaran.

Publikasi ilmiah yang dilakukan guru terkait dengan tugas pokoknya. Dari publikasi imiah tersebut semua pihak bisa melihat kapabilitas dan kapasitasnya guru yang bersangkutan dalam memahami dan menguasai tugas-tugas pokoknya. Publikasi ilmiah ini tentu saja berbasis hasil penelitian, yaitu penelitian indakan kelas (PTK) bagi guru dan peneltian tindakan sekolah (PTS) bagi kepala sekolah. PTK dan PTS itu dipublikasikan pada jurnal yang terindek. Selain itu guru atau kepala sekolah yang kreatif bisa saja menerbitkan buku hasil karyanya. 

Calon guru utama diminta untuk menuliskan dalam bentuk laporan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan profesi. Selain itu calon guru utama diminta juga untuk mempresentasikan  karya tulisnya di depan tim penilai yang kredibel. Tim penilai itu biasanya dari unsur perguruan tunggi, kementerian pendidikan, widya iswara, dan profesional.

Tidak semua guru mampu melakukan publikasi ilimiah dan menyusun karya tulis. Tentu saja bobot karya tulis yang dihasilkan oleh calon guru utama berbeda dengan calon guru besar. Namun pada prinsipnya baik guru utama maupun guru besar sudah melalui tahapan yang berbasis akademik dan penelitian.

Oleh karena itu sudah saatnya guru utama diberi gelar profesor dan berhak mencantumkan di depan namanya. Semoga usulan ini menjadi pertimbangan pemerintah. Semoga saja! (Penulis, kepala SMPN1 Karangpawitan Garut***)