MENIMBANG USULAN PENAMBAHAN USIA PENSIUN ASN

Oleh Tatang Sunendar

Sebuah surat pengurus KORPRI Nasional tertanggal 15 Mei 2025 tentang Penguatan ASN yang ditujukan ke Presiden RI beredar secara berantai dari WAG ASN satu ke WAG ASN lainya. Isi surat itu berupa usulan dari Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nasional berisi tentang tingkat harapan hidup ASN yang semakin meningkat maka diusulkan penguatan ASN sebagai mesin birokrasi dalam mendukung astacita dengan mengusulkan penambahan masa kerja misalnya  yang pertama dari pensiun 58 tahun menjadi 60 tahun yang madya dari 60 tahun menjadi  65 tahun, yang utama dari 65 tahun menjadi 70 tahun.

Usulan di atas datang dari Pengurus Besar KORPRI Nasional yang menilai bahwa masa pensiun ASN perlu diperpanjang. Beralasan banyaknya ASN yang justru masih berada pada puncak kematangan kerja dan kebijaksanaan saat memasuki masa pensiun. Namun, seperti halnya dua sisi mata uang, usulan ini tak hanya membawa harapan, tetapi juga memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Dari sudut pandang efektivitas birokrasi, usulan ini memang masuk akal. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak ASN senior yang memiliki pengalaman panjang dan wawasan luas. Mereka telah melewati berbagai dinamika kebijakan dan pelayanan publik. Dengan memperpanjang masa kerjanya, negara dapat terus memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, tanpa harus buru-buru mencari pengganti yang mungkin belum sepadan secara kompetensi.

Lebih jauh, jika usia pensiun diperpanjang, pemerintah bisa menghemat biaya pelatihan ASN baru dan memperlambat kebutuhan rekrutmen massal. Hal ini bisa menjadi strategi efisiensi anggaran, terutama di tengah keterbatasan keuangan negara. Organisasi pun akan tetap stabil, karena tidak terlalu banyak perubahan struktur dalam waktu singkat.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menghambat regenerasi. Generasi muda, yang telah mempersiapkan diri dengan sekolah, pendidikan tinggi dan berbagai pelatihan profesional, bisa jadi harus menunda harapan mereka menjadi ASN. Formasi yang seharusnya dibuka untuk fresh graduate, bisa tertunda bertahun-tahun karena posisi masih diisi oleh ASN senior.

Bayangkan, berapa banyak lulusan baru yang berharap lolos seleksi ASN setiap tahunnya. Ketika peluang masuk semakin sempit, bukan hanya harapan mereka yang tertunda, tapi juga potensi segar dan ide-ide baru yang bisa mendorong transformasi birokrasi. Lebih dari itu, jika terlalu lama bekerja, ada kemungkinan sebagian ASN tidak lagi seproduktif dulu. Adaptasi terhadap teknologi, metode kerja baru, bahkan semangat pelayanan bisa saja menurun seiring usia. Lalu, bagaimana solusinya?

Pemerintah sebaiknya tidak membuat kebijakan ini dalam format hitam-putih. Pensiun bisa dibuat fleksibel. ASN bisa memilih untuk tetap bekerja sebagai mentor, konsultan internal, atau pengembang SDM, bukan sebagai pelaksana utama tugas struktural. Dengan begitu, pengalaman mereka tetap berguna, sementara ruang struktural bisa dibuka untuk generasi baru.

Selain itu, pemerintah bisa menetapkan kuota formasi ASN baru secara berkala, meskipun usia pensiun ditambah. Ini akan menjamin bahwa regenerasi tetap berjalan. Pemerintah juga bisa memprioritaskan formasi baru di bidang yang membutuhkan inovasi dan digitalisasi, seperti teknologi informasi, data governance, dan pelayanan publik berbasis digital, bidang yang sangat cocok untuk generasi muda.

Tentu saja, usulan penambahan usia pensiun tidak boleh hanya melihat dari sisi efisiensi jangka pendek. Kita juga harus menimbang masa depan birokrasi Indonesia. Jangan sampai karena keinginan mempertahankan SDM lama, justru kita kehilangan potensi luar biasa dari anak-anak muda yang siap mengabdi dan berinovasi untuk negeri.

Perlu diingat juga  bahwa tidak semua ASN menginginkan masa kerja yang lebih panjang. Jika kebijakan ini dilakukan secara otomatis, akan ada pula ASN yang justru merasa sudah cukup mengabdi. Mereka mungkin sudah mulai merasa lelah secara fisik dan mental, ingin lebih banyak waktu bersama keluarga, atau ingin fokus beribadah dan mengejar tujuan hidup personal. Bekerja terlalu lama bisa berisiko menurunkan produktivitas dan semangat, apalagi jika dilakukan karena "terpaksa" oleh sistem, bukan pilihan pribadi.

Oleh karena itu, kebijakan ini idealnya bersifat sukarela dan selektif. ASN diberi opsi, apakah ingin mengakhiri masa pengabdiannya sesuai usia pensiun saat ini, atau mengajukan diri untuk tetap bekerja lebih lama dengan penilaian ketat berdasarkan kinerja, kesehatan, dan semangat berinovasi

Akhirnya, semua kembali pada semangat kolaborasi lintas generasi. ASN senior yang bijaksana dan ASN muda yang penuh semangat bisa saling melengkapi. Bila kebijakan dirancang dengan keseimbangan, bukan hanya keadilan sosial yang terjaga, tapi juga masa depan birokrasi Indonesia yang lebih adaptif dan inklusif bisa terwujud………. Semoga.