Menjaga Martabat Guru dan Organisasi PGRI

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd

(Dewan Pembina PGRI)

Harus diakui tidak ada organisasi profesi guru terbesar dan terhebat sampai saat ini selain PGRI. Selain guru bahkan tak pernah menjadi guru pun kesengsem masuk menjadi pengurus atau ketua PGRI. Mengapa? Karena menjadi pengurus atau ketua PGRI adalah sebuah prestise dari sebuah organisasi profesi guru terbesar di negeri ini.

Mantan guru, pensiunan guru mengurus PGRI tidaklah mengapa karena Ia adalah bagian dari keluarga besar guru. Apalagi guru aktif tentu harus menjadi motor penggerak organisasi profesi guru. Terutama guru-guru yang tercatat di ranting atau cabang yang setiap hari hidup senafas dengan geliat dan dinamika guru.

Jangan sampai seseorang seharusnya menjadi “anggota kehormatan” malah menjadi pengurus. Mengapa? Karena biasanya anggota kehormatan atau tokoh penting tidak tercatat di ranting dan tidak bayar iuran. Tidak pernah menjadi guru TK/SD/SMP/SMA sederajat. Bagi Saya bila ada guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah menjadi pengurus PGRI lebih pas. Episentrum masalah guru ada di seputar sekolahan.

Mengurus organisasi profesi guru yang 100 persen guru hanya ada di ranting dan cabang PGRI. Makin ke atas makin sayup-sayup porsi gurunya. Inilah yang Saya gagas beberapa tahun yang lalu bahwa kelak organisasi guru minimal 60 persen diurus oleh guru aktif. Sisanya 40 persen? Kolaborasi sebagai masa transisi dan transformasi menuju onprof yang ideal sesuai UURI No. 14 Tahun 2005.

Andaikan PGRI tidak ada iuran tentu tidak terlalu menjadi masalah. Mengapa? Karena di PGRI ada iurang anggota yang mengalir dari bawah terus ke atas. Sementara makin ke atas makin tidak ada gurunya. Seolah iuran itu mengalir dari guru, oleh guru bukan kepada pengurus yang berasal dari guru.

Tulisan seperti ini agak berat dibaca dan bisa membuat kebakaran janggut pengurus. Mengapa? Karena bila kita bedah UURI No. 14 Tahun 2005 jelas amanahnya. Organisasi profesi guru adalah organisasi yang didirikan oleh guru, dari guru dan untuk guru. Ayam saja berkelompok dengan ayam. Domba dengan domba. Apalagi organisasi profesi guru sejatinya hanya satu profesi guru saja.

Seorang guru SMAN bernama Budi Edia pernah membuat sebuah komentar di FB. Ia menyatakan “Semua guru stop iuran PGRI bila pengurus PGRI bukan dari guru”. Ini satu pernyataan guru murni yang bersuara radikal tapi membawa pesan fanatisme terhadap organisasi profesi guru. Pernyataan ini adalah kritik tajam pada PGRI yang menarik iuran dari guru anggota.

Mengapa banyak pejabat atau bukan guru TK/SD/SMP/SMA sederajat birahi tinggi menjadi ketua atau pengurus PGRI? Jawabannya bisa ditebak. Arahnya sangat bisa terbaca. Idealis atau pragmatis? Hanya ada kemungkinan dua yakni pragmatis atau ada sisi idealis. Hanya “penonton” yang bisa melihat kemurnian para “pemain” organisasi di lapangan.

Pemerintah sudah menangkap sejak lama dan tahu persis akan hal di atas. Buktinya? Sampai saat ini tidak ada pengakuan kepada PGRI sebagai organisasi profesi guru. Pemerintah kebingungan. Organisasi guru kok diurus bukan oleh guru? Lebih unik lagi para pengurus  PGRI pun---yang bukan guru---tidak mau mengajukan PGRI sebagai organisasi murni guru. Mengapa? Kursi kehormatan dan rezeki lainnya bisa hilang. Akan terpental dari struktur pengurus PGRI.

Simalakama organisasi PGRI sampai saat ini. Semoga ke depan PGRI bisa terus bertransformasi, benar-benar sebagai organisasi guru murni. Bila tidak murni maka perjuangan martabat guru bisa masuk angin atau demam di tengah jalan. Hanya guru yang tahu persis masalah dirinya. Hanya  guru pengurus PGRI yang tahu masalah guru karena mereka merasakan sebagai guru. 

Guru pengurus PGRI saat berbicara dan memperjuangkan nasib guru identik berbicara dan memperjuangkan apa yang dialami entitas dirinya. Bila pengurus bukan guru berbicara dan memperjuangkan nasib guru identik berbicara nasib orang lain, bukan dirinya. Guru pengurus PGRI jelas memperjuangkan nasib “entitas” dirinya. Bisa jadi pengurus PGRI bukan guru hanya memperjuangan kehormatan dan “elisitas” dirinya.

PGRI milik guru, PGRI untuk guru, bukan guru untuk PGRI. Bila para guru di seluruh Indonesia kompak menghentikan iuran karena dianggap hanya menjadi mata pencaharian pengurus bukan guru, bahaya! Kehormatan dan martabat guru adalah ruh perjuangan PGRI. PGRI hadir untuk guru, bukan guru hadir untuk PGRI. Utamakan memuliakan guru mulai dari membuka pintu lebar-lebar bagi guru-guru mengurus PGRI sebagai rumahnya sendiri.