MENJAGA SEKOLAH DI TENGAH KETIDAKPASTIAN: GURU HONORER DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN BERKEADILAN

”Guru honorer di ujung 2026: negara sedang menata pendidikan atau justru menguji batas kesabaran para penjaga masa depan bangsa?”

Oleh A. Rusdiana

Fenomena pendidikan nasional kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai “Guru Honorer Berakhir Hingga Akhir 2026” serta ribuan guru PPPK paruh waktu yang mempertanyakan status dan pembayaran gaji di Tasikmalaya. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya berkaitan dengan kurikulum dan capaian akademik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pengabdian para guru yang selama ini menjadi penyangga utama sekolah-sekolah di berbagai daerah. Di tengah keterbatasan sarana, kekurangan tenaga pendidik, dan tekanan administratif, guru honorer tetap hadir menjaga ruang kelas agar cahaya pendidikan tidak padam.

Secara teoretis, pendidikan berkualitas lahir dari sinergi kolektif yang mampu membangun manusia sehat, baik, benar, cerdas, dan cageur-bageur sebagaimana ruh pembangunan manusia dalam Gapura Panca Waluya Jawa Barat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan kenyataan di lapangan, terutama terkait kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan, dan keberlanjutan pengabdian tenaga pendidik non-ASN. Tulisan ini bertujuan menegaskan bahwa pendidikan berkeadilan hanya dapat terwujud apabila pemerintah, sekolah, dan keluarga bergerak serentak dalam menghargai serta memperkuat peran guru sebagai penjaga masa depan bangsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita elaborasi satu persatu:

Pertama: Pemerintah sebagai Pengarah Kebijakan Pendidikan; Pemerintah memiliki posisi strategis sebagai regulator yang menentukan arah kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses, peningkatan mutu guru, dan penguatan sarana pendidikan menjadi fondasi terciptanya sistem pendidikan yang berkeadilan. Namun kebijakan tidak cukup berhenti pada dokumen administratif. Ia harus mampu diterjemahkan menjadi solusi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat pendidikan.

Pemberitaan mengenai guru honorer hingga akhir 2026 menghadirkan kegelisahan besar, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini bertumpu pada tenaga honorer untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran. Di banyak sekolah pinggiran, guru honorer bukan sekadar pelengkap administrasi pendidikan. Mereka adalah penjaga sekolah yang memastikan anak-anak tetap belajar setiap hari. Ada yang datang pagi menembus hujan dengan kendaraan sederhana, ada yang tetap mengajar meski honor belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan ada yang bertahan dalam ketidakpastian status demi pengabdian terhadap pendidikan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan Indonesia sesungguhnya masih berdiri di atas kekuatan ketulusan dan pengabdian. Karena itu, ketika berbicara tentang pendidikan berkeadilan, pembicaraan tersebut harus dimulai dari penghargaan terhadap guru. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penataan guru non-ASN dilakukan secara manusiawi, bertahap, dan tetap menjamin keberlangsungan pendidikan di daerah.

Kedua: Sekolah sebagai Pusat Transformasi Nilai dan Pengetahuan; Sekolah merupakan ruang strategis tempat ilmu, nilai, dan karakter bertemu dalam satu proses pendidikan yang utuh. Sekolah bukan sekadar tempat transfer pengetahuan, tetapi pusat transformasi manusia menuju pribadi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya. Dalam konteks ini, kualitas sekolah tidak cukup diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuannya membangun budaya belajar yang sehat dan manusiawi.

Di banyak daerah, keberlangsungan sekolah sangat bergantung pada dedikasi guru honorer. Mereka tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi pembina moral, pendamping sosial, bahkan penggerak budaya sekolah. Ketika guru-guru tersebut berada dalam ketidakpastian, sesungguhnya sekolah pun sedang menghadapi ketidakpastian. Sebab sekolah yang kuat tidak hanya dibangun oleh gedung dan kurikulum, tetapi juga oleh kehadiran guru-guru pengabdi yang menjaga nilai dan semangat belajar peserta didik.

Dalam perspektif pendidikan berkeadaban, sekolah harus memperkuat budaya pendidikan berbasis nilai. Keteladanan, disiplin, gotong royong, dan kepedulian sosial harus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ketika guru dihargai dan sekolah memperoleh dukungan kebijakan yang memadai, maka proses pembelajaran akan berjalan lebih sehat dan bermakna.

Ketiga: Keluarga sebagai Fondasi Pembentukan Karakter; Keluarga merupakan madrasah pertama yang membentuk arah kehidupan anak sebelum mengenal sekolah dan masyarakat. Dalam keluarga, nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan terhadap ilmu mulai ditanamkan. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan sekolah, tetapi juga pada kekuatan keluarga dalam membangun karakter generasi muda.

Persoalan guru honorer sesungguhnya juga menyentuh kehidupan keluarga para pendidik. Ketika kesejahteraan guru berada dalam ketidakpastian, maka stabilitas keluarga ikut terdampak. Namun di tengah keterbatasan tersebut, banyak guru tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka tetap hadir mengajar, mendidik, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengabdian guru sesungguhnya juga merupakan perjuangan keluarga.

Dalam konteks pendidikan karakter, keluarga perlu menjadi mitra aktif sekolah dalam menjaga semangat belajar anak di tengah tantangan zaman digital. Anak-anak tidak cukup hanya dibekali kecerdasan akademik, tetapi juga membutuhkan keteladanan moral, kasih sayang, dan pendampingan yang konsisten. Ketika keluarga, sekolah, dan pemerintah berjalan bersama, maka pendidikan akan benar-benar menjadi jalan pembebasan yang melahirkan generasi unggul sekaligus berakhlak mulia.

Pada akhirnya, pemberitaan tentang guru honorer hingga akhir 2026 harus menjadi momentum refleksi bersama bahwa pendidikan berkeadilan dimulai dari penghargaan terhadap guru dan penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang manusiawi dan berpihak, sekolah harus menjadi pusat transformasi nilai dan ilmu, sementara keluarga harus tetap menjadi fondasi karakter generasi muda. Ketika ketiga pilar tersebut bergerak serentak dalam semangat Gapura Panca Waluya, maka pendidikan tidak hanya melahirkan manusia cerdas, tetapi juga membangun peradaban yang sehat, bermartabat, dan berkeadilan. Wallahu A’lam.

Profil Penulis: