MENTERI PENDIDIKAN BARU: APAKAH KURMER DIROMBAK?

Oleh Tatang Sunendar

Resmilah sudah Prof DR Abdul Muti MEd ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan oleh presiden Prabowo yang diumumkan langsung pada pengumuman resmi minggu malam pukul 22.00 Wib, dan dalam waktu singkat jagat medsos menunjukkan keriuhan, akankah kurikulum merdeka dirombak. Diskusi ini sebuah kewajaran mengingat selama ini muncul sebuah ungkapan ganti Menteri ganti kukikulum, apalagi Prof Mutu dalam sebuah tayangan podcast dengan https://youtu.be/IMXBuyfrhDQ?si=yJR58znXKMjRRJU7, menyiratkan bahwa kurikulum merdeka perlu ditinjau ulang.

Kurikulum Merdeka diperkenalkan dengan semangat untuk memberikan kebebasan lebih kepada guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar. Salah satu tujuan utama kurikulum ini adalah membebaskan sekolah dari keterikatan pada sistem pendidikan yang terlalu kaku dan seragam. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan kondisi lokal masing-masing sekolah. Siswa diberikan lebih banyak kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa terbebani oleh beban administrasi dan evaluasi yang terlalu ketat.

Dengan pendekatan ini, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan siswa, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global. Kurikulum merdeka baru diberlakukan secara nasional tahun 2024 yang ditandai dengan terbitnya Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 yang sebelumnya dibelakukan secara parsial di sekolah penggerak dan sekolah uji coba lainnya. Nah sejalan dengan bergantinya menteri pendidikan, bagaimana nasib kurikulum merdeka ini?

Setiap menteri pendidikan biasanya membawa visi dan misi yang berbeda sesuai dengan agenda pemerintahan yang berlaku. Menteri pendidikan yang baru tentunya memiliki wewenang penuh untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada, termasuk kurikulum. Dalam banyak kasus, reformasi pendidikan sering kali mencakup perubahan kurikulum, terutama jika kebijakan sebelumnya dianggap kurang efektif atau tidak relevan dengan visi baru yang diusung.

Meski demikian, perombakan total terhadap Kurikulum Merdeka bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Proses pengembangan dan implementasi kurikulum melibatkan banyak pihak, termasuk guru, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Apalagi, Kurikulum Merdeka baru saja diimplementasikan secara nasional dan banyak sekolah yang sudah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan ini,

Namun demikian nampaknya dari fenomena kurirulum merdeka perlu dirombak menjadi salah satu alasan mengapa perombakan Kurikulum Merdeka mungkin tidak akan dilakukan secara drastis adalah karena tantangan dalam dunia pendidikan yang kompleks dan dinamis. Kurikulum Merdeka sebenarnya lahir sebagai respons terhadap kritik panjang terhadap sistem pendidikan yang dianggap terlalu seragam dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan di Indonesia perlu lebih responsif terhadap kebutuhan siswa yang beragam, serta perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin cepat.

Namun, bukan berarti Kurikulum Merdeka tidak memiliki kekurangan. Beberapa pihak menganggap bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada sekolah dan guru belum diimbangi dengan dukungan yang memadai, baik dalam hal pelatihan, sarana, maupun prasarana. Kesiapan tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di sinilah peran menteri baru sangat penting dalam menyempurnakan implementasi kurikulum ini, bukan merombaknya secara total.

Pertanyaan yang muncul di kalangan publik adalah, apakah menteri pendidikan yang baru akan mempertahankan Kurikulum Merdeka atau justru merombaknya? Jawaban atas pertanyaan ini tentu bergantung pada analisis mendalam yang dilakukan oleh tim menteri yang baru terhadap efektivitas kurikulum ini di lapangan.

Jika menteri baru menilai bahwa Kurikulum Merdeka memiliki fondasi yang kuat untuk terus dikembangkan, maka kemungkinan besar kebijakan ini akan tetap dipertahankan, namun dengan berbagai penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut bisa mencakup peningkatan kualitas pelatihan guru, penyediaan sumber daya yang lebih baik, atau penyesuaian terhadap kebutuhan spesifik di daerah-daerah tertentu.

Di sisi lain, jika ditemukan bahwa kurikulum ini tidak berjalan sesuai harapan, karena kurikulum merdeka yang berlandaskan pada prinsip Pendidikan Ki Hajar Dewantara belum diimplementaiskan secara utuh di era Mas Nadiem ini sehingga perlu merombaknya atau bahkan menggantinya dengan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan visi pendidikan yang betul sesusai dengan prinsip KHD dalam pembangunan manusia seutuhnya..

Oleh karena itu perombakan kurikulum merdeka di bawah Prof Muti memang mungkin terjadi, namun tidak akan dilakukan secara instan. Kurikulum Merdeka lahir dari kebutuhan akan fleksibilitas dan relevansi pendidikan dalam menghadapi perubahan zaman, dan meskipun ada beberapa kekurangan dalam implementasinya, perombakan total kurikulum bukanlah solusi yang mudah atau cepat. Kemungkinan besar, yang akan terjadi adalah penyempurnaan atau penyesuaian, bukan pembatalan total. Tantangan bagi Menteri baru adalah bagaimana memastikan Kurikulum Merdeka berjalan optimal di semua lapisan, sambil merespons kebutuhan pendidikan yang terus berkembang di masa depan. Apalagi Menteri baru ini didampingi oleh dua wakil Menteri, semoga saja proses perbaikan ke arah yang lebih baik akan terus digenjot.

Selamat bekerja Prof Muti dan dua orang wakilnya. Semoga perombakan kurikulum merdeka tidak kembali ke titik nol. Dan terima kasih Mas Nadiem semoga dengan kiprah yang telah dilakukan dapat meningkatkan mutu siswa kita sehingga pendidikan akan semakin maju. Kita yang di lapangan dirombakan atau tidak nampaknya biasa saja…semoga.