MENUJU KORPRI BERAKHLAK

Oleh Hasbullah Fudail

(Anggota Korpri)

Ketika mengikuti upacara peringatan hari Korpri ke-51 secara virtual di kantor, Selasa (29/11/2022), seorang teman Aparatur Sipil Negara (ASN) berucap secara bercanda, “Apa sih yang saya dapatkan setelah sekian lama menjadi anggota Korpri?” Pertanyaan ini menjadi menggelitik untuk didiskusikan karena sebagai ASN secara otomatis harus menjadi anggota Korpri.

Membaca penggalan judul tulisan di atas, kemungkinan pembaca terbetik dalam pikiran, apakah  saat ini Korpri sebagai wadahnya para ASN  berkumpul “akhlaknya masih kurang?” Sehingga  menggunakan kata Menuju Korpri Berakhlak. Akar kata berakhlak adalah “akhlak” yang identik dengan budi pekerti, kelakuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sementara dalam buku 'Pendidikan Islam', menyebut akhlak secara bahasa diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang.

Kata “berakhlak” dalam judul tersebut adalah nilai-nilai dasar/inti/fundamental (core values) yang baru dikembangkan dalam lingkup ASN. “Berakhlak” adalah tata nilai ASN baru dan merupakan fondasi bagi Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. “Berakhlak” merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Sebagai tata nilai baru yang menjadi pegangan fondasi bagi semua kementerian atau lembaga non kementerian di pusat maupun di daerah sudah dijadikan panduan setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi menjadi “Ber-Akhlak” dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) “Bangga Melayani Bangsa”, Selasa (27/07/2021) pagi, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Nilai dasar ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang sebelumnya  masih bervariasi di setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam sambutannya Presiden RI Jokowi menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memegang teguh nilai-nilai dasar serta mempunyai semboyan yang sama dalam melaksanakan tugasnya.

Perjalanan suatu organisasi seperti Korpri dengan usia yang sudah lebih dari setengah abad tepatnya 51 tahun yang lalu, 29 November 1951 Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia)  berdiri ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 29 November 1971 di Jakarta. Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Korpri menjadi satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai pemerintah dan perusahaan Negara.

Tantangan Korpri ke depan

Pada usia yang sudah dianggap dewasa untuk mewujudkan Korpri Berakhlak, maka tantangan Korpri di masa depan dalam menjaga muruah dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya adalah mencakup:

1. Menjaga Netralitas dalam Pemilu

Memasuiki tahun 2023 dan 2024, menjadi masa yang sangat penting untuk menjaga netralitas ASN dari berbagai kepentingan partai politik baik secara tidak langsung melalui pejabat Negara (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat BUMN dan BUMD) untuk menggiring para  pegawainya agar memilih sesuai dengan patron politiknya.

Ketika Orde Baru berkuasa seluruh ASN (dulu PNS) diwajibakan untuk monoloyalitas dengan harus memilih Golkar sebagai partai penguasa dalam setiap pemilihan umum. Dengan regulasi  netralisatas ASN dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014, maka ASN yang terlibat langsung maupun tidak langsung tidak netral dalam Pemilihan Umum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kesenjangan ASN

Dalam hampir 8 tahun terakhir ke belakang kenaikan gaji ASN baru 2 (dua) kali yakni pada tahun 2015 dengan kenaikan gaji sebesar 5 persen kemudian tahun 2019, barulah gaji PNS mengalami kenaikan gaji dengan persentase 5 persen.

Secara riil pendapatan ASN berkurang karena adanya inflasi (kenaikan harga-harga) dan kenaikan BBM. Artinya tingkat kesejahteraan anggota Korpri cenderung menurun dari sebelumnya, akibat tidak adanya kenaikan penghasilan dari kenaikan gaji diperparah dengan  melonjaknya harga-harga kebutuhan. Adanya beberapa Calon ASN yang mengundurkan diri pada penerimaan tahun 2021, salah satu faktornya adalah tingkat penghasilan yang didapat dianggap kurang memadai dibandingkan dengan sektor swasta.

Kondisi ASN di berbagai Kementerian dan Lembaga, maupun antar daerah juga masih terjadi kesenjangan dalam jumlah penghasilan bersih yang di bawah pulang ke rumah. Adanya kesenjangan ini perlu dicarikan solusi agar tidak memberi dampak terhadap kinerja masing-masing ASN.

3. Mengubah Paradigma Melayani dan Berkompetisi

Berbagai ungkapan masyarakat maupun yang disampaikan langsung oleh presiden Jokowi agar  mental ASN dirombak total dari mental mempersulit menjadi memudahkan pelayanan. Kisah Visa on Arrival (VOA) dan Kitas (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) atas pelayanan Imigrasi yang cenderung mengatur dan mengontrol sehingga mempersulit pelayanan. Presiden merasa sangat malu atas pengaduan dari berbagai calon investor atas perilaku di jajaran Imigrasi, maka mengusulkan agar Dirjen Imigrasi dan jajarannya diganti semua.

Kompetisi jabatan struktural yang diemban oleh para anggota Korpri saat ini mengharuskan para anggota Korpri untuk meningkatkan kompetensi teknis, manejerial, sosial kultural untuk bersaing dengan calon pejabat bukan ASN asli. Terpilihnya Alex Denni sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Mempan RB dengan latar belakang perbankan menjadi bukti  perlunya meningkatkan kompetensi para ASN. Termasuk pemilihan calon Direktur Jenderal Imigrasi saat ini juga diikuti dari non ASN.

4. Anggota Berhadapan Hukum

Hampir semua kasus korupsi yang ditangani KPK pasti ada keterlibatan unsur anggota Korpri  baik sebagai pejabat struktural maupun fungsional. Ini tentu menjadi kewajiban pengurus Korpri  untuk melakukan pendampingan dalam persidangan. Selain itu pencegahan budaya korupsi bagi anggota menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mengurangi perbuatan korupsi.

Bagaimana pengurus Korpri dapat membantu para anggotanya yang berhadapan dengan hukum khususnya masalah korupsi akan menjadi dilematis dalam penegakan hukum?

Semoga Korpri akan mampu memberi jawaban untuk mewujudkan Korpri Berakhlak dalam menjawab tantangan masa depan demi mewujudkan fungsi utama ASN yaitu: pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.