MENUJU SDM KEMENKUMHAM BERKELAS DUNIA (DALAM RANGKA HDKD KEMENKUMHAM 19 AGUSTUS 2022)

Oleh Hasbullah Fudail

Mampukah Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersaing secara global menuju SDM Berkelas Dunia, baik di lingkup internal maupun eksternal? Akan sangat ditentukan bagaimana  sistem  pendidikan, pelatihan, dan pengambilan kebijakan SDM dilakukan dengan pendekatan kontekstual.

Demikian salah satu pemikiran disampaikan Hasanuddin Masaile (Sekretaris Jenderal Kemenkumham periode Yusril Izha Mahendra), ketika penulis melakukan diskusi di kediamannya di daerah Jakarta Selatan baru-baru ini. Jika Kementerian ini, tidak mampu melakukan penyesuaian pendidikan yang bersifat kontekstual maka SDM yang dihasilkan tidak akan mampu bersaing secara global.

Kemenkumham perlu menyesuaikan pendidikan secara kontekstual khsusunya dalam  mempersiapkan pendidikan bagi persiapan dan penciptaan kader pemimpin di tataran struktural pemerintahan, baik jabatan di internal Kementerian maupun di eksternal Kementerain/lembaga  lainya. SDM Kemenkumham adalah SDM yang direkrut pertama kali sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kemenkumham.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) menjadi tumpuan Kementerian ini  dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk bersaing secara Global. Sekolah Poliktehnik Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politehnik Keimigrasian (Poltekim) yang ada di bawah kewenangan BPSDM merupakan lembaga yang diharapkan mampu menjadi  laboratorium dalam memproduksi SDM pemimpin masa depan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.

Kondisi kekinian saat ini, menunjukkan bahwa jabatan struktural khususnya di level Pimpinan Tinggi (Utama, Madya dan Pratama) sebagai puncak karier ASN menjadi impian banyak ASN dan swasta untuk dapat meraih dan menduduki jabatan tersebut. Salah satu indikator kesuksesan SDM Kementerian ini, ketika mampu menciptakan kader-kader pemimpin yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi baik di internal maupun di eksternal.

Dalam rangka momentum peringatan perdana Hari Darma Karya Dhika (hari lahir Kementerian Hukum dan HAM) yaitu 19 Agustus 2022, yang sebelumnya selalu dirayakan pada tanggal 30 Oktober. Penetapan ini dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-2.OT.01.03 Tahun 2021 yang dibacakan dalam upacara Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia, Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-76 Tahun 2021, Sabtu (30/10). Dengan dasar bahwa pengangkatan Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai  Menteri Kehakiman Pertama pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia tanggal 19 Agustus 1945.

Pada momen HDKD yang ke 77 ini,  patut kiranya menjadi sangat berarti bagi Kementerian Hukum dan HAM karena menyangkut agenda besar untuk mempersiapkan SDM menuju  pemerintahan kelas dunia, sebagaimana dalam bait Mars Kementerian Hukum dan HAM (Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia).

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.Visi dari Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.” Pemerintahan kelas dunia merupakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat serta memiliki manajemen pemerintahan demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik.

BPSDM (Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia) Hukum dan HAM sebagai unit pusat Kemenkumham yang bertugas mengembangkan kompetensi pegawai, menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan sebagai upaya membentuk kepemimpinan aparatur Kemenkumham dan instansi lainnya menjadi pemimpin visioner yang terus bergerak untuk kemajuan Negara Indonesia.

Oleh karena itu, momentum peringatan HDKD yang pertama kali pada 19 Agustus ini, harus dapat dimakna, bagaimana Kementerian ini harus mampu untuk mempersiapkan pemimpin masa depan? Dengan alasan:

1. Purnabakti dan Persiapan Kader

Kondisi internal Kementerian Hukum dan Ham baik di jajaran Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) maupun Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2) yang akan memasuki purnabakti baik untuk tahun ini maupun tahun depan berjalan pada titik final purnabakti alias pension. Untuk itu perlu   mempersiapkan kader pimpinan berikutnya. Idealnya posisi-posisi yang purna tersebut, diisi kembali dari kader-kader internal terbaik yang sudah disiapkan melalui berbagai seleksi kompetensi.

Realitas menunjukkan bahwa dari 11 Unit eselon 1 (Pimpinan Tinggi Madya) maupun Pimpinan Pratama, Pimpinannya yang berasal dari SDM Kementerian Hukum dan HAM masih dirasa belum optimal. Untuk berkompetisi di eksternal SDM Kemenkumham juga masih sangat terbatas. Ini tentunya menjadi tantangan BPSDM untuk dapat melahirkan pemimpin struktural masa depan.

Selain itu, kita juga berharap bahwa SDM Kemenkumham dapat berkompetisi untuk mengisi posisi posisi pimpinan Tinggi di luar Kemenkumham, sehingga mampu memberi  warna     dengan nilai-nilai PASTI  (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi) yang sudah menjadi ikon Kemenkumham.

Harus juga dipahami bahwa untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya ada aspek aspek politik dan pertimbangan lainnya yang tidak hanya semata semata mengandalkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

2. Kompetisi semakin terbuka dan kompetitif

Bahwa untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi saat ini dan ke depan, maka kemampuan    untuk berkompetisi sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang akan menduduki Jabatan tersebut. Pejabat Pimpinan Tinggi dilakukan seleksi secara terbuka.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional.

Regulasi terbaru bahwa untuk menduduki Pimpinan Tinggi Madya tidak harus dari ASN murni, hal ini semakin menjadi tantangan SDM Kemenkumham untuk bersaing dengan SDM sektor swasta yang mempunyai kompetensi lebih baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menggelar seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya. Berbeda dari sebelumnya, tidak hanya dapat diikuti oleh para pegawai negeri sipil (PNS), kini kalangan non-PNS pun dapat berpartisipasi dalam seleksi terbuka ini. Memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap calon.

Untuk pertama kali tahun 2021, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur  dijabat oleh Dr. Ir. Alex Denni, M.M. dengan latar  belakang non-PNS tetapi dari swasta di BUMN Perbankan. 

Selain itu, wacana terbaru usulan dari gagasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan agar perwira aktif TNI bisa masuk ke pemerintahan menjadi polemik beberapa waktu terakhir. 

Dengan kompetisi yang terbuka dan kompetitif maka SDM Kemenkumham harus proaktif mempersiapkan diri menyosong era persaiangan dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.

3. Kementerian Yang Strategis

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu dari 12 Kementrian dan 10 Menteri Negara   yang berdiri setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus dalam sidang ke 2 PPKI. Ini memberi isyarat bahwa kementerian ini menjadi salah satu institusi strategis dalam pembangunan birokrasi sejalan dengan periode awal kemerdekaan.

Selain itu Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut UU Kementerian Negara membantu presiden dalam tugas masalah hukum dan Hak Asasi Manusia.  Kementerian ini mempunyai tugas dan fungsi yang sangat mendasar dan luas. Mendasar karena  menyangkut urusan fondasi berbangsa dan bernegara berupa pembentukan perundang- ungdangan, Hukum Administrasi Negara, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia, sampai pada tempat menitipkan orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga Kementerian ini seringkali disebut memiiki tugas dan fungsi mulai saat orang merancang peraturan, menjalankan aturan, mengawasi aturan sampai tempat menitipkan orang yang melanggar aturan. Ibarat Daerah Aliran Sungai, tugas Kementerian ini mulai dari hulu sampai hilir.

4. Rekruitmen SDM Terbaik

Pola Rekruitmen yang menerapkan sistem yang sangat ketat, sehingga akan diperoleh bibit bibit yang berkualitas sangat mempengaruhi perjalanan karir seorang ASN. Jika yang masuk mendaftar sebagai ASN secara akademik dan keterampilan yang terbatas, maka dipastikan untuk pengembangan SDM-nya pasti mengalami kendala untuk bersaing secara global.

Dalam rekruitmen ASN, akan sangat menentukan apakah Kemenkumham ini termasuk  instansi  dengan tingkat pilihan yang banyak diminati atau tidak. Data survei yang ada bisa dipakai, bahwa kementerian ini masuk peringkat terbesar sebagai institusi yang paling banyak diminati oleh para pendaftar CPNS.

Hasil penelitian menunjukkan 10 instansi paling diminati dalam penerimaan CPNS tahun 2021 secara berurut 1-10 adalah: Kementerian Hukum dan HAM (153.455), Kementerian Perhubungan (44.041), Kejaksaan Agung (43.421), Pemprov DKI Jakarta (13.941), Pemprov Jawa Barat (13.372), Pemprov Jawa Timur (12.511), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (9.874), Kementerian Kesehatan (8.752), Kementerian Pertanian (8.264), Pemerintah Kabupaten Bandung (8.224).

Banyaknya peminat menjadi CPNS belum menjadi gambaran utuh kondisi kementerian tersebut, karena tergantung formasi yang ditawarkan, kemungkinan formasi terbanyak untuk pendidikan SLTA sehingga ini bisa menjadi pemicu banyaknya peminat yang mendaftar karena latar belakang pendidikannya.

Adanya beberapa CPNS yang mundur setelah lulus diterimah dalam seleksi CPNS tahun ini, bisa juga menjadi salah satu indikator bahwa institusi tersebut tidak terlalu menjadi incaran bagi para pencari kerja khususnya yang sudah diterima di Kemenkumham tetapi kemudian menyatakan mundur.

Selamat ulang tahun ke 77 Kemenkumham, semoga menjadi lokomotif dalam menciptakan  birokrasi Pemerintahan Berkelas Dunia.