MENULIS SEBELUM MENGUNGGAH: BELAJAR ETIKA DIGITAL DARI AKSI PATI DI SENAYAN

”Aksi Pati di Senayan memberi pelajaran penting: demokrasi membutuhkan keberanian bersuara sekaligus kecerdasan menjaga etika komunikasi digital.”

Oleh A. Rusdiana

Media sosial telah mengubah cara masyarakat mengikuti peristiwa publik. Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, misalnya, tidak hanya berlangsung di jalan dan ruang audiensi, tetapi juga bergerak cepat melalui unggahan, komentar, potongan video, dan percakapan warganet. Massa AMPB menyampaikan aspirasi, melakukan audiensi dengan pimpinan DPR, kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Senayan.

Peristiwa tersebut relevan menjadi bahan pembelajaran karakter digital. Demokrasi memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat; media sosial memperluas ruang itu. Namun, kebebasan berbicara harus berjalan bersama tanggung jawab. Dalam perspektif tabligh, pesan bukan sekadar disampaikan, tetapi harus benar, tepat, santun, dan membawa maslahat. Karena itu, sebelum mengunggah atau berkomentar tentang peristiwa yang sedang berkembang, generasi digital perlu membangun kebiasaan sederhana tetapi mendasar: berpikir sebelum menekan tombol “kirim”.

Tulisan ini bertujuan mengelaborasi “Berpikir Sebelum Mengunggah dan Berkomentar” sebagai implementasi nilai tabligh dalam pendidikan karakter generasi digital. Peristiwa aksi masyarakat di Senayan dijadikan konteks pembelajaran agar peserta didik mampu membedakan fakta, opini, emosi, dan provokasi sekaligus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dari itu semua, ada empat pembelajaran untuk dimaknai bersama:

Pertama: Pastikan Benar Sebelum Menyebarkan; Kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan ketepatan informasi. Ketika sebuah demonstrasi berlangsung, foto, video, judul berita, dan komentar dapat beredar tanpa konteks yang lengkap. Bahkan satu potongan video dapat menimbulkan kesimpulan berbeda ketika dipisahkan dari rangkaian peristiwanya.

Aksi AMPB memberikan contoh penting. Sumber pemberitaan menunjukkan bahwa massa Pati menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi di DPR, kemudian membubarkan diri. Karena itu, warganet tidak semestinya mencampurkan setiap kejadian setelahnya tanpa melakukan verifikasi. Pendidikan tabligh mengajarkan prinsip sederhana: jangan menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi; jadilah orang yang memastikan informasi itu benar sebelum menyebarkannya.

Kedua: Bedakan Aspirasi, Kritik, dan Provokasi; Kritik merupakan bagian penting kehidupan demokratis. Masyarakat berhak menyampaikan ketidaksetujuan dan tuntutan kepada pemegang kebijakan. Namun, kritik berbeda dengan penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, ataupun provokasi.

Peristiwa Senayan memperlihatkan mengapa kemampuan membedakan itu diperlukan. Massa AMPB dilaporkan telah meninggalkan lokasi setelah menyampaikan aspirasi, sementara kericuhan berikutnya disebut terjadi setelah aksi mereka selesai. Dalam situasi seperti ini, satu komentar gegabah dapat memberikan stigma kepada kelompok yang belum tentu bertanggung jawab. Maka, peserta didik perlu dilatih bertanya: Apakah informasi ini benar? Apakah sumbernya jelas? Apakah komentar saya menjelaskan masalah atau justru memperkeruh keadaan?

Ketiga: Kendalikan Jempol ketika Emosi Meninggi; Media sosial sering mengundang respons spontan. Melihat gambar kerumunan, benturan, atau kerusakan dapat membangkitkan marah, takut, kecewa, bahkan keinginan segera menyalahkan pihak tertentu. Padahal, emosi merupakan kondisi yang paling membutuhkan jeda sebelum berkomunikasi.

Di sinilah tabligh bertemu dengan pendidikan pengendalian diri. Generasi digital perlu dibiasakan menerapkan “jeda digital”: membaca secara utuh, memeriksa sumber, memahami konteks, lalu mempertimbangkan akibat sebelum berkomentar. Tidak semua informasi harus langsung diteruskan. Tidak semua perbedaan harus dilawan dengan kemarahan. Kemampuan menunda unggahan merupakan bagian dari kecerdasan sekaligus akhlak digital.

Keempat: Jadikan Media Sosial Ruang Pendidikan Demokrasi; Demonstrasi tidak semestinya hanya menjadi tontonan viral. Bagi dunia pendidikan, peristiwa publik dapat menjadi laboratorium pembelajaran demokrasi. Peserta didik dapat belajar bahwa aspirasi dapat disampaikan, dialog dapat dilakukan, perbedaan dapat diperdebatkan, tetapi martabat manusia tetap harus dijaga.

Dalam konteks aksi AMPB, sebagian perwakilan bahkan diterima di kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dari sini, guru dapat mengajak peserta didik mendiskusikan bagaimana kritik disampaikan secara argumentatif dan bagaimana informasi tentang aksi publik dibagikan secara bertanggung jawab. Media sosial dengan demikian tidak hanya menjadi arena komentar, melainkan ruang belajar kewargaan digital: kritis tanpa mencaci, berbeda tanpa membenci, dan bersuara tanpa kehilangan etika.

Singkatnya, nilai tabligh mengingatkan bahwa kemampuan berbicara selalu membawa tanggung jawab moral. Di era digital, setiap pemilik akun pada hakikatnya memiliki “mimbar” sendiri. Satu unggahan dapat dibaca banyak orang, satu komentar dapat membangun pemahaman, tetapi juga dapat melukai dan memperuncing konflik.

Aksi masyarakat di Senayan memberi pelajaran bahwa demokrasi membutuhkan ruang aspirasi sekaligus kedewasaan komunikasi. Generasi digital karena itu perlu membangun lima saringan sebelum mengunggah: apakah benar, apakah sumbernya jelas, apakah perlu, apakah santun, dan apakah bermanfaat? Bila salah satunya belum terpenuhi, menunda komentar mungkin jauh lebih bijaksana. Tabligh digital bukan sekadar keberanian berbicara, melainkan kecerdasan menentukan apa, kapan, bagaimana, dan untuk apa sebuah pesan disampaikan. Wallahu A’lam.

Profil Penulis: