Menunggu Kebijakan Menteri Pendidikan yang Bijak

Penulis: Agus Prasmono, M.Pd.

Dibaca: 32 kali

Agus Prasmono, M.Pd.

Oleh Agus Prasmono, M.Pd.

(Alumni Geografi UM ’85 dan Kepala Sekolah SMAN 1 Parang, Kabupaten Magetan)

 

Bagi Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, sarapan pagi pertama adalah membaca koran dan buku, karena dengan rajin membaca membuat sehat, pikiran tetap jalan dan otak tidak mengecil serta tentunya membuat pikiran tidak nglantur. Jangan sampai seperti salah satu tokoh yang dipaksa menjadi tokoh namun sejak kecil jarang membaca, sehingga sering salah dalam memaknai sebuah diksi. Kementerian Pendidikan di era Kabinet merah putih ini dibagi menjadi tiga kementerian yaitu Pendidikan Dasar dan menengah, Pendidikan Tinggi dan Ristek serta Kementerian Kebudayaan. Dampaknyapun menurut Mu’ti Anggaran pendidikan tahun 2025 secara otomatis akan dibagi menjadi tiga kementerian tersebut.

Sementara itu program yang sudah ditetapkan untuk kementerian pendidikan dasar dan Menengah sesuai dengan visinya yaitu “Pendidikan bermutu untuk semua’, ada tiga hal yaitu (1). Bagaimana memenuhi hak konstitusional untuk mendapat pendidikan (education for all), (2). Peningkatan mutu melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, (3). Peningkatan mutu melalui sertifikasi guru (sertifikasi, kompetensi/pelatihan, pendidikan guru), bisa beasiswa guru, kemitraan dengan pihak lain yang bisa meningkatkan kualitas guru. Inti kata banyak jalan ke Roma Menuju guru yang berkualitas.

Ujian nasional sebagai tolok ukur kualitas pendidikan secara Nasonal kelihatannya juga akan dihidupkan kembali oleh Menteri baru ini. Selama ini (Menteri Nadhiem Makarim) Ujian nasional diganti dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang hasilnya adalah rapor pendidikan (Raport sekolah). Namun tidak semua siswa mengikuti ANBK ini, hanya siswa yang menjadi sampling saja yang mengikuti. Dari ANBK inilah sekolah menjadikannya sebagai data awal untuk perencanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Kurikulum merdeka kelihatanya juga akan dievaluasi oleh Menteri baru ini. Kerikulum merdeka selama ini termasuk kurikulum yang tidak jelas perjalanannya bahkan PMM cenderung merepotkan guru karena harus sibuk mengisi aplikasi PMM bukan sibuk mengajar dan mendidik. Guru repot mengisi aplikasi sehingga tidak jarang meninggalkan tugas poko sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasinya.

Pendidikan Karakter selama ini dianggap mandeg ditempat selama berjalannya kurikulum merdeka walau ada Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi menu baru dalam kurikulum merdeka namun justru hasilnya masih banyak yang mempertanyakan. Memang kurikulum bukan membuat produk yang hasilnya langsung diketahui saat itu juga. Perlindungan guru selama ini juga semakin kacau. Kasus Supriyani di Sulawesi Tenggara menjadi puncak memburuknya nasib guru. Belum lagi beberapa kasus lain yang tidak diekpose dengan besar, masih cukup banyak kasus kriminalisi guru oleh aparat penegak hukum, orang tua maupun pihak LSM. Disisi lain nasib guru non PNS yang juga masih butuh perhatian dari segi kesejahteraan karena masih banyak yang dibawah UMR.

Demikian juga dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) banyak yang harus direvisi karena banyak yang mengecam sistem zonasi walaupu sangat baik juga untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sistem Zonasi memang perlu disempurnakan namun adakah sistem lain yang lebih baik tentunya masih perlu diformulakan dengan mendengar semua pihak.

Orientasi Pendidikan dasar akan lebih diarahkan untuk: (1). Peningkatan kualitas pendidikan, (2). Pendidikan anak usia dini wajib belajar 13 tahun semakin dituntaskan dengan baik, (3). Penguatan sain teknologi untuk menyiapkan generasi emas, (4). Program matematika sejak TK dan SD karena matematika ilmu dasar yang semua ilmu akan ada hitungan sederhananya, (5). TK harus mulai dikembangkan Literasi, numerasi, sosialisasi.

Pemenuhan sertifikasi dan kompetensi guru maka garu harus kemampuan pedagogik yang baik, karena guru perlu meningkatkan kemampuan menangani disiplin anak, kalaupun ada hukuman dengan hukuman yang edukatif  karena pengangkatan guru konseling menjadi preoritas karena diharapkan bisa membangun karakter lebih baik lagi. Peningkatan komunikasi pendidikan formal di sekolah dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan bukankah pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua termasuk pembiayaannya sekalipun. Tak kalah juga untuk pendidikan non formal juga demikian pula adanya, perlu kerjasama dengan orang tua.

Mulai Januari 2025 Gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat akan segera dimulai yaitu dengan: bangun pagi, beribadah, olahraga ringan, membaca, bermasyarakat, tidur dengan segera di waktu malam dan tak ketinggalan makan bergizi akan segera dilaksanakan walau hanya seharga Rp. 10.000,-. Gemar belajar (memperbanyak bacaan untuk anak-anak) seperti bacaan di tempat ibadah, di stasiun, di terminal, bandara, dengan kata lain mendekatkan bacaan dengan anak-anak. Salah satu ketertinggalan ini adalah ketertinggalan membaca.

Untuk mengimplementasikan gagasan Menteri Pendidikan itu semua bukan pekerjaan yang gampang, untuk itu perlu komunikasi dengan semua pihak. Menteri harus rajin mendengarkan suara guru agar suara guru menjadi nyanyian indah yang enak di dengar bukan suara yang parau karena menunggu janji Pemerintah. Turba dan mendengar keluan adalah suatu keharusan, jangan-jangan Menteri ini tidak mengetahui bahwa di Lembaga Pendidikan yan berada di lingkungannya selama ini (Perguruan Muhammdiyah) dan maupun sekolah NU (Ma’arif) banyak guru yang HR nya tidak lebih dari Rp 300.000,-. Namun mereka dengan iklas mengabdi tanpa pamrih hanya mengharap Ridha Allah semata toh nyatanya mereka juga bisa hidup dengan layak dan tak terdengar keluhannya walau bisa jadi sangat nyaring terdengar kalau merek berteriak. Tunjangan Kepala Sekolah yang hanya selisih Rp 200.000,- dengan guru juga perlu dipertimbangkan untuk dipikirkan mengingat beratnya tugas dan tanggungjawabnya juga agar guru berminat menjadi kepala sekolah karena selama ini sedikit yang mau menjadi kepala sekolah dengan dalih tak sebanding beratnya tanggungjawab dengan imbalan yang diterima.

Guru GTT yang tidak terdaftar di Dapodik karena sekolah terpaksa merekrut akibat kekurangan guru PNS karena semakin banyak yang pensiun. Sementara agar bisa masuk Dapodik juga bukan perkara yang mudah, sehingga hal ini juga harus didengar juga oleh sang Menteri. Guru non Dapodik ini sama berat tanggungjawabnya namun seekolah bingung mencarikan anggaran dari sumber mana yang bisa dipakai  kecuali dana Komite Cukup besar sehingga bisa dianggarkan untuk itu.

Jumlah dan lamanya jam belajar juga perlu mendapat perhatian. Pada kurikulum 1994 jumlah jam belajr per minggu hanya 38 jam. Namun sekarang menjadi 44 jam. Jelas penambahan sejumlah itu juga membawa dampak yang tidak kecil, mulai dari layanan ke siswa sampai dengan HR gurunya. Rasanya perlu dikembalikan jam semula yaitu 38 jam kembali agar siswa juga ada kesempatan belajar dengan lingkungan dimana dia berada baik lewat bimbingan maupun penugasan rumah dengan teman sebaya. Belum lagi wajib mengajar 24 jam untuk semua guru di semua jenjang juga ada yang menganggab tidak adil karena lama jam Sekolah dasar hanya 35 menit, SMP 40 menit dan SMA 45 menit per jam pelajaran. Sehingga total lama mengajar di SD 840 menit (14 jam), SMP 960 menit (16 jam) dan SMA 1.080 menit (18 jam) mengajar per minggu dengan tunjangan yang sama. Dulu sebelum kurikulum 1995, ada perbedaan tunjangan yaitu Guru SD, SMP dan SMA selisih Rp. 5.000,- (dikala itu gaji guru dibawah Rp. 100.000) sehingga perbedaan itu sangat berarti, namun sekarang sama dengan jumlah jam kerja yang berbeda cukup signifikan namun tunjangannya sama. Pengurangan jam belajar ini tentunya juga salah satu dampaknya nanti agar ada tugas rumah yang bertujuan mendekatkan siswa dengan orang tuanya ketika mengerjakan PR.

Di bidang kurikulum demikian juga semakin maju perkembangan peradaban manusia tentunya semakin berkembang materi pelajarannya sehingga kurikulum juga harus terus dikembangkan sesuai jamannnya. Untuk itu tentunya tidak bisa dipisahkan kerjasamanya dengan dunia perguruan tinggi demi adanya kesinambungan antar jenjang pendidikan. Seribu kebijakan baru ditunggu di dunia pendidikan. Semoga Menteri Pendidikan yang batu ini akan semakin bijak. Semua menunggumu.

 

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...