Penulis: Agus Prasmono, M.Pd.

Agus Prasmono, M.Pd.
Oleh Agus Prasmono, M.Pd.
(Alumni Geografi UM ’85 dan Kepala Sekolah SMAN 1 Parang,
Kabupaten Magetan)
Bagi Prof. Dr.
Abdul Mu’ti, M.Ed. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, sarapan
pagi pertama adalah membaca koran dan buku, karena dengan rajin membaca membuat
sehat, pikiran tetap jalan dan otak tidak mengecil serta tentunya membuat pikiran
tidak nglantur. Jangan sampai seperti salah satu tokoh yang dipaksa menjadi
tokoh namun sejak kecil jarang membaca, sehingga sering salah dalam memaknai
sebuah diksi. Kementerian Pendidikan di era Kabinet merah putih ini dibagi
menjadi tiga kementerian yaitu Pendidikan Dasar dan menengah, Pendidikan Tinggi
dan Ristek serta Kementerian Kebudayaan. Dampaknyapun menurut Mu’ti Anggaran
pendidikan tahun 2025 secara otomatis akan dibagi menjadi tiga kementerian
tersebut.
Sementara itu
program yang sudah ditetapkan untuk kementerian pendidikan dasar dan Menengah
sesuai dengan visinya yaitu “Pendidikan bermutu untuk semua’, ada tiga hal
yaitu (1). Bagaimana memenuhi hak konstitusional untuk mendapat pendidikan (education for all), (2). Peningkatan
mutu melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, (3). Peningkatan mutu
melalui sertifikasi guru (sertifikasi, kompetensi/pelatihan, pendidikan guru),
bisa beasiswa guru, kemitraan dengan pihak lain yang bisa meningkatkan kualitas
guru. Inti kata banyak jalan ke Roma Menuju guru yang berkualitas.
Ujian nasional
sebagai tolok ukur kualitas pendidikan secara Nasonal kelihatannya juga akan
dihidupkan kembali oleh Menteri baru ini. Selama ini (Menteri Nadhiem Makarim)
Ujian nasional diganti dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang
hasilnya adalah rapor pendidikan (Raport sekolah). Namun tidak semua siswa
mengikuti ANBK ini, hanya siswa yang menjadi sampling saja yang mengikuti. Dari
ANBK inilah sekolah menjadikannya sebagai data awal untuk perencanaan
pendidikan di setiap satuan pendidikan.
Kurikulum merdeka
kelihatanya juga akan dievaluasi oleh Menteri baru ini. Kerikulum merdeka
selama ini termasuk kurikulum yang tidak jelas perjalanannya bahkan PMM
cenderung merepotkan guru karena harus sibuk mengisi aplikasi PMM bukan sibuk
mengajar dan mendidik. Guru repot mengisi aplikasi sehingga tidak jarang
meninggalkan tugas poko sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, mengevaluasi
dan menindaklanjuti hasil evaluasinya.
Pendidikan Karakter
selama ini dianggap mandeg ditempat selama berjalannya kurikulum merdeka walau
ada Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi menu baru dalam
kurikulum merdeka namun justru hasilnya masih banyak yang mempertanyakan. Memang
kurikulum bukan membuat produk yang hasilnya langsung diketahui saat itu juga. Perlindungan
guru selama ini juga semakin kacau. Kasus Supriyani di Sulawesi Tenggara
menjadi puncak memburuknya nasib guru. Belum lagi beberapa kasus lain yang
tidak diekpose dengan besar, masih cukup banyak kasus kriminalisi guru oleh
aparat penegak hukum, orang tua maupun pihak LSM. Disisi lain nasib guru non
PNS yang juga masih butuh perhatian dari segi kesejahteraan karena masih banyak
yang dibawah UMR.
Demikian juga
dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) banyak yang harus direvisi karena
banyak yang mengecam sistem zonasi walaupu sangat baik juga untuk pemerataan
kualitas pendidikan. Sistem Zonasi memang perlu disempurnakan namun adakah
sistem lain yang lebih baik tentunya masih perlu diformulakan dengan mendengar
semua pihak.
Orientasi Pendidikan
dasar akan lebih diarahkan untuk: (1). Peningkatan kualitas pendidikan, (2). Pendidikan
anak usia dini wajib belajar 13 tahun semakin dituntaskan dengan baik, (3). Penguatan
sain teknologi untuk menyiapkan generasi emas, (4). Program matematika sejak TK
dan SD karena matematika ilmu dasar yang semua ilmu akan ada hitungan
sederhananya, (5). TK harus mulai dikembangkan Literasi, numerasi, sosialisasi.
Pemenuhan
sertifikasi dan kompetensi guru maka garu harus kemampuan pedagogik yang baik,
karena guru perlu meningkatkan kemampuan menangani disiplin anak, kalaupun ada
hukuman dengan hukuman yang edukatif karena pengangkatan guru konseling menjadi preoritas
karena diharapkan bisa membangun karakter lebih baik lagi. Peningkatan
komunikasi pendidikan formal di sekolah dengan masyarakat juga perlu
ditingkatkan bukankah pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah, masyarakat
dan orang tua termasuk pembiayaannya sekalipun. Tak kalah juga untuk pendidikan
non formal juga demikian pula adanya, perlu kerjasama dengan orang tua.
Mulai Januari 2025
Gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat akan segera dimulai yaitu dengan: bangun
pagi, beribadah, olahraga ringan, membaca, bermasyarakat, tidur dengan segera
di waktu malam dan tak ketinggalan makan bergizi akan segera dilaksanakan walau
hanya seharga Rp. 10.000,-. Gemar belajar (memperbanyak bacaan untuk anak-anak)
seperti bacaan di tempat ibadah, di stasiun, di terminal, bandara, dengan kata
lain mendekatkan bacaan dengan anak-anak. Salah satu ketertinggalan ini adalah
ketertinggalan membaca.
Untuk
mengimplementasikan gagasan Menteri Pendidikan itu semua bukan pekerjaan yang gampang,
untuk itu perlu komunikasi dengan semua pihak. Menteri harus rajin mendengarkan
suara guru agar suara guru menjadi nyanyian indah yang enak di dengar bukan
suara yang parau karena menunggu janji Pemerintah. Turba dan mendengar keluan
adalah suatu keharusan, jangan-jangan Menteri ini tidak mengetahui bahwa di
Lembaga Pendidikan yan berada di lingkungannya selama ini (Perguruan
Muhammdiyah) dan maupun sekolah NU (Ma’arif) banyak guru yang HR nya tidak
lebih dari Rp 300.000,-. Namun mereka dengan iklas mengabdi tanpa pamrih hanya
mengharap Ridha Allah semata toh nyatanya mereka juga bisa hidup dengan layak
dan tak terdengar keluhannya walau bisa jadi sangat nyaring terdengar kalau
merek berteriak. Tunjangan Kepala Sekolah yang hanya selisih Rp 200.000,-
dengan guru juga perlu dipertimbangkan untuk dipikirkan mengingat beratnya
tugas dan tanggungjawabnya juga agar guru berminat menjadi kepala sekolah
karena selama ini sedikit yang mau menjadi kepala sekolah dengan dalih tak
sebanding beratnya tanggungjawab dengan imbalan yang diterima.
Guru GTT yang
tidak terdaftar di Dapodik karena sekolah terpaksa merekrut akibat kekurangan
guru PNS karena semakin banyak yang pensiun. Sementara agar bisa masuk Dapodik
juga bukan perkara yang mudah, sehingga hal ini juga harus didengar juga oleh
sang Menteri. Guru non Dapodik ini sama berat tanggungjawabnya namun seekolah
bingung mencarikan anggaran dari sumber mana yang bisa dipakai kecuali dana Komite Cukup besar sehingga bisa
dianggarkan untuk itu.
Jumlah dan lamanya
jam belajar juga perlu mendapat perhatian. Pada kurikulum 1994 jumlah jam belajr
per minggu hanya 38 jam. Namun sekarang menjadi 44 jam. Jelas penambahan
sejumlah itu juga membawa dampak yang tidak kecil, mulai dari layanan ke siswa
sampai dengan HR gurunya. Rasanya perlu dikembalikan jam semula yaitu 38 jam
kembali agar siswa juga ada kesempatan belajar dengan lingkungan dimana dia
berada baik lewat bimbingan maupun penugasan rumah dengan teman sebaya. Belum
lagi wajib mengajar 24 jam untuk semua guru di semua jenjang juga ada yang
menganggab tidak adil karena lama jam Sekolah dasar hanya 35 menit, SMP 40
menit dan SMA 45 menit per jam pelajaran. Sehingga total lama mengajar di SD
840 menit (14 jam), SMP 960 menit (16 jam) dan SMA 1.080 menit (18 jam)
mengajar per minggu dengan tunjangan yang sama. Dulu sebelum kurikulum 1995,
ada perbedaan tunjangan yaitu Guru SD, SMP dan SMA selisih Rp. 5.000,- (dikala
itu gaji guru dibawah Rp. 100.000) sehingga perbedaan itu sangat berarti, namun
sekarang sama dengan jumlah jam kerja yang berbeda cukup signifikan namun
tunjangannya sama. Pengurangan jam belajar ini tentunya juga salah satu
dampaknya nanti agar ada tugas rumah yang bertujuan mendekatkan siswa dengan
orang tuanya ketika mengerjakan PR.
Di bidang
kurikulum demikian juga semakin maju perkembangan peradaban manusia tentunya
semakin berkembang materi pelajarannya sehingga kurikulum juga harus terus dikembangkan
sesuai jamannnya. Untuk itu tentunya tidak bisa dipisahkan kerjasamanya dengan
dunia perguruan tinggi demi adanya kesinambungan antar jenjang pendidikan.
Seribu kebijakan baru ditunggu di dunia pendidikan. Semoga Menteri Pendidikan
yang batu ini akan semakin bijak. Semua menunggumu.