Menyalahkan Guru Honorer, Kekeliruan Logika yang Melanggengkan Kegagalan Negara

Oleh Torik Imanurdin, S.Pd.,M.Pd.

Rendahnya gaji guru honorer di Indonesia kerap dijelaskan melalui narasi individualistik: kurang kompeten, tidak berani pindah pekerjaan, atau dianggap “sadar risiko” sejak awal. Cara pandang ini bukan hanya keliru, tetapi merupakan bentuk victim blaming, sebuah kesalahan berlogika yang memindahkan tanggung jawab dari sistem negara kepada individu yang justru menjadi korban kebijakan.¹

Data menunjukkan bahwa persoalan guru honorer bersifat struktural, bukan kasuistik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa lebih dari 40% tenaga pendidik di Indonesia berstatus non-ASN, dengan mayoritas berada pada jenjang honor daerah dan satuan pendidikan.² Dalam praktiknya, banyak guru honorer menerima penghasilan bulanan di kisaran Rp300.000 hingga Rp1.000.000, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan negara.³

Jika negara mewajibkan pendidikan bermutu, menetapkan standar kurikulum nasional, serta menuntut profesionalisme guru, maka secara logis negara pula yang berkewajiban menyediakan jaminan kesejahteraan minimal. Ketika kewajiban ini tidak dipenuhi, lalu kesalahan dialihkan kepada guru, di situlah victim blaming bekerja, sistem yang gagal dibenarkan, korban yang disalahkan.?

Dalam perspektif  logika kebijakan publik, menyalahkan guru honorer merupakan bentuk false attribution of responsibility, yaitu kesalahan dalam menetapkan sebab dan akibat kebijakan. Guru honorer tidak memiliki kendali atas formasi ASN, distribusi anggaran pendidikan, maupun desain sistem kepegawaian nasional. Semua itu berada dalam otoritas negara. Oleh karena itu, menyebut rendahnya gaji sebagai konsekuensi “pilihan individu” adalah penyederhanaan yang tidak ilmiah dan menyesatkan.?

Lebih jauh, narasi “pengabdian” kerap digunakan sebagai legitimasi moral untuk menutup kegagalan struktural. Padahal, dalam teori kebijakan publik dan pendidikan modern, tidak ada konsep pengabdian yang membenarkan eksploitasi tenaga profesional. Pendidikan berkualitas justru menuntut negara hadir secara adil melalui kebijakan afirmatif dan perlindungan kesejahteraan pendidik.?

Dengan demikian, perdebatan tentang guru honorer seharusnya diarahkan pada evaluasi kebijakan negara: prioritas anggaran pendidikan, kejelasan peta jalan pengangkatan ASN, serta standar upah nasional bagi tenaga pendidik non-ASN. Selama diskursus publik masih sibuk menyalahkan guru, kegagalan sistem akan terus tersembunyi, dan ketidakadilan akan diwariskan lintas generasi.

Victim blaming bukan solusi. Ia hanya cara halus untuk mempertahankan status quo.

Catatan Kaki

1.         Ryan, W. (1971). Blaming the Victim. New York: Vintage Books.

2.         Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Data Pokok Pendidikan Nasional.

3.         Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak.

4.         Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

5.         Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis. New York: Routledge.

6.         UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education.