MENYIKAPI SURAT EDARAN MENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2022

Oleh Taopik Ipebe

(Kepala SMAN 1 Leuwiliang Kab. Bogor)

Akhirnya Mas Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 2 Februari 2022. Karena latar belakang penulis adalah guru matematika, yang pertama jadi fokus perhatian penulis adalah munculnya angka 2 beberapa kali di surat edaran ini. Surat edaran ini bernomor 2 dikeluarkan tanggal 2 bulan 2 tahunnya 2022 dan secara signifikan yang diubah oleh Mas Menteri adalah ketentuan PTM di daerah dengan PPKM level 2.

Pada pendahuluan atau paragraf pembuka surat edaran ini tertulis “Mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penularan Coronauirus Disease 2Ol9 (COVID-19) dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor OS|KB|2O2I, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.O1.08/MENKESl6678l2O2l, Nomor 443-5847 Tahun 2O2l tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.…”

Ada kata “diskresi” di paragaf pembuka surat itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diskresi/dis·kre·si/ /diskrési/ nkebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Menurut Kamus Hukum Indonesia, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dengan adanya kata diskresi menunjukan bahwa surat edaran ini dibuat/diputuskan sendiri oleh mas Menteri karena mendesak tapi dengan tetap melibatkan tiga Menteri lain untuk menyepakatinya. Tiga Menteri itu sepakat dengan edaran yang isinya sedikit mengubah surat keputusan bersama (SKB) 4 (empat) Menteri. Pada intinya baik di SKB 4 menteri maupun di surat edaran ini, pemerintah tetap mendorong dilaksanakannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk daerah yang masuk ke PPKM level 1,2 dan 3. Hanya satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4 yang secara tegas dituliskan pembelajaran jarak jauh.

Satuan pendidikan sebagai ujung tombak pelaksanaan PTM atau PJJ yakin tidak akan melanggar aturan yang ada. Jika aturan mengharuskan PTM terbatas, maka satuan pendidikan siap melaksanakan. Jika peraturan mengharuskan PJJ, satuan pendidikan pun akan siap melaksanakan. Yang penting bagi satuan pendidikan ada kesepakatan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sebagai pengelola SMA, SMA dan SLB dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar.

Beberapa hal yang sedikit membuat bingung satuan pendidikan dan orang tua adalah :

1.         Beberapa daerah sudah menghentikan PTM tapi pemerintah pusat dengan surat edaran ini tidak menghentikan PTM

2.         Ketika muncul kasus terpaparnya peserta didik atau pendidik dan karyawan, maka jangan hanya satuan pendidikan yang seolah-olah menjadi sasaran untuk disalahkan, mengingat aktifitas peserta didik di luar sekolah dan varian baru yang lebih bayak tanpa gejala, sehingga dengan thermogun/alat pendeteksi suhu tubuh  tidak terbaca suhu tinggi.

3.         Belum tersosialisasikannya level PPKM terbaru setelah naiknya Kembali kasus Covid-19.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala segera menurunkan pertolongan-Nya sehingga wabah covid-19 ini segera berlalu. Allah Subhanahu wata'ala berfirman di al-Qur’an surat al insyira ayat 6 yang artinya “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

Wallahu a’lam