Menyoal Arah Kiblat Pendidikan Indonesia: Ke barat, ke timur, kiblat sendiri, atau tak berkiblat?

Oleh Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana UMIBA Jakarta)

 

“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup; pendidikan adalah hidup itu sendiri.”
—John Dewey

Arah kiblat pendidikan Indonesia kerap dipertanyakan, terutama di tengah dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan krisis karakter. Apakah Indonesia memiliki pijakan ideologis yang kokoh dalam membangun sistem pendidikannya, atau sekadar mengadopsi dari luar secara tambal sulam? Artikel ini mengkaji arah kiblat pendidikan Indonesia dari aspek utama: orientasi ideologis, pengaruh luar, tujuan pendidikan nasional, implementasi kurikulum dan pedagogi, dan manajemen pendidikan dan kepemimpinannya. Dengan pendekatan kritis-reflektif, artikel ini mengajak pembaca merenungi ulang jati diri pendidikan kita: ke mana seharusnya kita menghadap atau berfokus?

Orientasi Ideologis

Pendidikan sebagai Alat Pembebasan atau Penjinakan?

Sejak awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia diproyeksikan sebagai alat pembebasan dari kebodohan dan penjajahan. Ki Hajar Dewantara dengan triloginya (Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani) meletakkan dasar pendidikan yang humanis dan emansipatoris. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan kita semakin pragmatis—lebih mementingkan output ekonomis ketimbang pembentukan manusia berkarakter.

Ada ketegangan antara ideologi Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, dengan realitas kapitalisme pendidikan yang memaksa institusi untuk berorientasi pada angka, ranking, dan sertifikat. Pertanyaannya: apakah kita sedang mendidik manusia merdeka, atau mencetak robot pasar kerja?

Antara Pancasila, Pasar, dan Pragmatisme

Sistem pendidikan sejatinya adalah cermin ideologi bangsa. Dalam konteks Indonesia, fondasi itu seharusnya tegak pada Pancasila, dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun realitasnya, orientasi pendidikan saat ini lebih cenderung pragmatis—mementingkan capaian akademik, sertifikasi, dan daya saing kerja—ketimbang pembentukan karakter dan jiwa kebangsaan.

Pendidikan dijadikan alat produksi tenaga kerja, bukan pembebas manusia. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menyebut hal ini sebagai "banking education"—di mana siswa hanya menjadi wadah pasif penampung pengetahuan. Indonesia pun rentan terjebak pada model ini, apalagi ketika evaluasi pendidikan hanya dilihat dari skor asesmen nasional atau ranking internasional.

“Pendidikan yang tidak berakar pada nilai-nilai bangsa sendiri akan kehilangan arah dan jiwa.”—Anies Baswedan (Mendikbud 2014–2016)

Pengaruh Luar

Menoleh ke barat, menengok ke timur, atau melihat diri sendiri?

Kiblat pendidikan Indonesia tampak limbung. Kita sering kagum dengan Finlandia yang menghapus PR dan ujian nasional, atau Jepang yang menekankan pendidikan moral dan etos kerja. Kita mengimpor konsep dari Singapura, Australia, hingga Amerika Serikat namun kerap tanpa adaptasi kontekstual. Akibatnya, pendidikan Indonesia jadi seperti puzzle acak yang tidak utuh: kurikulum gonta-ganti, sistem evaluasi tambal sulam, guru bingung, siswa tambah stres.

Alih-alih memadukan dengan bijak dan membangun kiblat sendiri berbasis kearifan lokal, kita justru kehilangan arah. Padahal, kita punya kekayaan budaya, nilai gotong royong, dan filosofi pendidikan khas Nusantara yang bisa menjadi dasar sistem pendidikan unik dan berkarakter.

Terlalu Barat, Malu Timur, dan Lupa Asal-usul

Dalam beberapa dekade terakhir, kiblat pendidikan Indonesia tampak seperti radar yang kehilangan kompas. Finlandia dijadikan role model karena sistemnya yang fleksibel dan humanis. Jepang digadang karena kedisiplinan dan kurikulum moralnya. Singapura dipuja karena prestasi STEM-nya.

Namun sayangnya, adopsi ini cenderung copy-paste, tanpa adaptasi kontekstual. Contoh konkret bisa dilihat dari penggantian kurikulum berulang kali: dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Setiap perubahan membawa aroma luar, tapi miskin akar budaya lokal.

Padahal Indonesia memiliki potensi menjadi pusat rujukan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan religiositas. Alih-alih menjiplak, Indonesia justru bisa menjadi penentu arah baru dengan local wisdom-based education yang khas.

Tujuan Pendidikan Nasional:

Mencetak Insan Pancasila atau Tenaga Kerja Global?

Secara yuridis, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Namun, praktiknya, orientasi ke pasar kerja dan industrialisasi seringkali menelikung tujuan luhur ini. Kurikulum Merdeka, misalnya, secara konsep membuka ruang untuk personalisasi pembelajaran, tapi implementasinya belum menjawab krisis makna: untuk siapa dan untuk apa kita belajar?

Visi Undang-Undang yang Dipangkas oleh Realitas

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 jelas memuat tujuan luhur: pendidikan harus membentuk manusia Indonesia yang utuh, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak, kreatif, dan bertanggung jawab.

Namun di lapangan, kurikulum dan pembelajaran lebih menekankan pada nilai ujian, ketercapaian proyek, dan output kognitif. Guru masih didorong menyelesaikan silabus daripada menumbuhkan pemahaman bermakna. Sekolah menjadi ruang kejar target, bukan ruang bertumbuh.

“We are over-tested and under-taught.”—Sir Ken Robinson

“Sekolah yang baik bukan yang banyak ujiannya, tapi yang banyak pengalamannya.”
—Muhammad Nuh (Mendikbud 2009–2014)

Kurikulum dan Pedagogi:

Sekadar Tren atau Transformatif?

Kurikulum Indonesia cenderung reaktif dan sering berganti mengikuti dinamika politik dan tren global. Dari Kurikulum 1975 sampai Kurikulum Merdeka, perubahan itu sering tidak dibarengi transformasi cara mengajar dan pola pikir guru. Padahal, esensi perubahan bukan sekadar dokumen kurikulum, tetapi paradigma.

Pedagogi kritis, pendidikan berbasis nilai, dan pembelajaran kontekstual masih jauh dari arus utama. Guru dibebani administrasi, siswa dijejali proyek tanpa makna, dan sekolah menjadi tempat penilaian, bukan pembentukan.

Merdeka Belajar, Tapi Masih Terjajah Paradigma

Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi untuk kebebasan belajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian holistik. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan. Banyak guru yang belum siap dengan pendekatan proyek, sementara infrastruktur belum mendukung proses reflektif dan kolaboratif.

Lebih dalam, pedagogi kita belum mengalami revolusi. Masih dominan pedagogi satu arah: guru bicara, siswa mencatat. Pembelajaran kontekstual dan transformatif masih langka. Ini membuat sekolah terasa seperti pabrik, bukan taman bermain ide.

Solusinya bukan hanya pelatihan teknis, tapi perubahan paradigma: dari teacher-centered ke learner-centered, dari content-based ke value-based learning.

Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan: Kepala Sekolah sebagai Visioner atau Administrator?

Kualitas institusi pendidikan sangat ditentukan oleh manajemen dan kepemimpinannya. Namun hari ini, banyak kepala sekolah terjebak sebagai administrator, bukan sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader). Mereka disibukkan laporan BOS, audit, dan dokumen akreditasi, alih-alih memimpin perubahan budaya belajar.

Kepemimpinan visioner diperlukan agar sekolah tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga menumbuhkan visi pendidikan yang hidup. Butuh kepala sekolah yang menjadi chief learning officer, bukan sekadar chief financial officer.

“Leadership is second only to classroom instruction among all school-related factors that contribute to what students learn at school.” —Leithwood et al., How Leadership Influences Student Learning (2004)

Menuju Kiblat Pendidikan yang Merdeka, Berakar, dan Bermakna

Indonesia berada di persimpangan sejarah pendidikan. Kita bisa memilih untuk terus menjadi peniru yang limbung, atau mulai membangun kiblat sendiri—berbasis nilai Pancasila, kearifan lokal, dan tantangan zaman. Pendidikan bukan sekadar soal angka dan akreditasi, tapi tentang membentuk manusia utuh yang beriman, berpikir kritis, dan bertindak bijak.

Mungkin inilah saatnya kita berhenti bertanya: "Mau ke Barat atau ke Timur?" dan mulai bertanya: "Kapan kita melihat ke dalam?"

Indonesia Perlu Kiblat Sendiri yang Berakar dan Bermartabat

Pendidikan Indonesia tidak boleh terus menjadi penumpang dalam kereta globalisasi. Kita harus menjadi pengemudi, dengan arah yang jelas dan tujuan yang mulia. Kiblat pendidikan harus dibangun dari dalam—berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, budaya Nusantara, dan tantangan abad ke-21.

Ini bukan berarti menutup diri dari dunia luar, tapi merumuskan sistem yang bisa menyesuaikan nilai global tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan harus membentuk manusia merdeka, bukan manusia pabrikan.

Peta Pengaruh Global terhadap Pendidikan Indonesia

Perbandingan Fokus Kurikulum 

Kiblat Pendidikan Ideal

Kiblat pendidikan Indonesia sebaiknya pendidikan yang merdeka, kontekstual dan bermartabat merujuk kepada integrasi nilai global (Global Value), kearipan lokal (Local Wisdom), dan identitas pendidikan (Educational Identity).

Nilai global (Global Value): kritis, kreatif, kolaboratif, literasi teknologi

Kearifan lokal (Local Wisdom): gotong royong, religius, kearifan budaya, nilai kemanusiaan

Identitas Pendidikan (Educational Identity): Pancasila sebagai dasar dan arah pembentukan manusia seutuhnya

Fakta Singkat:

·     Indonesia peringkat 6 terbawah dalam PISA 2022 (OECD)

·     44% siswa merasa sekolah membosankan (Survei Litbang Kemendikbud).

·     85% guru merasa kesulitan menerapkan Kurikulum Merdeka tanpa pelatihan berkelanjutan.

·     Hanya 1 dari 10 kepala sekolah yang memiliki visi pembelajaran transformatif (UNESCO 2023).  @@@