Menyoal Diskursus PKI

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan, "Mohon maaf, saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita, tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita sekarang ini," (CNN Indonesia, 30/03/2021). Satu lagi video lawas Desember 2011 dari Hilmar Farid saat itu sejarawan yang lebih menstigma gerakan politisasi PKI oleh Orde Baru.

Setidaknya dua pernyataan tokoh cendikia di atas mampu menjadi bahan diskusi yang menghangat. Ada pepatah yang mengatakan, “Setiap perspektif manusia adalah subjektif sekali pun benar apalagi salah”.  Nah apalagi terkait sejarah PKI yang merupakan kisah kelam dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Ratusan ribu rakyat Indonesia jadi korban terkait PKI.

Bung Karno sendiri sebagai Presiden RI pertama dibuat bingung. Mengapa bingung? Rakyat kita saat itu terbagi dalam---setidaknya---tiga kekuatan sosial politik. Pertama entitas nasionalis. Kedua entitas agamis dan ketiga entitas komunis. Ini fakta sejarah yang tak dapat dibantah. Plus fakta sejarah yang tak dapat dibantah pula, ketiganya pernah sama-sama melawan kolonialisme.

Fakta sejarah berdirinya Republik Indonesia terkait tiga entitas kekuatan sosial politik kaum nasionalis, agamis, dan komunis. Tidaklah heran Bung Karno sebagai “orangtua” yang melihat tiga anaknya punya tiga wajah berbeda menyatukan dalam jargon NASAKOM. NASAKOM inilah yang menurut Moh. Hatta disebut PERSATEAN bukan persatuan. Karena menyatukan kelompok nasionalis, agamis dengan komunis tak cocok.

Fakta sejarah pun membuktikan Hatta memilih mundur dari kursi wakil presiden. Hatta tidak menyetujui politik Presiden Soekarno yang mulai merintis jalan ke arah demokrasi terpimpin dengan sokoguru Nasionalis Agama Komunis (Nasakom). “Menyatekan” nasionalis, agamis dan komunis bagi Hatta adalah tidak benar. Karena Sukarno semakin otoriter. Pemikiran-pemikiran Hatta tidak sejalan dengan pemikiran Sukarno.

Sukarno Hatta yang awalnya seirama, terlihat saling mendukung dan dijuluki publik  Dwitunggal, akhirnya “bercerai” menjadi Dwitanggal. Dwitanggal ini pun ada kaitan dengan NASAKOM dan sejumlah perbedaan pemikiran antara Sukarno dan Hatta. Bangsa Indonesia sampai saat ini secara mental masih ada nuansa “Dwitanggal”. Persatuan bangsa Indonesia terus gaduh terkait PKI.

Dalam ilmu sejarah ada beberapa bentuk penulisan sejarah. Penulisan sejarah itu disebut historiografi. Historiografi itu ada empat. Historiografi tradisional, kolonial, nasional, dan modern. Historiografi tradisional, kolonial dan nasional adalah historiografi politis. Hanya historiografi modern lah yang lebih minus subjektivitas politiknya. Historiografi modern ini identik dengan hostoriografi akademis, apa adanya. Ditulis bukan untuk kepentingan politik melainkan kepentingan pengetahuan.

Nah sejarah versi penguasa, baik itu zaman Sukarno (Orde Lama), zaman Suharto (Orde Baru) maupun zaman Jokowi (Orde Reformasi) akan tetap tersaji asbab kepentingan politis. Setiap penguasa sama saja, kepentingan politisasi sejarah akan hadir dalam setiap narasi sejarah.  Memahami sejarah harus dari semua wajah. Terutama versi sejarawan yang punya moral sejarah tentu akan lebih objektif.

Bagaimana sebenarnya entitas PKI di Indonesia? Harus lebih banyak membaca versi sejarawan yang kompeten dan tidak menjadi sponsor penguasa. Apa pun di negeri ini, bahkan di dunia,  demi kekuasaan akan selalu ada politisasi. Agama saja bisa dipolitisasi sebagai kanal cepat dan katalis terbaik dalam mendulang dukungan politik. Termasuk PKI pun bisa dipolitisasi untuk kepentingan politik.

Bahkan ada fakta sejarah yang unik. Tokoh ulama memanfaatkan ideologi komunis untuk perjuangan melawan kolonialisme. Indira Ardanareswari menuliskan “Haji Misbach memadukan Islam dan komunisme sebagai landasan perjuangan”. Ini unik. Jangan-jangan NASAKOM Sukarno terinspirasi oleh Haji Misbach? Versi Haji Misbach bisa disebut AKOM, Agama dan Komunis. Haji Misbach di samping menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ia juga dikenal sebagai penganut setia komunisme.