Menyoal Kejanggalan Pelantikan Pengawas Sekolah

Oleh Erik Wahyu Zaenal Qori, M.Pd.

•           Ketua IGPKhI Garut

•           SEGI Garut

•           Lintang Samudra Edukasi

•           Komunitas Cinta Indonesia/KACI#PASTI BISA#

Menarik apa yang dipaparkan salah satu pemerhati pendidikan di lingkungan Disdik Provinsi Jawa Barat yang diposting di beritadisdik.com pada tanggal 13 Februari 2021, terkait tinjuan kritis terhadap kebijakan Pemrov Jabar.

Sejatinya argumentasi yang dibangun dalam bentuk kajian dalam memandang sebuah persoalan faktual yang dikatakan sebagai kejanggalan menjadi hal menarik sekaligus tertantang untuk mencermatinya terlebih tentang persoalan teknis di bidang pendidikan. Bisa jadi ini sebuah tinjauan kritis, yang dinarasikan cukup menggelitik. Bisa jadi berdampak cukup signifikan ketika tinjauan tersebut secara dialektika didasari oleh  agumentasi nalar secara reasonable. Artinya argumentasi yang dibangun haruslah berbasis data juga bisa dipertanggungjawabkan agar sesuatu diposisikan bukan pada asumsi tanpa basis data yang memadai, akan tetapi proposisi yang dikonstruksi dengan hasil telaahan yang komprehensif.

Hal yang disorot dalam pemberitaan tersebut meliputi:

1. Rekrutmen pengawas didasarkan regulasi Perdirjen GTK No. 24907/B.B13/HK/2018 Tentang persyaratan untuk menjadi pengawas, usia setinggi-tingginya 55 tahun.

2. Muncul Pergub No. 53 Tahun 2020: Pengawas yang bisa diangkat menjadi pengawas usia 55 tahun + 1 hari. Penentuan usia 55 tahun + 1 hari kosenderannya tidak jelas dasar hukumnya.

3. Dari 127 yang lulus, yang baru dilantik 33 orang. Pengawas yang usianya di ujung tanduk 4 orang tidak terlantik. Dasar penentuan 33 orang yang dilantik tidak jelas.

4. Perdirjen GTK No. 24907/BB13/HK/2018 dengan Pergub No. 53 Tahun 2020 tidak nyambung.

5.Tim Baperjakat tidak berfungsi

6. GTK Disdik dan BKD Pemda kurang koordinasi

7. Adanya rekrutmen pengawas tidak mengikuti seleksi bisa ikut diklat pengawas terlantik lebih awal.*

*(beritadisdik.com)

tentu ketujuh poin tersebut menjadi sebuah kajian yang harus dicermati dan direspons oleh Pemprov Jabar khususnya Disdik Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan persoalan tersebut penulis ikut urun rembuk sebagi bentuk membangun sebuah ajang diskusi dalam membentuk budaya ilmiah dan gerakan literasi di kalangan pemerhati pendidikan Jawa Barat  agar “Jabar Masagi” tidak hanya sekadar slogan tapi menjadi sebuah visi berpikir yang mengedepankan sisi berpikir kritis sebagai wujud karakter moral untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang masagi dalam segala bidang (pola pikir, pola sikap dan pola tindak).

Berikutnya terkait dengan persoalan salah satu syarat calon pengawas dalam program rekuitmen pemenuhan kebutuhan pengawas di lingkungan Disdik Provinsi Jawa Barat, maka konteks persyaratan usia 55 tahun yang ada di Perdirjen GTK No. 24907/BB13/HK/2018 yang membahas tentang Juknis Diklat Calon Pengawas Sekolah dan Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah,  kemudian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibuat peraturan teknis di regulasi pendidikan terkait pola karier dengan mengeluarkan Pergub No. 53 Tahun 2020. Dalam tataran alur logika sepertinya tidak menyalahi, dari sisi konstruksi hukum itu sendiri lebih menjelaskan tafsiran batasan usia secara clear.., dengan kata lain dijelaskan tidak menjadi mengubah butir dalam rujukan konsideran peraturan lebih tinggi, tapi lebih pada tafsiran dari butir penjelasan tersebut, artinya bahwa 55 tahun dijelaskan menjadi 55+ 1 hari.

Terkait persoalan batasan usia tersebut yang tertuang di Pergub Nomor 53 Tahun 2020 pasal 10 point k tersebut di atas, menjadi persoalan ketika calon pengawas yang saat akan dilantik telah berusia lebih 55 + 1 hari, tentu ini menjadi terkendala bagi 4 Cawas yang belum terlantik dan berusia kritis tersebut. Tentu penyelesaiannya ini diharapkan ada jalan terbaik dari Pemerintahan Daerah. Tinjauan bijak terkait ini menjadi poin penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Rentang sosialisasi dan penerapan sebuah peraturan, bisa jadi ada telaahan tersendiri, sehingga ada rentang atau ada istilah lain proximaly yang bisa ditafsirkan sebagai masa transisi. Apakah celah masa tenggang, sehingga pemberlakuannya bisa terjadi untuk dalam masa transisi tersebut?  … pertanyaan dari sebuah regulasi bisa terapkan secara adil, karena ada klausul dari rangkaian proses diklat dan pelantikan pengawas. Dalam hal ini penulis menyerahkan sepenuhnya kepada ahlinya untuk mengkajinya.

Selanjutnya persoalan pada narasi terkait ada cawas yang kemudian diangkat menjadi pengawas yang berasal dari calon pengawas yang tidak ikut seleksi, yang berada di poin tujuh. Hal ini yang cukup berisiko secara kajian ilmiah, artinya tanpa mempunyai data dan kros cek ke pihak terkait dalam hal ini GTK Disdik Prov Jabar untuk memperlihatkan dokumen sesungguhnya. Polemik ini tidak akan terjadi ketika bertabayun. Karena sesungguhnya dari dokumen yang ada, ada calon pengawas yang terseleksi bertambah. Bisa dilihat surat yang dikeluarkan Disdik a.n Kepala Disdik prov Jabar yang ditandatangani oleh Kabid GTK Bapak Asep Suhanggan dengan nomor 505/X-GTK/2019 perihal pemanggilan tambahan peserta bakal calon pengawas Sekolah.

Pada pesoalan terkait baru 33 Cawas yang dilantik dari 127 Cawas yang ada. Penjelasan yang diperoleh dari sumber yang kredibel (penjelasan Bapak Kadisdik Prov Jabar dalam acara tasyakuran para pengawas). Penjelasan dalam pertemuan tersebut mengungkap alur persoalan keterlambatan pelantikan dan proses pelantikan 33, yaitu, formasi yang tertera di Kepgub 821.29/kep. 84.Org/2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Prov Jabar tahun anggaran 2020, hanya bisa 25%-nya saja yang bisa diakomodir pada pelantikan sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Disdik Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lanjutan yang ditangkap penulis dari sambutan dan arahan tersebut bahwa, dalam pelantikan 33 Pengawas Sekolah mencermati dua hal, yang pertama formasi dua pembagian dari sisi Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas yaitu Pengawas Sekolah Muda dan Pengawas Sekolah Madya, kedua terkait formasi di setiap Kacadisdik Wilayah I sampai XIII.

Dengan demikian dalam konteks persoalan kejanggalan tersebut sebagai bentuk membangun wacana diskusi tentu segala sesuatu yang menjadi friksi dan polemik bisa berangsur diselesaikan secara baik seiring dengan pepatah Jawa Barat, saling asah, asuh dan asih.

Semoga … @Qori-2021