MENYOAL MURID TINGGAL KELAS

Penulis: Dr. Erik Wahyu Zaenal Qori, M.Pd.

·         PP IGPKhI

·         Majelis Dikdasmen & PNF PDM Garut

·         SEGI Garut – P2G

·         Komunitas Cinta Indonesia/KACI#PASTI BISA#

Menarik yang dipaparkan keynote speaker Wamendikdasmen RI Prof. Atip Latipulhayat, Ph.D. pada kegiatan RAKORNAS V FDPI yang berlangung tgl 13-15 Oktber 2026 di H. Harmoni Garut. Beliau merespon dan menyetujui gagasan dari ketua forum dalam sambutannya agar dalam penyusunan Rancang UU Sisdiknas ada pertimbangan dari kajian yang beredar di masyarakat dimana adanya klausul dapat diberlakukannya kembali kebijakan sekolah untuk memberikan keputusan tidak naik kelas kepada murid yang tidak mencapai tingkatan kompetensi akademik. Dengan alasan persoalan wibawa guru dan motivasi murid. Hal ini sebenarnya selaras dengan bergulirnya gagasan yang terus mengemuka dan direspon oleh Mendikdasmen RI dalam untaian narasi yang dimuat dalam beberapa media sosial terkait ada upaya pengembalian wacana tinggal kelas bagi murid yang tidak terpenuhi tingkatan akademik yang ditentukan oleh sekolah.

Sejatinya persoalan murid yang tidak mencapai tingkat penguasaan akademik yang diharapkan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam rekonstruksi sistem pembelajaran, akan menjadi perhatian serius dan menjadi sumber dialektika yang menarik dan subtansial dalam dunia pendidikan. Simantik dari persoalan tersebut bukan semata-mata apakah murid boleh tinggal kelas atau harus naik kelas, melainkan apakah sistem pendidikan telah memberikan kesempatan belajar, dukungan, dan strategi pembelajaran yang memadai sebelum menyimpulkan bahwa murid tidak mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.

Saya kira itulah semiotika dari kajian di atas, sehingga ada tiga hal yang perlu kita bedakan sejak awal:

1)       Ketidakmampuan mencapai target akademik: kondisi ketika hasil belajar murid belum memenuhi kriteria kompetensi tertentu.

2)       Ketidakmampuan belajar: kesimpulan yang jauh lebih luas dan tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan nilai rendah atau satu kali hasil asesmen.

3)       Ketidakmemadaian layanan pembelajaran: kondisi ketika strategi, waktu, lingkungan, asesmen, atau dukungan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan murid.

Ketiganya tidak boleh disamakan. Murid yang belum mencapai target akademik belum tentu tidak mampu belajar. Bisa jadi ia memerlukan strategi berbeda, waktu tambahan, pembelajaran yang lebih konkret, dukungan khusus, atau kesempatan untuk belajar melalui cara yang lebih sesuai dengan karakteristiknya.

1.   Bagaimana melihat kebijakan tinggal kelas dari perspektif pendidikan inklusif?

Kalai kita mencoba menelaah lebih dalam tentang pendidikan inklusif yang mengandung prinsip bahwa setiap murid berhak memperoleh akses, partisipasi, dukungan, dan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi serta kebutuhan belajarnya. Maka dalam perspektif ini, keputusan tinggal kelas perlu dipandang secara kritis, tetapi tidak secara mutlak diterima atau ditolak. Yang perlu dipersoalkan adalah apakah tinggal kelas merupakan keputusan pedagogis yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan perkembangan murid, atau sekadar konsekuensi administratif karena nilai akademiknya rendah.

Dua cara pandang terhadap murid yang belum mencapai kompetensi

        Ada dua pendekatan dalam persoalan ini yaitu;

1)      Pendekatan berorientasi kekurangan

a)       Murid dinilai tidak mampu mengikuti tingkat akademik.

b)       Nilai rendah dijadikan dasar utama keputusan.

c)       Pengulangan kelas menjadi respons utama.

d)       Tanggung jawab perubahan lebih banyak dibebankan kepada murid.

2)      Pendekatan inklusif dan berorientasi perkembangan

a)       Kesulitan belajar dianalisis berdasarkan bukti.

b)       Kebutuhan, potensi, dan hambatan belajar diidentifikasi.

c)       Pembelajaran diperbaiki dan dukungan ditingkatkan.

d)       Keputusan kenaikan kelas didasarkan pada asesmen menyeluruh dan kepentingan perkembangan murid.

Pendekatan kedua tidak berarti standar kompetensi harus dihilangkan. Pendidikan inklusif tetap membutuhkan tujuan pembelajaran dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaannya terletak pada cara sistem pendidikan merespons ketika murid belum mencapai tujuan tersebut.

Standar pembelajaran seharusnya menjadi acuan untuk menentukan intervensi yang diperlukan, bukan secara otomatis menjadi alat untuk mengeluarkan murid dari alur perkembangan pendidikan yang semestinya.

2. Tinjauan kebijakan dan regulasi pendidikan di Indonesia

Ada rujukan kebijakan yang penting untuk pembahasan ini. Kita perlu membedakan antara kewenangan satuan pendidikan menetapkan kenaikan kelas dan kewajiban satuan pendidikan memberikan layanan belajar yang sesuai kebutuhan murid.

1)      Standar penilaian pendidikan

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa satuan pendidikan menetapkan mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh unit utama terkait. Peraturan ini tercatat berstatus berlaku pada basis data peraturan yang ada. Kemudian mengatur bahwa asesmen formatif digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan mengidentifikasi murid yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar. Penilaian sumatif menjadi salah satu dasar penentuan kenaikan kelas. Artinya, keputusan kenaikan kelas merupakan bagian dari tata kelola penilaian satuan pendidikan. Namun, kewenangan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kebebasan mengambil keputusan tanpa kriteria, bukti asesmen, atau pertimbangan perkembangan murid.

2)      Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2025

Dalam hal ini digambarkan bahwa panduan resmi Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2025, memuat tentang tinjauan murid yang masih memiliki tujuan pembelajaran belum tuntas dapat dipertimbangkan naik kelas dengan pendampingan tambahan. Panduan itu juga menyebut bahwa keterlambatan psikologis, perkembangan, atau kognitif perlu dipertimbangkan secara khusus, dan apabila sekolah memutuskan murid tidak naik kelas, sekolah perlu memikirkan intervensi untuk membantu perkembangannya. Untuk murid dengan hambatan intelektual, kriteria ketercapaian belajar tidak disamakan begitu saja dengan kriteria murid pada umumnya. Dengan kata lain membuka pertimbangan kenaikan kelas dengan pendampingan tambahan bagi murid yang masih memiliki tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Jika murid tidak dinaikkan, sekolah perlu memikirkan intervensi untuk membantu perkembangannya.

Dari panduan tersebut, kita dapat menarik tiga implikasi pedagogis:

a)      Ketidaktuntasan tujuan pembelajaran tidak selalu harus berujung pada tinggal kelas.

b)      Kenaikan kelas dapat disertai pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai.

c)      Jika tinggal kelas diputuskan, sekolah tetap perlu merancang intervensi yang membantu murid berkembang.

Dengan demikian, kebijakan tersebut membuka ruang bagi pendekatan yang lebih berorientasi pada perkembangan, bukan sekadar pengulangan tingkat kelas.

3)      Akomodasi yang layak dalam pendidikan inklusif

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur Akomodasi yang Layak bagi murid penyandang disabilitas, termasuk penyesuaian kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pendidik dan tenaga kependidikan. Bentuk akomodasi memperhatikan kebutuhan murid dan asesmen fungsional.

Konsekuensinya, jika murid penyandang disabilitas menunjukkan hasil akademik yang rendah, sekolah perlu memastikan bahwa kebutuhan akomodasi yang relevan telah diidentifikasi dan dipenuhi. Nilai yang rendah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa murid tidak mampu berkembang.

Perlu dicatat bahwa ketentuan akomodasi tersebut secara khusus mengatur murid penyandang disabilitas. Untuk murid lain yang mengalami kesulitan akademik, prinsip dukungan dan asesmen tetap relevan secara pedagogis, tetapi dasar hukum dan bentuk layanannya perlu ditentukan sesuai konteks masing-masing.

Dari perspektif pendidikan inklusif, saya mengusulkan lima prinsip yang dapat dijadikan dasar pemikiran untuk pengembangan pembelajaran.

a)      Tidak menetapkan ketidakmampuan hanya berdasarkan nilai. Keputusan perlu didukung asesmen yang memadai dan bukti perkembangan murid.

b)      Mendahulukan perbaikan pembelajaran. Ketika banyak murid tidak mencapai kompetensi, sekolah juga perlu mengevaluasi strategi mengajar, kurikulum, asesmen, dan dukungan belajar.

c)      Mengembangkan kemandirian secara bertahap. Murid diberi kesempatan untuk belajar mengatur proses belajarnya, bukan hanya menerima penilaian atas hasil akhir.

d)      Menerapkan akomodasi dan penyesuaian yang relevan. Khususnya bagi murid penyandang disabilitas, sekolah perlu memastikan kebutuhan akomodasi yang layak telah dipertimbangkan.

e)      Menempatkan keputusan kenaikan kelas dalam kerangka perkembangan jangka panjang. Keputusan harus mempertimbangkan penguasaan kompetensi, kebutuhan belajar berikutnya, kesejahteraan murid, dan ketentuan yang berlaku.

3. Implikasi Kebijakan Murid Tinggal Kelas

Potensi Krusial dalam implementasi pendidikan inklusi ketika kebijakan rumusan murid tinggal kelas dimunculkan dalam naskah akadmik dan dirumuskan dalam batag tubuh RUU Sisdiknas. Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang menjadi kebiajakn dalam SPMB 2026 bahkan sbelumnya tahun 2024 dan 2025 tentang skema afirmasi, dimana siswa disabilitas diakomodir dalam penerimaan murid baru di sekolah umum baik dijenjang pendidikan dasar maupun menegah, maka apabila diberlakukan kebijakan murid tinggal kelas Ketika Ketika kenaikan kelas tidak naik kelas maka murid yang mempunyai hambatan dan kebutuhan khusus (murid disabilitas) maka akan berpotensi besar masuk kategori murid tinggal kelas.

Kesimpulan  

Kajian yang komprehensif menjadi bagian penting dalam merumuskan permasalah ini dan mencoba dihubungkan pada hal lebih subtansial dari seleksi akademik menuju tanggung jawab pedagogis.  Wacana tinggal kelas perlu dikaji dengan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem pendidikan hanya bertanggung jawab menilai siapa yang berhasil mencapai target, atau juga bertanggung jawab merancang pembelajaran agar murid yang belum mencapai target memperoleh kesempatan untuk berkembang? Pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua murid memperoleh hasil yang sama, tetapi menuntut agar keberagaman kebutuhan mereka ditanggapi secara adil. Disamping itu dalam perspektif pendidikan inklusif, ketidaktuntasan akademik murid hendaknya diperlakukan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memperbaiki layanan pembelajaran, bukan sebagai bukti tunggal ketidakmampuan belajar.

Perubahan besar dimulai dari gagasan yang besar

Implementasinya mulai dari yang kecil. (Qori. 2026)