MENYOAL OTONOMI GURU DALAM MENILAI HASIL BELAJAR MURID

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Semester baru saja diakhiri. Di ruang guru, tumpukan kertas jawaban berserakan di meja—seolah menjadi saksi bisu betapa padatnya ritme pendidikan kita. Para guru, setelah berminggu-minggu mengajar, kini kembali dihadapkan pada pekerjaan yang tidak kalah menantang: memeriksa lembar asesmen, mengolah nilai, dan bagi wali kelas, memasukkan semuanya ke dalam buku rapor. Tekanan waktu selalu muncul beriringan dengan kalimat yang sering terdengar tiap akhir semester, “Nilai segera dikumpulkan ya, rapor harus cetak minggu ini.”

Pada tahap inilah, berbagai dilema mulai bermunculan. Di antara ratusan lembar jawaban itu, ada murid-murid yang hasilnya jauh dari harapan. Nilai asesmen akhir semester jeblok, ulangan harian rendah, tugas banyak yang tidak dikerjakan, bahkan persentase kehadiran pun memprihatinkan. Murid yang sama, ketika diminta mengerjakan remedial atau melengkapi tugas, tidak juga menunjukkan perubahan. Sementara itu, wali kelas sudah mendesak agar nilai segera disetor. Jadwal pencetakan rapor tidak bisa ditunda. Guru berada dalam situasi serba terpojok.

Di sinilah sering terjadi perang batin yang tidak pernah masuk ke dalam laporan kinerja guru. Seorang guru tahu bahwa ia harus menilai objektif sesuai kemampuan murid. Namun pada saat yang sama, muncul tekanan sistem sekolah yang meminta agar nilai murid “diamankan”. Ada yang menyampaikannya secara halus tapi ada juga yang tegas: “Tolong disesuaikan, minimal mencapai KKM.” Dengan kata lain, guru diminta melakukan “sedekah nilai”—memberikan nilai minimalis demi memenuhi standar ketuntasan, bukan berdasarkan capaian kompetensi.

Banyak guru mengaku bahwa praktik “nilai kasihan” dan “nilai kasih sayang” ini bukan cerita baru. Sudah lama terjadi dan sering dianggap sebagai hal biasa. Dalam beberapa kasus, guru terpaksa melakukannya karena tidak ingin menjadi “biang” mengapa murid tidak naik kelas, atau dianggap terlalu keras, atau dianggap tidak mendukung program sekolah. “Tidak enak dengan kepala sekolah,” “Orang tua protes,” atau “Supaya sekolah terlihat bagus” menjadi alasan yang berulang.

Sebetulnya, bila kita melihat lebih dalam, praktik semacam ini justru merugikan murid. Banyak sekolah menemukan kenyataan pahit: murid SMP, bahkan SMA, yang belum lancar membaca, menulis, atau berhitung dasar. Hal ini bukan hanya karena murid tidak belajar dengan baik, tetapi juga karena proses penilaiannya tidak merefleksikan kondisi kompetensi yang sebenarnya. Ketika nilai dimanipulasi atau dipoles demi “kebaikan administratif”, maka kemampuan nyata murid tidak pernah tercatat, tidak pernah ditangani, dan pada akhirnya tidak pernah ditingkatkan.

Tekanan orang tua juga menjadi faktor yang membentuk budaya ini. Banyak orang tua masih memaknai keberhasilan belajar sebagai “mendapat ranking”. Nilai tinggi dianggap sebagai bukti kecerdasan, sementara nilai rendah adalah aib yang harus dihindari. Akibatnya, proses belajar hanya berorientasi pada angka di rapor, bukan pada pencapaian kompetensi secara holistik.

Pada momen menjelang pembagian rapor, seharusnya guru diberikan ruang untuk menentukan ketuntasan belajar murid secara bebas dan objektif. Guru adalah pihak yang paling memahami perkembangan, kemampuan, gaya belajar, dan tantangan murid selama satu semester penuh. Guru menyaksikan proses yang tidak dilihat orang tua. Guru mencatat dinamika yang tidak muncul dalam rapor. Guru melihat bagaimana murid berprogres, menurun, mengulang, atau berusaha. Karena itu, otonomi dalam penilaian bukan hanya hak guru, tetapi juga kebutuhan sistem agar hasil belajar terbaca secara jujur.

Namun otonomi itu sering berbenturan dengan budaya sekolah yang masih menempatkan nilai sebagai wajah institusi. Ketika nilai murid tinggi, sekolah terlihat baik; ketika banyak murid tidak tuntas, sekolah dianggap gagal. Padahal, keberhasilan sekolah tidak selalu tercermin dari berapa banyak nilai 90 atau 100 yang tertera di rapor, tetapi dari bagaimana sekolah itu mendampingi proses belajar murid secara autentik.

Menghadapi berbagai tekanan itu, guru perlu memperkuat prinsip bahwa setiap anak adalah unik. Anak yang cerdas bukan berarti harus unggul di semua mata pelajaran. Ada murid yang sangat kuat dalam matematika tetapi lemah dalam bahasa. Ada yang pandai menggambar namun kurang percaya diri berbicara. Ada pula yang unggul dalam olahraga tetapi kesulitan memahami teks bacaan. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak dipaksakan menjadi seragam melalui angka-angka yang disamaratakan.

Jika guru diberi otonomi penuh, ia dapat menilai dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Murid yang mungkin tidak mencapai standar tertentu dalam satu aspek dapat dihargai usahanya dalam aspek lain. Murid yang kesulitan memahami pelajaran dapat diberikan intervensi yang tepat, bukan ditutupi dengan nilai kasihan. Murid yang unggul pada bidang tertentu dapat difasilitasi agar berkembang lebih jauh. Dengan demikian, rapor bukan lagi menjadi formalitas administratif, tetapi cermin perkembangan belajar yang sebenarnya.

Refleksi terpenting dari persoalan ini adalah: pendidikan tidak boleh kehilangan integritas. Ketika nilai hanya menjadi angka tanpa makna, pendidikan kehilangan rohnya. Ketika guru tidak diberi ruang untuk menilai objektif, proses belajar menjadi tidak autentik. Ketika murid dipaksa untuk selalu terlihat “baik”, mereka kehilangan kesempatan untuk benar-benar belajar dari kesalahan.

Pada akhirnya, otonomi guru dalam menilai bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal kepercayaan. Kepercayaan bahwa guru adalah ujung tombak yang memahami kebutuhan murid. Kepercayaan bahwa setiap angka yang guru berikan lahir dari observasi, interaksi, dan pemahaman yang mendalam. Kepercayaan bahwa pendidikan harus berjalan dengan kejujuran, bukan sekadar pencitraan.

Sudah saatnya kita berhenti menekan guru agar “memperbaiki” nilai murid demi rapor yang rapi. Sebaliknya, mari memperbaiki sistem agar penilaian mencerminkan capaian kompetensi yang sesungguhnya. Dengan memberikan otonomi penilaian kepada guru, kita memberi ruang bagi murid untuk berkembang secara alami, manusiawi, dan bermakna. Dan itulah esensi pendidikan yang sebenarnya.