Menyoal Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua FKKS SMAN/SMKN/SLBN 69 Jawa Barat)

Adalah Iwan Hermawan seorang guru sekaligus Ketua FAGI (Forum Aksi Guru Indonesia) selalu kritis dan menyoal sejumlah dinamika pendidikan. Sejumlah orang tak nyaman dengan Iwan Hermawan karena kritis namun sejumlah orang pun sepakat dengan sejumlah gagasan kritis Iwan Hermawan.

Menarik pernyataan Iwan Terkait “Pentingnya Pendanaan Pendidikan” dengan memanfaatkan orangtua sebagai masyarakat pengguna layanan pendidikan. Iwan mengatakan, “Karena biaya SPP sudah diganti oleh pemerintah Jabar melalui BOPD maka tidak lagi dipungut SPP bulanan, namun bagi masyarakat yang mampu masih diberi kesempatan berkontribusi sumbangan bulanan  kepada sekolah.”

Kesempatan para orangtua mampu berkontribusi pada pendanaan pendidikan adalah “amanah Pergub Jabar”. Amanah Pergub Jabar, PP No. 48 Tahun 2008, dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 membolehkan penarikan dana pendidikan dari para orangtua mampu dalam mensukseskan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orangtua bahkan pihak swasta. Terutama keberadaan komite sekolah di setiap satuan pendidikan sebagai perwakilan orangtua siswa yang lebih memahami visi misi sekolah dan mengetahui “potensi” dan “impotensi” entitas orangtua harus benar-benar proaktif.

Komite sekolah bukanlah “Paduan Suara” yang manut-manut pada kepala sekolah. Sejatinya Komite Sekolah adalah paduan kekuatan masyarakat yang mensuplai potensi masyarakat pada sekolah. Komite sekolah pun termasuk “benteng pertahanan” sekolah. Pengaduan masyarakat sejatinya pada Komite Sekolah. Bukan pada pihak lain (oknum LSM, ormas, wartawan dll) yang terkadang ujungnya menjadi modus pulus.

Komite Sekolah bisa memberikan masukan, aspirasi dan kritik masyarakat pada tatakelola atau manajerial sekolah demi kemajuan sekolah. Komite Sekolah harus kritis dan jeli melihat tantangan dan peluang sekolah. Komite Sekolah bersama kepala sekolah, dewan guru dan kekuatan potensial lainnya wajib kolaboratif inovatif membangun sekolah.

Terutama terkait pendanaan peningkatan mutu dan layanan pendidikan di sekolahan harus terus digenjot. Tentu sesuai Pergub, PP No 48 dan Permendikbud No 75. Iuran wajib selamat tinggal namun pendanaan pendidikan selamanya harus ada demi membuka peluang “ibadah pendidikan” terutama bagi orangtua yang sangat mampu mendanai anaknya di sekolah.

Bapak Tri seorang Kepala Sekolah di Kabupaten Bogor mengatakan, “Banyak orangtua mampu yang mengerti terkait pentingnya bantuan pendanaan bagi sekolah”. Orangtua yang cerdas dan waras memahami bahwa setiap kuliner keluarga dan beli kuota bulanan seorang anak bisa menghabiskan anggaran yang sangat besar. Mengapa untuk bantuan dana pendidikan hanya setahun sekali masih ada orangtua mampu yang rewel?

Dibanding kuliner keluarga dan beli kuota anak didik, sumbangan dana bantuan peningkatan mutu pendidikan jauh lebih murah. Bila sumbangan bantuan dan pendidikan dikeluarkan itu adalah “ibadah pendidikan” dan investasi masa depan anak. Kuliner dan kuota  yang biayanya sangat tinggi---bila diakumulasi per tahun---bisa jadi identik dengan konsumsi bukan investasi.

Menjelang tahun ajaran baru sebaiknya para orangtua mampu bersiap menyumbang dana pendidikan untuk masa depan anaknya. Masa depan anak adalah utama. Orangtua rewel bisa jadi membuat masa depan Sang Anak jadi “rewel” sulit mencari kerja atau mencari perguruan tinggi ketika lulus. Orangtua yang ikhlas dan mendoakan sekolah bisa jadi anaknya kelak mendapatkan keberkahan karena tidak rewel saat dimintai dana bantuan pendidikan oleh sekolah.

Di era pandemi ini tentu pihak sekolah dan komite pun wajib sadar sikon. Tidak ada orang tak mampu yang “dianiaya” karena “modus” bantuan pendidikan. Tidak ada pukul rata dan disamakan dalam pembiayaan. Faktanya anak didik punya kekuatan finansial keluarga yang berbeda. Orangtua mampu tapi rewel dan rese dalam membiayai anaknya sungguh terlalu kata Rhom Irama. Begitu pun sekolah yang salah sasaran membebani anak tak mampu lebih terlalu!