Menyoal Penegakan Hukum

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Hadirnya Kapolri baru di tubuh Polri saat ini semoga menjadikan penegakan hukum semakin membaik. Tidak ada lagi penegakan hukum yang dipersepsi publik masih negatif. Idealnya para perwira Polri mengadaptasi keteladanan Jenderal Hoegeng. Polri harus terus membenahi diri dan membersihkan diri dari oknum yang merusak citra lembaga penegak hukum.

Jangan sampai---misal---ada guru yang terjerat UU IT kemudian kasusnya berlarut dan tak jelas namun ujung-ujungnya jadi transaksional. Semoga Bapak Kapolri yang baru mampu menertibkan “anak buah” yang menebarkan teror dan horor pada publik terkait penegakan hukum. Jual beli hukum, membanderol hukum dan menjadikan kasus penegakan hukum sebagai “mata pencaharian” bahaya.

Sebagai guru, pengurus organisasi profesi guru banyak sekali Saya mendapatkan aspirasi terkait penegakan hukum yang transaksional. Masih ingat pendapat Komjen Budi Waseso yang mengatakan "Selama saya jadi Kabareskrim, saya itu ingin mengubah image Polri di masyarakat. Lapor ayam hilang, hilang kambing, hilang sapi sama kandang-kandangnya pun harus diusut. Ya itu kan menyakitkan bagi korban sehingga masyarakat tidak menilai kita negatif lagi."

Penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas harus dihindari. Bila faktanya masih ada masyarakat hilang ayam dan malah jadi hilang kambing dan sapi saat lapor Polisi sungguh ngilu, pilu, dan linu mendengarnya. Faktanya penegakan hukum di negeri ini masih dipersepsi buruk dan citra kepolisian masih negatif. Bersama Kapolri yang baru lembaga penegak hukum ini harus terus disehatkan.

Komisi Kepolisian Nasional menyatakan citra polisi masih lekat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat masih menilai polisi belum kebal suap. Untuk itu, Kompolnas mengaku tidak heran dengan rilis Transparancy International Indonesia yang menempatkan kepolisian sebagai institusi paling korup dengan indeks persepsi korupsi 91 persen (Tempo.com).

Sebagai institusi paling korup maka Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo benar-benar harus secara tegas, keras, dan waras membersihkan para oknum Polri yang masih “membanderol” hukum dan transaksional di masyarakat. Jangan sampai ada guru terjerat UU IT, menampar anak didik dan sejumlah aduan lainnya berujung transaksional.

Guru adalah pendidik, alangkah baiknya upaya penegakan hukum sesuai KUHP atau menggunakan sisi rekonsiliasi edukatif non transaksional. Begitupun pada entitas lainnya penegakan hukum harus sama tajam ke atas dan ke bawah. Semoga Kapolri baru mampu membenahi pola baru yang lebih baik dengan program presisinya.

Program presisi adalah pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ditunggu perubahannya Jenderal! Selama rakyat masih selalu "curiga" pada penegakan hukum maka selama itu pula diduga ada "banderolisasi" penegakan hukum. Polri bersih, Rakyat mendukung!