MENYOAL PENOLAKAN PAJAK PENDIDIKAN

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru Ahli Madya di SMAN Rancakalong Sumedang)

Beberapa waktu yang lalu rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok, sektor kesehatan dan pendidikan menuai banyak tanggapan. Secara umum terjadi penolakan yang signifikan terhadap rencana dimaksud. Rencana PPN tersebut bersumber pada Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Khususnya terkait pajak di sektor pendidikan, penolakan sangat masif terasa sekali baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas penolakan dilakukan tidak hanya secara personal sebagai warga negara juga muncul penolakan serupa pada tingkat komunal dan organisasional. Sebagai contoh secara personal, penolakan datang langsung dari seorang anggota Komisi XI DPR sekaligus politikus dari Partai Golkar yaitu Mukhamad Misbakhum. Secara tegas beliau menilai bahwa soal bahan pokok/sembako, sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipajaki. Menurutnya ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan pokok bernegara. Lebih jauh Misbakhum menegaskan bahwa pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. Pendidikan itu menunjukan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, maka kualitas pendidikan itu akan terpengaruh.

Pada tingkat komunal dan organisasional, penolakan serupa muncul dari berbagai organisasi. Salah satunya dari Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, KH.Arifin Junaidi. Beliau meminta pemerintah menganulir rencana tersebut. LP Ma’arif NU PBNU menolak rencana penghapusan pajak bagi lembaga pendidikan dan meminta pemerintah membatalkannya. Soal penarikan pajak dalam sektor pendidikan ini, menurut Arifin sangat bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa dari pemerintah dan masyarakat. Harusnya pemerintah mendukung partisipasi masyarakat.

Penolakan serupa disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Menurutnya dalam hal ini PP Muhammadiyah dengan tegas menolak dan sangat berkeberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sejumlah penolakan di atas tentu saja hanya sebagian kecil bentuk reaksi ketidaksetujuan terhadap rencana pemberlakukan PPN bidang pendidikan. Di luar itu masih dapat dipastikan banyak kalangan yang benar-benar tidak menghendaki draf rancangan Undang-Undang tersebut sampai disahkan dan disetujui oleh parlemen kita.

Sementara itu secara kualitas, dasar penolakan tertumpu pada pertanyaan mengapa sektor pendidikan harus dijadikan objek pajak. Padahal sektor pendidikan di Indonesia ini merupakan bagian dari public good yang menjadi domain dan tanggungjawab pemerintah. Bukan sebaliknya sebagai ranah private good yang berada diluar kendali kekuaasaan pemerintah. Atas dasar itulah banyak pihak yang menyerukan agar pemerintah membatalkan rencana tersebut. Sekali lagi dasar dan pembatalan itu berangkat dari sejumlah alasan-alasan fundamental yang perlu sangat dipertimbangkan. Sejumlah alasan tersebut antara lain.

Pertama, amanat konsitusi. Dalam hal ini tercantum dalam Pasal 31 khususnya ayat (1) dan (2), dimana disana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Penerapan PPN dalam sektor pendidikan jelas-jelas akan memberatkan pelajar, masyarakat dan lembaga penyelenggaran pendidikan. Dimana mereka akan terikat sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak dengan nominal rupiah yang sudah ditentukan besarannya. Padahal sebagaimana kita tahu pedidikan (khususnya pendidikan dasar) menjadi kewajiaban mutlak pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyelenggarannya.

Kedua, soal distorsi (penyimpangan dan ketidakadilan). PPN sektor pendidikan dapat dikatakan sebuah distorsi dan ketidakadilan. Dalam hal ini sebagaimana pendapat beberapa kalangan, pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif dalam menggenjot sektor pendapatan dari pajak. Untuk saat ini tidak elok rasanya kalau public good yang menjadi tugas pokok negara malah kena pajak. Sebaliknya para pengusaha kakap yang menunggak pajak malah diberikan kebijakan penghapusan denda tunggakan (tax amnesty). Hal ini tentu saja sangat ironis dan terasa tidak adil. Disatu sisi ada pihak yang dibebaskan kewajiban pajaknya sementara untuk rakyatnya sendiri terkait dengan kebutuhan dasar hidupnya saja mau dikenai pajak dan dijadikan objek pajak dalam rangka mengenjot pemasukan dan menaikan pendapatan dari sektor pajak (tax ratio).

Ketiga, soal implikasi. Yaitu soal konsikuensi kalau PPN pendidikan itu akan diberlakukan. Tentunya saja implikasinya akan sangat luas dan berdampak signifikan. Meminjam pendapatnya guru besar UPI Bandung, Prof. Cecep Darmawan, hal ini menurut beliau akan menimbulkan efek domino. Yaitu dampak rentetan yang melebar dan meluas dari adanya sebuah kebijakan. Patut diduga apabila PPN pendidkan diberlakukan maka salah satu implikasi negatif yang perlu diwaspadai antara lain meningkatkan biaya pendidikan (mahal), menurunnya minat bersekolah, dan putusnya angka melanjutkan pendidikan. Lebih lanjut meminjam pendapatnya Ketua Umum PB Muhammadiyah, Haedar Nashir, penerapan PPN sektor pendidikan ini akan menimbulkan adanya dominasi penyelenggaran pendidikan di Indonesia oleh para pemilik modal besar yang akan makin berkibar. Sementara itu para penyelenggara pendidikan yang berbasis sukarela dan gotong royong yang selama ini banyak diselenggarakan oleh organisasi keamanaan dan kemasyaratan akan makin meredup dan sulit bertahan. Wallahua’lam bishawab.