MENYOAL WACANA PEMBERLAKUAN TIDAK NAIK KELAS

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Wacana pemberlakuan kebijakan tidak naik kelas bagi murid pada tahun 2027 kembali mengundang perhatian dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan wacana tersebut sebagai respons terhadap usulan Dewan Pendidikan Nasional. Komisi X DPR RI dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut mendukung wacana ini. Namun, sebelum diterapkan secara luas, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tujuan meningkatkan mutu pendidikan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi murid, guru, dan sekolah.

Sesungguhnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang apakah murid perlu naik kelas atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah sekolah sudah benar-benar memastikan setiap murid menguasai kompetensi yang seharusnya mereka pelajari?

Kemampuan literasi dan numerasi murid Indonesia masih menghadapi tantangan serius, sebagaimana tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Persoalan semakin memprihatinkan ketika ditemukan murid SMP yang belum lancar membaca, menulis, atau berhitung. Bahkan, pada jenjang SMA, masih ada murid yang kesulitan menyelesaikan perhitungan sederhana atau menulis sesuai kaidah bahasa yang benar.

Padahal, membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan fundamental untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Tanpa penguasaan kemampuan tersebut, murid akan kesulitan mengikuti pembelajaran yang lebih kompleks. Bagaimana mungkin seorang murid dapat mengikuti pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi apabila kompetensi dasar yang menjadi prasyaratnya belum dikuasai?

Persoalan ini dapat berkaitan dengan praktik kenaikan kelas yang belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kompetensi. Murid terus naik kelas, tetapi kemampuan belajarnya tidak selalu meningkat sejalan dengan kenaikan jenjang pendidikan. Fenomena ini mengingatkan kita pada istilah “RMS” atau Rajin Malas Sama Saja. Jika murid merasa bahwa rajin atau malas belajar tidak berpengaruh terhadap hasil akhirnya, motivasi belajar dapat melemah. Namun, rendahnya motivasi tidak boleh menjadi alasan untuk menyalahkan murid semata. Strategi pembelajaran, lingkungan keluarga, dan dukungan sekolah juga perlu dievaluasi.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, mekanisme kenaikan kelas sebenarnya telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional. Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi tahun 2025, halaman 66, menyatakan bahwa satuan pendidikan memiliki keleluasaan menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar pada seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi lain selama satu tahun ajaran. Keputusan tidak naik kelas perlu melalui musyawarah para pendidik dengan mempertimbangkan keseluruhan proses belajar dan pendampingan sejak awal tahun ajaran.

Dengan demikian, kenaikan kelas otomatis bukan satu-satunya pilihan. Sekolah memiliki ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan pertimbangan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, sebagian sekolah masih gamang menerapkannya karena khawatir murid mengalami tekanan psikologis, orang tua memprotes keputusan sekolah, atau persoalan menjadi viral di media sosial.

Kekhawatiran lain berkaitan dengan citra sekolah dan akreditasi. Sekolah mungkin memilih menaikkan murid yang sebenarnya belum memenuhi kompetensi yang diharapkan demi menjaga reputasi dan menghindari penilaian negatif masyarakat. Tingginya jumlah murid yang tidak naik kelas atau tidak lulus dikhawatirkan dipersepsikan sebagai cerminan rendahnya mutu sekolah dan berdampak terhadap akreditasi.

Dalam situasi tersebut, praktik katrol nilai menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian. Pemberian nilai yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya demi menjaga citra sekolah atau memenuhi harapan orang tua kerap disebut sebagai rahasia umum dalam perbincangan dunia pendidikan. Jika praktik ini terjadi, nilai kehilangan fungsinya sebagai gambaran kompetensi murid. Laporan hasil belajar terlihat baik, tetapi kemampuan nyata murid belum tentu sesuai dengan nilai yang diperoleh.

Tentu, tidak tepat menggeneralisasi bahwa semua sekolah melakukan praktik tersebut. Namun, tekanan untuk menjaga citra perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Mutu sekolah semestinya tidak diukur hanya dari angka kenaikan kelas dan kelulusan, tetapi juga dari kemajuan kompetensi murid serta kualitas pembelajaran. Guru pun perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan ketika mengambil keputusan akademik secara objektif dan sesuai prosedur.

Meskipun demikian, tidak naik kelas bukan solusi tunggal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menahan murid di kelas yang sama tanpa memperbaiki penyebab kesulitan belajarnya justru berisiko mengulang persoalan yang sama. Karena itu, keputusan tidak naik kelas sebaiknya menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya pendampingan dilakukan secara sungguh-sungguh.

Guru perlu memperkuat asesmen diagnostik untuk mengenali kemampuan awal, kebutuhan, dan kesulitan belajar murid. Asesmen formatif juga harus diutamakan untuk mengetahui perkembangan belajar, memberikan umpan balik, dan memperbaiki strategi pembelajaran. Jika murid belum mencapai tujuan pembelajaran, guru perlu memberikan remedial yang bermakna, bukan sekadar mengulang soal atau memberikan tugas tambahan. Penilaian autentik dan administrasi yang tertib diperlukan agar setiap keputusan didukung bukti yang transparan dan akuntabel.

Selain memperbaiki sistem penilaian, guru perlu terus meningkatkan strategi pembelajaran agar materi mudah dipahami, relevan dengan kehidupan murid, dan mampu membangkitkan minat belajar. Pembelajaran seharusnya mendorong murid aktif berpikir, bertanya, mencoba, berdiskusi, dan menemukan makna dari apa yang dipelajarinya.

Dalam konteks ini, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Murid tidak sekadar menghafal materi, tetapi memahami tujuan belajar, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, serta menerapkannya untuk menyelesaikan persoalan. Guru dapat merancang kegiatan yang memperkuat literasi, numerasi, penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Pembelajaran yang semakin berkualitas diharapkan meningkatkan pemahaman, minat, dan hasil belajar murid sehingga jumlah murid yang belum mencapai kompetensi dapat ditekan. Dengan demikian, upaya meminimalkan angka tidak naik kelas dilakukan melalui perbaikan proses pembelajaran, bukan dengan melonggarkan standar atau mengatrol nilai.

Keberhasilan pendidikan juga membutuhkan kerja sama kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekolah perlu mengomunikasikan kesulitan belajar murid sejak awal tahun ajaran agar orang tua dapat ikut mencari solusi. Pembinaan disiplin dan karakter perlu diperkuat supaya murid memiliki tanggung jawab, ketekunan, serta kesadaran bahwa belajar merupakan investasi masa depan. Penggunaan gawai pun perlu dikelola secara bijak agar tidak mengganggu konsentrasi belajar.

Wacana pemberlakuan tidak naik kelas harus menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik pembelajaran dan penilaian di sekolah. Kebijakan ini tidak boleh sekadar menjadi alat untuk menakut-nakuti murid atau menunjukkan ketegasan sekolah. Setiap murid harus memperoleh kesempatan belajar yang bermutu, sedangkan setiap keputusan kenaikan kelas harus mempertimbangkan bukti pencapaian kompetensi dan upaya pendampingan yang telah dilakukan.

Jangan hanya memastikan murid naik kelas, tetapi pastikan pula kemampuan belajarnya meningkat. Jangan terburu-buru menahan murid, tetapi jangan pula membiarkan mereka naik kelas tanpa bekal kompetensi yang memadai.

Sebab, esensi pendidikan bukan sekadar memindahkan murid dari satu kelas ke kelas berikutnya, melainkan memastikan mereka bertumbuh menjadi manusia yang berpengetahuan, terampil, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.