MENYONSONG KEBANGKITAN PELAJAR JAWA BARAT DI ERA KDM PADA MOMENTUM KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh Hasbullah Fudail

(Kakanwil KemenHAM Jawa Barat)

Sejarah perjalanan waktu tepat 20 Mei 1908 yang lalu, menjadi tonggak dan simbol yang menandai awal perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan.   Melalui model perjuangan gagasan dan aksi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme Indonesia. Momentum ini dijadikan landasan dan peringatan sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tahun.

Kebangkitan dengan merujuk kepada nilai dari berbagai ajaran agama Yahudi, Kristen dan Islam maupun kepada tiap-tiap individu atau kebangkitan secara umum seluruh umat manusia. Makna kebangkitan adalah sebuah konsep tentang kehidupan kedua setelah kematian dari seluruh makhluk yang ada.

Hakikat Kebangkitan Nasional adalah cara mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Kebangkitan nasional adalah untuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia tempo doeloe untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa tokoh kunci Budi Utomo antara lain: Soetomo, Wahidin Sudirohoesodo, Ki Hajar Dewantara, HOS Tjokroaminoto, dan Muhammad Yamin.

Kebangkitan Budi Utomo dipelopori orang-orang muda di zamannya (pemuda dan pelajar)  untuk secara bersama-sama berkolaborasi menghimpun ide dan gagasan  memperjuangkan bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kebangkitan Nasional juga merupakan langkah awal bagi rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk merdeka.

Momentum Kebangkitan Pelajar Jawa Barat

Setelah Dedi Mulyadi disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) dinobatkan dan dilantik menjadi  Gubernur Jawa Barat oleh presiden pada 20 Februari 2025 di Istana Negara secara bersamaan dengan gubernur dan Bupati Walikota se Indonesia oleh Presiden Prabowo.

Berbagai langkah dan terobosan dilakukan, bahkan sebelum secara resmi dilantik KDM mendatangi berbagai penambangan liar yang tak berizin, persoalan sosial budaya kemasyarakatan seperti pelarangan studi tour pelajar, perpisahan, layanan kesehatan dan lainnya.

Kebijakannya yang menyeruak ruang publik dan sangat viral karena merombak tatanan status quo yang selama ini berlangsung. Sebagian besar waktunya hadir di tengah masyarakat Jawa Barat yang sedang menghadapi berbagi prolematika hidup dengan berbagai eksekusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk memecahkan persoalan (problem solving). Bahkan setelah dilantik hampir 3 bulan baru beberapa kali kali hadir dan berkantor di Gedung Sate sebagai  pusat kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Kebijakan yang dilakukan oleh KDM diambil atas berbagai pengalaman yang ditemui di lapangan sebagaimana dalam berbagai konten KDM dalam chanel youtube KDM. Menurut KDM generasi muda sekarang khsusunya pelajar SMP dan SMA sederajat banyak terlibat dalam pelanggaran hukum dan moral seperti munculnya geng motor, terlibat tawuran, pecandu narkoba dan minuman keras, malas masuk sekolah, melanggar aturan lalu lintas dengan membawa motor ke sekolah, melawan orang tua maupun guru di sekolah dan lainnya.

Degradasi moral para pelajar dengan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan sudah melampaui batas kesabaran para orang tua, guru. Tawuran yang setiap waktu menghatui ruang publik dengan melibatkan sekolah SMA sederajat, bahkan di wilayah Cirebon tawuran pelajar  telah merambah ke tingkat SMP. Korban yang ditimbulkan sudah sangat mengkhawatirkan berupa cacat tubuh bahkan meninggal mengenaskan.

Peristiwa seperti ini senantiasa berulang setiap saat dan ketika ada korban yang meninggal, para pemangku kepentingan selalu berharap semoga ini menjadi kejadian yang terakhir. Lebih mengerikan ketika pelajar dijadikan agen untuk mengedarkan narkoba oleh para bandar karena  secara hukum rata-rata pelajar belum berumur 18 tahun sehingga bisa menghindar dari proses hukum pidana.

Kebijakan KDM yang menyontak publik dan nasional ketika membawa para pelajar yang bermasalah masuk kedalam barak militer. Kebijakan ini oleh banyak orang, dianggap melakukan  mileterisasi pendidikan. Banyak kalangan menilai terutama penggiat Hak Asasi Manusia dan Pendidikan bahwa memasukkan pelajar ke dalam barak militer merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi pelajar.

Atas berbagai kritikan tersebut KDM dengan penuh keyakinannya tetap melangkah  memasukkan pelajar bermasalah tersebut dimulai pada 3 Mei 2025 dengan menempati 2 tempat yaitu Dodik Resimen Siliwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Markas Besar Armed TNI Angkatan Darat Purwakarta. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein sebagai daerah pertama melaksanakan kebijakan tersebut, setuju menjalankan ide tersebut berkata program ini sebagai bentuk nyata pemerintah menyelamatkan generasi muda yang disebutnya mengalami degradasi moral.

Momentum 20 Mei 2025 idealnya dijadikan tonggak pemerintah Jawa Barat di bawah pemerintahan KDM untuk kembali menggugah Kebangkitan Pelajar Jawa Barat dari berbagai  persoalan hukum dan HAM serta degradasi moral. Untuk itu beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menyonsong kebangkitan pelajar Jawa Barat antara lain:

1.         Testimoni Hasil Pendidikan Karakter dan Bela Negara

Untuk menjawab berbagai tuduhan pelanggaran HAM atas kebijakan memasukkan pelajar bermasalah ke dalam barak TNI, maka perlu dilakukan parade atas hasil Pendidikan                         (walaupun rencananya berakhir 28 Mei 2025).

Bocoran rencana KDM, akan menggiriring para pelajar yang sedang mengikuti Pendidikan karakter dan bela negara di Dodik Lembang untuk mengikuti perayaan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Sate/Gasibu sekaligus menunjukkan hasilnya kepada publik atas apa yang sementara didapatkan selama pendidikan.

Momentum ini sekaligus mengundang berbagai media nasional maupun pemangku kepntingan  untuk melakukan testimoni/wawancara langsung kepada para pelajar, orang tua pelajar, guru sekolah maupun guru pendamping dari TNI. Untuk menggali berbagai informasi atas kebijakan yang dianggap melanggar HAM pelajar.

2.         Kolaborasi berbagai Komunitas/Penggiat Pelajar 

Untuk mendorong kebijakan ini bisa tersosialisasi secara massif, maka keterlibatan dari berbagai  organisasi pelajar intra sekolah (OSIS dan Pramuka) dan ektra sekolah (Paskibraka, FPSHHAM, IRMA, Koppeta dan lain-lain). Munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kenakalan para pelajar biasanya tidak terwadahi dengan terbatasnya wadah yang tidak mengakomodir  keinginan dan kebiasaan para pelajar.

Dengan adanya berbagai aktivitas ekstra kuriluler membuka ruang dan pilihan alternatif bagi mereka yang sedang mencari jati diri dan pengakuan. Maka momentum kebangkitan nasional tersebut akan menjadi bentuk kolaborasi ide maupun aktivitas sehingga mampu menjadi solusi aktivitas bersama.

Disadari sepenuhnya bahwa mereka yang selama ini aktif menjadi pengurus di organisasi intra sekolah pada umumnya pelajar yang sudah mempunyai catatan yang baik tentang prestasi maupun pengalaman berorganisasi saat masih di sekolah menengah pertama (SMP). Dengan menggabungkan pelajar bermasalah dengan berbagai organisasi pelajar akan banyak pilihan.

3.         Menjadikan Role Model Pelajar

Kelaziman dalam berbagai kebijakan pemerintah hanya sekadar publikasi atau peresmian dan pemotongan pita sebagai tanda pekerjaan telah selesai tanpa tindak lanjut evaluasi dan monitoring ketika pelajar kembali ke lingkungan rumah maupun sekolahnya. Kita tentu berharap  agar mereka yang sudah menjadi alumni pendidikan karakter dan bela negara tersebut bisa menjadi contoh teladan (role model) bagi pelajar lainnya. Ini menjadi strategis karena pelajar yang bermasalah tersebut pasti menjadi pemimpin-pemimpin dalam kelompok kecil (Geng Motor, Kelompok Tawuran, Minuman Keras, dll).

Dengan menjadi teladan di kelompoknya diharapkan mampu mengajak komunitasnya untuk  tidak melakukan pelanggaran hukum bahkan menjadi bagian dari Gerakan besar Pelajar Jawa Barat untuk menggelorakan kesadaran hukum dan HAM di lingkungan pelajar Bangkit mengisi prestasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

Semoga Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bagi pemerintah Jawa Barat di bawah nahkoda KDM melakukan perubahan terhadap fenomena sosial lenturnya kesadaran hukum dan HAM pelajar melalui pendidikan karakter dan bela negara. Kita berharap agar paska Pendidikan ini, para pelajar bisa menjadi teladan (role model) dalam lingkungan masyarakat khususnya kelompok kecil komunitasnya dengan didukung oleh berbagai pihak (orangtua, lingkungan, sekolah dan pemerintah daerah) dengan berbagai program agar tidak lagi mengulangi perbuatan negatif dan mendorong untuk lebih berkreasi dengan aktivitas yang positif.