MENYONSONG PERUBAHAN ORGANISASI HAM PASKA PELANTIKAN PRABOWO

Oleh Hasbullah Fudail

Pada momen menjelang 20 Oktober 2024 saat pelantikan presiden Prabowo, isu aktual dan  banyak diperbincangkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyangkut  adanya beberapa  perubahan organisasi di level Kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun masih menjadi wacana munculnya pemisahan atau pembentukan struktur baru lembaga HAM,  sebagai ASN berkewajiban untuk menerima dan menjalankan kebijakan tersebut.

Sebagai ASN kita semua harus mulai mempersiapkan diri ketika ada perubahan kebijakan politik khususnya menyangkut reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM dibagi/dipisah beberapa  Kementerian Baru atau Badan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan sehingga sebagai ASN  menjadi kewajiban untuk menyonsong dan menerima perubahan organisasi.

Demikian pemikiran disampaikan Hasbullah Fudail (Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kemenkumham Jawa Barat) ketika menjadi pembina upacara apel pagi di halaman Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Rabu 09 Oktober 2024.

Selama sekian lama menjadi bagian dari Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, organisasi ini menghadapi 3 persoalan utama, yaitu:

1.         Tanpa Jabatan Fungsional 

Dari beberapa unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, hanya Direktur Jenderal HAM  yang tidak mempunyai jabatan fungsional di daerah. Semua unit Eselon satu di level Direktur Jenderal, Badan, Sekretaris Jenderal semua sudah mempunyai jabatan fungsional sebagai  perpanjangan tugas dan fungsi dari pusat di dareah.

2.         Formasi Penerimaan CPNS

Untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang menjalankan aktivitas organisasi, pada level kantor wilayah belum pernah ada formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus  menyangkut tugas dan fungsi Hak Asasi Manusia. Sehingga mengharapkan Bidang HAM untuk bekerja secara profesional dengan SDM yang ada hanya menjadi mimpi indah.

3.         Politik Anggaran

Khusus politik anggaran di tingkat kementerian maupun di tingkat wilayah, Direktur Jenderal HAM dan Bidang HAM Kanwil seluruh Indonesia mempunyai anggaran yang paling kecil dari seluruh unit eselon 1. Sementara tugas dan fungsinya sedemikian banyak, maka kontribusi terhadap kemajuan organisasi belum bisa maksimal.

Untuk menyosongsong perubahan organisasi, maka sebagai ASN berbuatlah secara maksimal  untuk kepentingan organisasi laksana emas. Kita tidak perlu mengaku diri sebagai emas karena emas itu akan tetap dicari orang walaupun dipendam dan disembuyikan.

Untuk mendukung program peningkatan SDM Direktur Jenderal HAM khususnya bidang HAM di tingkat Kanwil, maka akan dilakukan Uji Petik Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia  yang akan diikuti pejabat dan staf bidang HAM, Perwakilan Biro Hukum dan HAM Setda  Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bagian Hukum Kota Bandung dan Kabupaten Bandung secara  langsung. Sementara tingkat Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham dan Bagian Hukum Kabupaten Kota se Jawa Barat akan diikuti melalui zoom.