Menyusuri Kebijakan Sekolah Rakyat untuk Masa Depan Pendidikan, Pengalaman Pertama Menjadi Pengawas Pembina Sekolah Rakyat

Penulis: Iis Suryani

Dibaca: 128 kali

Iis Suryani

Oleh Iis Suryani

 

Pendahuluan

Ketika saya mendapatkan SK sebagai pengawas pembina Sekolah Rakyat, perasaan campur aduk muncul: bangga, namun penuh tanggung jawab. Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif revolusioner dari pemerintah Indonesia di bawah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, bukan sekadar program pendidikan. Ini adalah gerakan sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga ekonomi ekstrim/miskin ekstrem. Sebagai pengawas pembina, tugas saya adalah memastikan visi ini terwujud di lapangan. Untuk mempersiapkan diri, saya mempelajari kebijakan dan regulasi terkait Sekolah Rakyat, dan pengalaman ini saya tuangkan dalam artikel ini sebagai refleksi awal.

Menyelami Kebijakan dan Regulasi Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang menargetkan anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2—keluarga miskin ekstrem—sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat bukan sekolah biasa, program ini menargetkan anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2—keluarga ekonomi ekstrem yang sering terputus dari pendidikan formal. Dengan pendekatan asrama dan kurikulum yang disesuaikan, Sekolah Rakyat ingin mencetak generasi muda sebagai agen perubahan. Tapi, apa yang membuatnya begitu berbeda?

Bayangkan sebuah sekolah di mana anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, belajar sesuai bakat mereka, dan keluar dengan keterampilan yang mengubah hidup. Inilah Sekolah Rakyat, sebuah gebrakan pendidikan di Indonesia yang dirancang khusus untuk anak-anak miskin ekstrem dan miskin. Dengan kurikulum tailor-made dan sistem Multi Entry-Multi Exit (MEME), program ini menjanjikan revolusi pendidikan yang tak biasa. Apa rahasia di balik konsep ini, dan mengapa semua orang membicarakannya?

Sekolah Rakyat merupakan program strategis untuk memutus transmisi kemiskinan, melalui pendidikan berasrama. Memastikan anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan dan pembinaan dalam lingkungan yang kondusif dan berkualitas dalam bentuk asrama. Tidak hanya soal pendidikan yang gratis, namun sekolah berasrama akan mencukupi kebutuhan gizi, kesehatan dan pendidikan mental dan karakter secara berkualitas. Pembinaan dalam asrama 24 Jam merupakan upaya culture reset, dipisahkan dari perilaku, budaya dan lingkungan yang memiskinkan, dan kemudian menginstalkan perubahan mental dan karakter sosial sebagai agent perubahan bagi keluarga mereka. Sehingga, Sekolah Rakyat memberikan solusi bagi masyarakat miskin untuk mengubah taraf hidup mereka melalui pendidikan dan keluar dari kemiskinan. Bagi Negara, sekolah rakyat adalah ‘social investment’ yang sangat berharga untuk menyiapkan generasi emas untuk Indonesia Emas 2045. (https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/faq)

Program ini diatur oleh sejumlah regulasi, termasuk:

·       Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025: Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi dasar hukum utama.

·       Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2025: Membentuk Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk koordinasi lintas sektoral.

·       Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2025: Pedoman pengadaan guru melalui mekanisme tingkat instansi.

·       Keputusan Menteri Sosial Nomor 126/HUK/2025: Penetapan 100 lokasi awal Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026.

·       Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025: Mengatur organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat.

Regulasi ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tentang menyediakan pendidikan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, lengkap dengan fasilitas modern seperti asrama, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan digital, dan klinik kesehatan. Tujuannya jelas: memuliakan anak-anak miskin ekstrem dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi.

Tantangan dan Pembelajaran sebagai Pengawas Pembina

Sebagai pengawas pembina, tanggung jawab saya mencakup memastikan implementasi kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik, dan kesiapan infrastruktur sesuai regulasi. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah kurikulum tailor-made dengan model Multi Entry-Multi Exit (MEME). Kurikulum ini dirancang fleksibel, memungkinkan anak-anak yang putus sekolah bergabung kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian mereka. Pendekatan ini sangat relevan untuk anak-anak desil 1 dan 2, yang sering terhambat oleh keterbatasan ekonomi atau sosial. Model Multi Entry-Multi Exit pada Sekolah Rakyat adalah pendekatan pendidikan yang fleksibel, individual, dan adaptif. Dengan fokus pada pembelajaran mendalam, penguatan karakter, dan sistem asrama, kurikulum ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak, memberikan mereka kesempatan untuk menjadi agen perubahan melalui pendidikan yang relevan dan berkualitas.

Namun, tantangannya tidak mudah. Bagaimana memastikan guru-guru siap mengimplementasikan kurikulum yang sangat personal ini? Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2025, rekrutmen guru dilakukan secara ketat, dengan 1.554 guru dan kepala sekolah sudah direkrut untuk 100 lokasi awal. Saya belajar bahwa pelatihan intensif dan pendampingan terus-menerus menjadi kunci untuk menjaga kualitas pengajaran. 

Refleksi: Antara Harapan dan Realita

Mempelajari kebijakan ini membuat saya kagum sekaligus terbebani. Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah; ini adalah janji negara kepada anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Dengan target 15.370 siswa, 2.807 guru, dan 4.442 tenaga kependidikan pada 159 lokasi di 2025, ambisi program ini sangat besar. Namun, dukungan publik yang mencapai 94,4% (menurut survei nasional) memberikan semangat bahwa ini adalah langkah yang tepat. masyarakat mendukung Program Sekolah Rakyat, dengan mayoritas yakin program ini akan menyetarakan kualitas pendidikan, menurunkan angka putus sekolah, dan mengatasi kemiskinan.

Satu hal yang saya pelajari adalah pentingnya kolaborasi lintas kementerian. Kemensos, Kemendikdasmen, Kemenag, Kementerian PU, dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk mewujudkan visi ini. Sebagai pengawas, saya menyadari peran saya bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga menjadi jembatan antara regulasi di atas kertas dan realitas di lapangan.

Penutup: Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045

Pengalaman pertama saya sebagai pengawas pembina Sekolah Rakyat adalah perjalanan penuh pembelajaran. Dari memahami regulasi hingga merasakan beratnya tanggung jawab, saya semakin yakin bahwa Sekolah Rakyat adalah harapan nyata untuk anak-anak desil 1 dan desil 2 . Dengan kurikulum yang fleksibel, fasilitas modern, dan semangat inklusivitas, program ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang memuliakan manusia. Saya berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, satu anak pada satu waktu.

 

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...