Penulis: Juli Wahyu Pari Dunda

Juli Wahyu Pari Dunda
Oleh Juli Wahyu
Pari Dunda
(Komunitas Cinta
Indonesia/KACI)
Evaluasi kinerja
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim! Pasalnya, di tengah pandemi
Covid-19 ini, kebijakannya hanya menuai kontroversi dan kegaduhan. Nadiem juga
dinilai tidak mengindahkan visi misi Presiden.
Kebijakan dan
program Nadiem, memang lebih banyak yang menuai kontroversi. Terlebih penerapan
kebijakan pendidikan di masa Covid-19, Nadiem juga dinilai tidak mengindahkan
visi misi Presiden. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political
Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik
RMOL baru-baru ini.
Menyimak yang
disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, sebaiknya
memberikan penilaian juga pada menteri kabinet Jokowi lainnya, tidak hanya
Mendikbud saja. Sangat disayangkan yang direspons kebijakan yang dianggap tidak
tepat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pendapat saya,
siapapun memberi penilaian pada seorang menteri sah sah saja. Mau dibilang
tidak baik atau baik, namun harus berimbang dalam penilaiannya. Karena, dalam
kondisi pandemi covid -19 ini, semua lembaga kementerian dalam regulasi dan
programnya berubah total untuk
beradaptasi pada situasi pandemi covid -19.
Kementerian yang
menjadi sorotan publik adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang
dikomandani oleh Mas Nadiem Makarim dianggap tidak tepat dalam menerapkan
kebijakan penyelenggaraan pendidikan di era pandemi -Covid 19. Di antaranya,
program organisasi penggerak. Tujuannya
bagus, melibatkan komunitas masyarakat peduli pendidikan untuk membantu masyarakat
yang terkendala pendidikan selain itu penerapan program tatap muka yang rentan
terdampak covid-19.
Sebenarnya paling
utama kebijakan Kemendikbud itu ada dua hal yait:
1. Menyediakan
sarana dan prasarana dan quota internet pendukung Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ).
2. Membuat
kurikulum PJJ agar peserta didik mudah dan nyaman belajar di rumah dan guru
tetap melaksanakan tugasnya dari sekolah atau dari rumah melalui daring/PJJ
Sampai Desember.
Hal inilah yang
harusnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Usulan Mas Nadiem
Makarim diganti terlalu dini. Sebaiknya pembantu-pembantunya yang harus
dievaluasi, atau diganti karena tidak peka terhadap kondisi pendidikan
senyatanya, yang mengakibatkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tidak tepat sasaran. ***