Merdeka Belajar Dalam Sorotan: Evaluasi Kritis Atas Arah Kebijakan Pendidikan Nasional

Oleh Silviana Putri

(Mahasiswa Pascasarjana MPI 2A UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Kebijakan Merdeka Belajar telah menjadi wajah baru pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dicanangkan sebagai solusi untuk mengatasi stagnasi sistem pendidikan, konsep ini membawa semangat fleksibilitas dan otonomi bagi guru serta sekolah. Namun di balik jargon yang memikat, muncul pertanyaan mendasar, seperti sejauh mana kebijakan ini mampu menjawab persoalan struktural pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan banyak pihak mulai menyuarakan kritik atas ketidaksiapan infrastruktur dan SDM dalam mendukung implementasinya. Oleh karena nya, perlu evaluasi kritis atas arah dan dampaknya di lapangan, bukan hanya sekedar kepentingan sebelah pihak, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Merdeka Belajar menekankan pada kemandirian belajar siswa dan kebebasan guru dalam merancang pembelajaran. Secara konsep, ini merupakan lompatan dari pendekatan kaku yang selama ini membelenggu ruang kelas. Namun dalam praktiknya, banyak guru justru kebingungan karena kurangnya pelatihan yang memadai. Mereka dituntut kreatif, tetapi tanpa dukungan konkret berupa modul, fasilitas, atau supervisi. Akibatnya, semangat merdeka justru terasa membebani. Hal demikian perlu dibenahi untuk pemerataan kualitas pembelajaran baik dari infrastruktur, maupun sumber daya yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar.

Salah satu pilar Merdeka Belajar adalah Kurikulum Merdeka yang kini mulai diadopsi secara bertahap. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter, dan diferensiasi. Namun tidak semua sekolah mampu mengadopsi kurikulum ini dengan optimal, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ketimpangan sumber daya masih menjadi batu sandungan utama dalam pemerataan mutu pendidikan. Maka, yang terjadi bukanlah kemerdekaan belajar, tetapi disparitas baru yang lebih tajam.

Asesmen Nasional sebagai bagian dari reformasi evaluasi juga menuai pro dan kontra. Asesmen ini menggantikan Ujian Nasional dengan fokus pada literasi, numerasi, dan karakter. Di satu sisi, pendekatan ini dianggap lebih relevan dengan kebutuhan abad 21. Namun di sisi lain, sekolah-sekolah banyak yang belum siap karena minimnya literasi digital dan dukungan teknis. Alih-alih memberdayakan, asesmen ini malah menyingkap jurang ketimpangan yang sebelumnya tersembunyi.

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan Merdeka Belajar lahir dengan semangat progresif. Ia mencoba merombak sistem pendidikan yang terlalu administratif menjadi lebih humanistik dan adaptif. Tetapi seperti perubahan besar lainnya, tantangan utama terletak pada konsistensi dan keberlanjutan. Gonta-ganti kebijakan akibat perubahan kepemimpinan menjadi sorotan bagi dunia pendidikan. Jika tidak dijaga kesinambungannya, Merdeka Belajar bisa menjadi sekadar wacana yang berlalu.

Guru seharusnya menjadi ujung tombak implementasi Merdeka Belajar, namun mereka sering kali tidak dilibatkan sejak perencanaan. Banyak guru merasa hanya menjadi pelaksana teknis dari kebijakan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Minimnya forum diskusi dan umpan balik membuat kebijakan berjalan satu arah dari pusat ke daerah. Padahal, kebijakan yang berhasil lahir dari keterlibatan para pelaku langsung di lapangan. Keterlibatan aktif guru adalah kunci keberhasilan reformasi ini.

Di luar sekolah, peran orang tua dan komunitas juga belum banyak disentuh dalam ekosistem Merdeka Belajar. Padahal dalam pendekatan pendidikan yang merdeka, kolaborasi menjadi hal esensial. Orang tua perlu memahami arah kebijakan agar dapat mendukung anak belajar secara mandiri dan bermakna. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka muncul resistensi atau bahkan ketidakpercayaan terhadap sekolah. Oleh karena itu, kebijakan ini butuh ekosistem pendukung yang solid dan inklusif.

Kebijakan Merdeka Belajar juga menuntut adanya transformasi digital yang belum sepenuhnya merata. Sekolah-sekolah di perkotaan mulai terbiasa dengan platform digital, tetapi banyak sekolah lain masih bergantung pada metode konvensional. Digitalisasi memang menjadi jalan masa depan, tetapi tidak bisa disamakan untuk semua daerah. Dibutuhkan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan kesiapan lokal, bukan sekadar penyeragaman. Tanpa itu kata merdeka justru bisa menjadi sumber tekanan baru.

Evaluasi kebijakan harus lebih dari sekadar laporan statistik atau presentasi capaian. Pemerintah perlu mendengar langsung suara guru, siswa, dan kepala sekolah sebagai pelaksana utama. Cerita-cerita di lapangan lebih dari sekadar angka yang menunjukkan mereka adalah cermin dari realitas kebijakan. Pendekatan partisipatif dalam evaluasi akan membuat kebijakan lebih responsif dan berkelanjutan. Itulah cara agar Merdeka Belajar benar-benar terasa dampaknya, bukan sekadar dikampanyekan.

Merdeka Belajar adalah gagasan besar yang menawarkan arah baru bagi pendidikan Indonesia. Namun sebesar apa pun idenya, implementasi tetap menjadi ujian utama. Agar tidak menjadi slogan kosong, kebijakan ini harus terus dikawal, dikritisi, dan diperbaiki. Sinergi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah penopang utama. Hanya dengan cara itu, Merdeka Belajar bisa benar-benar membebaskan pendidikan dari belenggu lama dan menghadirkan masa depan yang lebih adil serta bermakna.