Penulis: Riswan Safari, S.Pd., M.M.

Riswan Safari, S.Pd., M.M.
Oleh Riswan Safari, S.Pd., M.M.
(Guru SMKS PGRI 1 Sukabumi)
Merdeka belajar,
kebijakan pendidikan yang memberikan ruang gerak leluasa kepada sekolah sebagai
satuan unit terkecil dalam menunjang proses pembelajaran untuk menentukan arah
kebijakan guna kemajuan kualitas pendidikan. Merdeka
belajar membuat lembaga pendidikan memeiliki peluang secara berkesinambungan
untuk penyusunan peta jalan pengembangan sekolah, sehingga sekolah memiliki
kerangka acuan dalam melaksanakan program-program
kerja sekolah itu sendiri.
Merdeka belajar
memberikan kesempatan besar pada sekolah untuk menerjemahkan 9 standar
pendidikan secara komprehensif yang mengacu pada kebutuhan belajar siswa, di mana
siswa memiliki peluang besar untuk mengembangkan
pengetahuan, sikap dan keteramplilan sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya.
Sekolah harus menyusun program-program yang mampu
mendorong siswa secara merdeka dan bebas untuk menentukan keberhasilan di masa
depan dengan kemampuan dan keterampilan yang dikembangkan ketika berada di
dunia pendidikan. Posisi sekolah apalagi sekolah kejuruan tentunya harus
memberikan stimulus berupa fasilitas dan bimbingan yang mengarahkan siswa untuk
kemudian bisa menguasai pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan
kebutuhan dunia industri.
Ketika kurikulum
berorientasi pada kebutuhan industri berarti kurikulum yang dikembangkan perlu
melibatkan pihak industri dalam menyusun, mengimplementasikan sampai pada
penilaian yang kemudian diberikan sertifikat kompetensi dari dunia usaha yang
menyatakan siswa yang bersangkutan menguasai keterampilan yang diberikan.
Meyakinkan dunia industri untuk melaksanakan konsepsi tersebut tentu menjadi
pekerjaan rumah bagi lembaga pendidikan. Memang
telah terbangun kerja sama dengan dunia
industri untuk kepentingan Praktek Kerja
Lapangan bagi siswa, tetapi kerja sama yang
lebih jauh belum terealisasi dengan baik. Maka
dengan pendidikan vokasi yang dikembangkan oleh Direjen
Vokasi ini memberi peluang yang cukup besar
untuk membangun kerja sama secara
komprehensif dan terstruktur, sehingga kedua belah pihak bisa saling
menguntungkan dan diuntungkan.
Ketika konsep
kerja sama masuk pada wilayah ini maka
penguasaan keterampilan yang menjadi bekal siswa untuk masuk ke dunia
kerja akan mendapatkan perhatian tersendiri. Posisi dunia usaha sangat
diuntungkan oleh kerja sama ini.
Meraka akan mendapatkan tenaga kerja
terampil tanpa harus melakukan diklat bagi tenaga kerja baru.
Hal ini akan mengurangi beban anggaran
perusahaan.
Hubungan simbiosis
mutualisme kedua belah pihak akan mendorong terciptanya pengembangan sumber
daya manusia siap bersaing untuk masuk
dunia kerja, dan industri pun akan
mendapatkan tenaga kerja terampil dan cakap. Inilah yang dikehendaki
oleh pendidikan vokasi. Di mana
kerja sama kedua belah pihak harus masuk pada ranah pernihakan yang
sesungguhnya. Kesesuaian, keselarasan, dan
keberhasilan pernikahan tersebut akan bergantung pada pola interaksi dan
harmonisasi yang dibangun oleh kedua belah pihak.