MEREDAKAN PERBEDAAN DALAM PEMBAHASAN RUU TNI

Oleh Ade Munajat

Per hari ini, Kamis (20 Maret 2025) terdapat  sebanyak 236.000 orang yang memposting tagar #TolakRUUTNI  di media X/Tweeter. Jumlah postingan sebanyak itu,  dapat ditafsir sebagai bukti kegelisahan batin, resah pikiran mendalam pada masyarakat kita. Selain itu, tagar dapat dipahami bukan sekadar angka semata, ia merupakan simbol perlawanan terhadap apa yang banyak orang sebut sebagai ancaman terhadap supremasi sipil. Apa yang sesungguhnya melatarinya?

Dari berbagai platform media sosial yang teramati terhimpun terbaca, tagar itu muncul  karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Legislasi RUU TNI Tidak Transparan. Pembahasan RUU, di Hotel Fairmont pada 14-15 Maret 2025, dikritik karena tertutup dan minim partisipasi publik. Koalisi masyarakat sipil bahkan melakukan aksi protes karena merasa aspirasi mereka diabaikan. Ditambah lagi, draft resmi RUU tidak disebarluaskan sesuai amanat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, membuat publik curiga ada agenda tersembunyi di balik percepatan pengesahan. 2. Terdapat Pasal Kontroversial dalam RUU yang dianggap Mengancam Demokrasi. Beberapa pasal dalam RUU TNI, seperti perpanjangan usia pensiun prajurit hingga 62 tahun dan wewenang operasi militer selain perang tanpa pengawasan DPR, dianggap memberi kekuatan berlebih kepada TNI. Hal ini dikhawatirkan dapat melemahkan checks and balances, memperbesar risiko otoritarianisme, dan mengulang sejarah kelam seperti konflik bersenjata di daerah. 3. Adanya Sikap Arogan Pejabat dan Kasus Aktual. Pernyataan KSAD Maruli Simanjuntak yang menyebut kritik terhadap RUU sebagai “otak kampungan” memancing kemarahan netizen. Selain itu, kasus penempatan TNI aktif di posisi sipil—seperti Letkol Teddy sebagai Seskab tanpa melepas status militernya—memperkuat narasi bahwa RUU ini hanyalah upaya melegalkan praktik yang sudah melanggar UU TNI saat ini, sehingga memicu reaksi keras di media sosial. 4. Adanya Kekuatan Mobilisasi Digital. Koalisi masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa (misalnya aksi di Makassar), hingga tokoh publik seperti Fedi Nuril, menggerakkan kampanye penolakan secara masif. Petisi online dan tagar #TolakRUUTNI menjadi alat utama untuk menyuarakan aspirasi. X, sebagai platform yang cepat dan terbuka, memungkinkan penyebaran informasi dan konsolidasi opini publik dalam skala besar, hingga mencapai ratusan ribu postingan.

Apakah RUU TNI benar-benar akan membawa dampak seburuk yang dikhawatirkan masyarakat? Seperti kembalinya dwifungsi militer, pelemahan demokrasi, atau bahkan otoritarianisme. Jawaban atas pertanyaan di atas, akan sangat tergantung pada beberapa faktor, termasuk isi final RUU, implementasinya, dan konteks politik saat itu. 

Berikut senarai anlisis mengenai hal itu.

Kemungkinan Terjadinya Kekhawatiran Masyarakat

1. Kembalinya Dwifungsi TNI Secara Penuh 

Argumen Mendukung Kekhawatiran: Revisi RUU yang memperluas jabatan sipil untuk prajurit aktif (dari 10 menjadi 16 kementerian/lembaga) memang memberi ruang lebih besar bagi TNI untuk masuk ke ranah sipil. Jika tidak ada mekanisme pengawasan ketat, ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengaruh militer dalam politik, mirip era Orde Baru. Contoh aktual seperti Letkol Teddy di posisi Seskab tanpa mundur dari dinas militer memperkuat persepsi ini.

Argumen Melawan: Dwifungsi tidak serta-merta kembali hanya karena jabatan sipil bertambah. Di era Orde Baru, dwifungsi didukung oleh struktur politik yang otoriter, seperti dominasi Golkar dan peran ABRI di DPR. Saat ini, sistem demokrasi multipartai, media bebas, dan masyarakat sipil yang vokal menjadi penyeimbang yang sulit dilewati TNI untuk menguasai politik secara penuh.

2. Pelemahan Demokrasi dan Supremasi Sipil 

Argumen Mendukung Kekhawatiran: Pasal tentang operasi militer selain perang tanpa persetujuan DPR dan perpanjangan usia pensiun hingga 62 tahun bisa meningkatkan otonomi TNI tanpa pengawasan legislatif yang memadai. Jika TNI punya kekuatan lebih besar di ranah sipil tanpa akuntabilitas, supremasi sipil bisa terkikis.

Argumen Melawan: DPR, meski sering dikritik, tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi eksekutif dan militer. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi benteng terakhir jika ada pasal yang dianggap melanggar UUD 1945. Masyarakat sipil dan media juga terbukti efektif memobilisasi tekanan, seperti terlihat dari 236.000 postingan #TolakRUUTNI.

3. Risiko Otoritarianisme dan Pelanggaran HAM 

Argumen Mendukung Kekhawatiran: Sejarah menunjukkan bahwa ekspansi peran militer tanpa kontrol sipil sering berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, seperti di Aceh, Papua, atau peristiwa 1998. Jika RUU ini memberi TNI keleluasaan berlebih, pola serupa bisa terulang, terutama di tengah konflik sosial atau politik.

Argumen Melawan: Konteks global dan domestik saat ini berbeda. Indonesia terikat pada norma internasional tentang HAM, dan ada mekanisme seperti Komnas HAM serta tekanan dunia luar yang membatasi ruang gerak TNI untuk bertindak sewenang-wenang. Publik juga jauh lebih kritis dan terhubung melalui media sosial dibandingkan era Orde Baru.

Apakah Mungkin Terjadi? atau Tidak Akan Mungkin  Terjadi?

1. Faktor Penentu: Implementasi dan Pengawasan. Jika RUU disahkan dengan pasal-pasal ambigu dan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas (misalnya, tidak ada kewajiban pelaporan berkala ke DPR atau sanksi tegas untuk pelanggaran), risiko kekhawatiran masyarakat jadi kenyataan akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika ada penguatan supremasi sipil dalam implementasinya, dampak negatif bisa diminimalkan. 2. Faktor Politik: Dukungan Rezim. Kekhawatiran ini lebih mungkin terjadi jika pemerintah mendukung ekspansi peran TNI untuk kepentingan kekuasaan, seperti mengatasi oposisi atau konflik internal. Namun, jika pemerintah tetap berkomitmen pada demokrasi, TNI sulit bertindak di luar koridor sipil tanpa resistensi besar. 3. Faktor Masyarakat: Daya Tahan Publik. Dengan 236.000 postingan dan aksi nyata seperti demonstrasi mahasiswa serta petisi, masyarakat menunjukkan daya tahan yang kuat. Tekanan publik ini bisa memaksa DPR merevisi pasal bermasalah atau bahkan menunda pengesahan, seperti pernah terjadi pada RUU kontroversial sebelumnya (misalnya RKUHP).

Hipotesis:

Tidak ada jaminan pasti bahwa semua kekhawatiran masyarakat akan terjadi persis seperti yang dibayangkan, karena itu bergantung pada bagaimana RUU ini diterapkan dan dicegah penyalahgunaannya. Namun, kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Sejarah dan pasal-pasal kontroversial memberi alasan logis untuk waspada. Yang jelas, resistensi masyarakat dan institusi demokrasi yang masih berfungsi menjadi kunci untuk mencegah skenario terburuk. Jadi, apakah itu akan “sungguh-sungguh terjadi”? Mungkin sebagian ya, tapi tidak sepenuhnya, selama publik tetap kritis dan sistem checks and balances berjalan.

Bisakah duduk bersama mencari solusi menemukan titik temu sehingga perbedaan dapat mereda dan kekhawatiran dapat ditepis?

Duduk bersama untuk mencari solusi dan menemukan titik temu adalah langkah yang sangat mungkin dilakukan untuk meredakan perbedaan pendapat serta kekhawatiran terkait RUU TNI. Pendekatan dialog bahkan bisa menjadi cara paling efektif untuk meminimalkan ketegangan, bahkan menghilangkan kekhawatiran yang mungkin ternyata berlebihan.

Berikut adalah analisis mengapa ini bisa berhasil dan bagaimana caranya:

Mengapa Duduk Bersama Bisa Menjadi Solusi? 1. Membangun Kepercayaan. Salah satu akar masalah adalah ketidakpercayaan publik terhadap proses legislasi yang dianggap tertutup. Dialog terbuka antara DPR, pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil dapat menunjukkan itikad baik, sehingga mengurangi kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi di balik RUU ini. 2. Mengklarifikasi Pasal-Pasal Kontroversial. Banyak kekhawatiran muncul dari ketidakjelasan atau interpretasi berbeda terhadap pasal-pasal seperti perluasan jabatan sipil dan operasi militer selain perang. Dengan duduk bersama, pihak-pihak terkait bisa menjelaskan maksudnya, mendengar kritik, dan mencari formulasi yang tidak mengancam supremasi sipil. 3.  Menemukan Kepentingan Bersama. Baik masyarakat maupun TNI sebenarnya punya tujuan yang bisa diselaraskan: keamanan nasional yang kuat tanpa mengorbankan demokrasi. Dialog bisa menggali titik temu ini, misalnya memperkuat peran TNI dalam pertahanan sambil memastikan pengawasan sipil tetap ketat. 3. Preseden Positif. Sejarah menunjukkan bahwa dialog pernah berhasil meredakan konflik legislasi. Misalnya, revisi UU KPK pada 2019 sempat memicu protes besar, tetapi setelah ada komunikasi dengan publik dan penyesuaian tertentu, ketegangan mereda meski tidak sepenuhnya hilang. 

Bagaimana Cara Mewujudkannya? 1. Forum Multipartai. DPR bisa menginisiasi forum terbuka yang melibatkan perwakilan pemerintah, TNI, koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh publik. Forum ini harus disiarkan secara transparan (misalnya via streaming) agar publik bisa memantau. 2. Menyusun Draft Bersama. Alih-alih mempertahankan draft yang ada, pihak-pihak bisa duduk bersama untuk menyusun ulang pasal-pasal yang bermasalah. Misalnya, menambahkan klausul pengawasan DPR yang lebih eksplisit atau membatasi jabatan sipil TNI hanya untuk bidang teknis tertentu (contoh: logistik bencana, bukan politik). 3. Mendengarkan Aspirasi Publik.  Kekhawatiran seperti kembalinya dwifungsi atau pelanggaran HAM harus dijawab dengan jaminan konkret, seperti penguatan mekanisme akuntabilitas TNI atau penegasan bahwa RUU tidak akan mengubah prinsip dasar Reformasi 1998. 4. Mediasi Independen. Jika ada deadlock, mediator netral seperti akademisi atau tokoh masyarakat yang dihormati bisa dilibatkan untuk memfasilitasi diskusi dan memastikan semua suara didengar.

Apakah Kekhawatiran Bisa Ditepis Sepenuhnya? Bisa, Jika Ada Transparansi dan Komitmen: Jika prosesnya inklusif dan hasilnya mencerminkan aspirasi mayoritas, kekhawatiran seperti “RUU ini akan membawa otoritarianisme” bisa dibuktikan tidak beralasan melalui fakta dan kompromi yang jelas. Tapi Tidak Selalu Mudah: Trauma historis terhadap dwifungsi dan ketidakpercayaan terhadap elit politik mungkin tetap ada di sebagian masyarakat, bahkan setelah dialog. Ini bisa diminimalkan dengan implementasi yang konsisten dan komunikasi berkelanjutan pasca-pengesahan.

Contoh Titik Temu Potensial. Jabatan Sipil TNI: Dibatasi hanya untuk keahlian khusus (misalnya cybersecurity atau bencana alam) dengan syarat pengawasan ketat DPR dan batas waktu tertentu. Usia Pensiun: Disepakati ada perpanjangan, tapi dengan evaluasi kinerja dan tidak otomatis untuk semua prajurit. Operasi Militer Selain Perang: Tetap diizinkan, tapi wajib mendapat persetujuan DPR dalam waktu singkat setelah diterapkan, kecuali dalam keadaan darurat ekstrem.

Epilog. Duduk bersama sangat mungkin dilakukan dan bisa menjadi jalan keluar untuk menemukan solusi yang diterima semua pihak. Dengan transparansi, kemauan mendengar, dan komitmen pada demokrasi, kekhawatiran masyarakat bisa diminimalkan, bahkan ditepis sebagai sesuatu yang tidak perlu jika hasilnya benar-benar melindungi supremasi sipil. Kuncinya ada pada eksekusi: dialog harus tulus, bukan sekadar formalitas untuk meredam kritik sementara. Jika berhasil, ini bisa jadi model penyelesaian konflik legislasi di masa depan.

Alhamdulillah.

Ade Munajat. Alumni FIPB Universitas Indonesia